JAKARTA (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat berpotensi memicu tindakan persekusi, khususnya pada anggota Hizbut Tahrir Indonesia.

Tindakan persekusi yang mungkin muncul menurut Fahri, mirip dengan yang pernah dilakukan rezim otoriter Orde Baru terhadap kader Partai Komunis Indonesia.

"#PerpuOrmas, sebuah produk hukum dadakan mulai bekerja dan negara mulai melakukan persekusi kepada rakyatnya," tulis Fahri dalam akun twitternya, @Fahrihamzah, pada Ahad (23/7/2017).

Fahri melanjutkan kicauannya dengan bercerita tentang kehidupan Nde Sudin, seorang lelaki setengah baya asal kampung halamannya, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Nde Sudin disebut telah menjadi korban persekusi rezim Orde Baru karena diduga simpatisan PKI. Fahri menyebut apa yang dialami Nde Sudin di masa lalu, pada hari ini menimpa para anggota HTI.

"Kisah #NdeSudin menghantui saya setelah rezim @jokowi membubarkan HTI. Dan selanjutnya HTI diperlakukan seperti PKI," tulis Fahri.

Menurut dia, persekusi terhadap anggota HTI dilakukan lewat cara pengawasan dan ancaman baik dari pemerintah maupun ormas yang pro terhadap pembubaran HTI.

"Lalu pagi ini wartawan menghubungi saya bahwa nama-nama pengurus dan simpatisan HTI juga mulai diedarkan untuk diawasi," tulis Fahri.

"Dan saya mendengar ada kampus yang mulai mendata dosen dan mahasiswa. Dengan ancaman, 'Mereka akan kena akibatnya'."

"Seorang pejabat Polri aktif mengatakan bahwa PNS akan dipecat karena ikut HTI dll. Polisi kini sedang berburu."

"Di luar ada ormas yang terus mengkampanyekan pembubaran HTI maka yang kita temukan adalah operasi yang sama di awal orde baru," kicau Fahri.

Tanpa Bukti

Terlepas dari kesamaan itu, Fahri menyebut apa yang dilakukan Orde Baru terhadap PKI lebih bisa dimengerti karena Sebab, lanjut dia, partai berlambang palu arit itu telah melakukan kekerasan dan kudeta terhadap kekuasaan yang sah.

"Orde baru membubarkan PKI setelah pengkhianatan itu nyata dan instrumen yang dipakai adalah TAP MPRS sebagai konsensus tertinggi," tuturnya.

"Sekarang apa yang nyata dari tindakan HTI? Apa versi pemerintah tentang anti pancasila? Ayo bicara dong," imbuh Fahri.

Ia mengkritik kebijakan pemerintah membubarkan HTI yang ia anggap tidak disertai penjelasan tentang situasi yang sesungguhnya akan terjadi.

Dalam serangkaian ciutan di akun Twitternya itu, Fahri juga berpendapat pemerintah juga tak memiliki alasan atau bukti yang kuat untuk membubarkan HTI.

Fahri mengakui HTI mengusung gagasan mendirikan khilafah, satu hal yang menurutnya mustahil diwujudkan.

"Jadi HTI ini hanya bermimpi soal masa lalu yang indah tapi masak mimpi saja jadi anti pancasila dan ilegal? Ayo jelaskan!," kicau Fahri.

Ia pun mendesak pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk menghentikan persekusi terhadap anggota HTI.

"Persekusi adalah jalan pendek. Jalan orang-orang yang tidak bisa hidup dalam demokrasi yang kompleks dan memerlukan dialog panjang."

"Perpu Ormas adalah jalan pendek untuk mengatur ketertiban dan ini adalah penistaan pada akal," kata Fahri.