PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, mengakui tahun lalu Pemprov Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk pembelian mobil dinas (Mobdin) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Namun dalam perjalanan anggaran tersebut tidak jadi dibelikan lantaran terbentur regulasi dari Pemerintah Pusat. Akhirnya anggaran tersebut disetujui anggota DPRD untuk dimasukan dalam dana tak terduga.
‎
"‎Dewan bersedia kalau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak menganggarkan mobil dinas. Karena terbentur regulasi. Kemudian anggaran (Rp30 miliar) itu kita titipkan di belanja tak terduga," kata Ahmad Hijazi kepada CAKAPLAH.COM, Senin (24/7/2017) di Pekanbaru.
‎
Lebih lanjut diceritakan Ahmad Hijazi, waktu itu Pemprov Riau menyampaikan ke DPRD aturan untuk pembelian Mobdin itu ada Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU) di dalam e-plaining integrasi sistem perencanaan penganggaran.

Dengan begitu, sebelum Mobdin itu dianggarkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Pemerintahan Daerah (RKPD) terlebih harus ada RKBU.‎ Sehingga dalam presos perencanaan mobil dinas itu, setiap SKPD yang mau mengadakan belanja modal terutama kenderaan, harus mengusulkan RKPD.

"Nah, setelah itu diinput dalam sistem perencanaan RKPD online, barulah muncul kalau mobil itu merupakan kebutuhan. Karena tahun itu belum ada sistem seperti itu, kita tidak berani menganggarkan‎," paparnya.

‎Disamping itu, sebut Ahmad Hijazi, waktu itu pihaknya mendengar akan ada PP dan sudah ada drafnya. Makanya, Pemprov Riau tidak menganggarkan, kebetulan DPRD berkenan untuk tidak membeli Mobdin dan anggaran dimasukan dalam dana tak terduga.
‎
"Nah, belanja tak terduga yang sifatnya mendesak hanya bisa digunakan kalau ada perintah Peraturan Pemerintah (PP) atau Permendagri. ‎Tapi kalau aturan Perda itu tidak boleh, jadi harus ada aturan yang lebih tinggi. Kebetulan PP-nya terbit, tinggal bagaimana daerah membuat aturan turunannya, terkait Perda tentang hak keuangan administrasi anggota DPRD," ujarnya. ‎
‎
Berjalannya waktu, lanjut Ahmad Hijazi, kemudian pengaturan tata caranya diatur dalam Permendagri. Karena itu Pemprov menunggu Permendagrinya. Kalau misalnya dalam bentuknya sewa, berapa standarnya lalu di justifikasi dalam Pergub. ‎

"Sekarang Perda hak keuangan adminstrasi itu sedang diproses di DPRD, agar bisa segera dikirim ke Mendagri untuk dievaluasi. ‎Untung juga dulu kita tak membeli kenderaan, kalau dibeli tentu repot. Kenderaan banyak sementara hak-hak keuangan Dewan dalam bentuk sewa," tandasnya.