Minggu, 22 September 2019

Breaking News

  • 5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan   ●   
  • Bawang Merah Sebabkan Inflasi di Riau 0,11 Persen   ●   
  • 100 Hari Pertama sebagai Gubernur, Syamsuar Disibukkan dengan Kampanye Capres   ●   
  • Penculik Anak di Siak Ternyata Sering Cabuli Anak Tirinya   ●   
  • Kasus Rommy, Tiga Pejabat Kemenag Diperiksa KPK   ●   
  • Warga Bengkalis Tewas Disambar Petir Saat Menanam Kacang   ●   
  • Demokrat Riau Kampanye Akbar 11 April di Pekanbaru, SBY dan AHY Tak Hadir   ●   
  • KPK Ingatkan Pemilih Jangan Minta Uang ke Caleg   ●   
  • Amril Mukminin Sampaikan 13 Program Strategis Pemkab Bengkalis   ●   
  • Komisi IV DPRD Riau Minta PUPR Cek Dugaan Retak Flyover Mal SKA
Iklan Yahama
Polling
5 Putra Inhu Masuk Bursa Pilkada 2020. Siapa yang anda dukung?


Perppu Ormas Dinilai Berpotensi Timbulkan Kesewenangan Pemerintah
Selasa, 25 Juli 2017 05:18 WIB
Perppu Ormas Dinilai Berpotensi Timbulkan Kesewenangan Pemerintah

JAKARTA (CAKAPLAH) - Manajer Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (Yappika) Hendrik Rosdinar mengatakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah cukup jelas mengatur mekanisme pembubaran ormas yang dianggap mengancam kedaulatan negara.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas pun dinilai Hendrik menjadi tidak tepat.

Hal ini disampaikan Hendrik, mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas dalam konferensi pers yang digelar di kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

"Perppu Ormas ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah, abuse of power. Sehingga menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi dan negara hukum serta mengancam hak asasi manusia," kata Hendrik.

Menurut Hendrik, pembubaran suatu ormas melalui tahapan pengadilan sudah cukup adil. Jika pun pemerintah menilai UU ormas yang ada belum memadai, maka sedianya pemerintah mengajukan rancangan undang-undang perubahan atas UU Ormas kepada DPR.

"Tidak perlu membentuk perppu melainkan mulai membahas RUU Perkumpulan yang akan lebih tepat mengatur organisasi yang berbasiskan keanggotaan, dibandingkan dengan UU Ormas," kata dia.

Koalisi masyarakat, kata Hendrik, juga berharap DPR tak menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Sebab, jika disetujui akan menjadi ancaman bagi seluruh gerakan masyarakat sipil.

Misalnya, bagi organisasi buruh, organisasi petani, organisasi jurnalis, kelompok anti-korupsi, kelompok pegiat HAM, kelompok pejuang tata pemerintah yang demokratis, dan organisasi lainnya.

Dengan Perppu Ormas, pemerintah dikhawatirkan dapat membubarkan organisasi masyarakat sipil dengan alasan-alasan yang masih dapat diperdebatkan dan dibantah.

"Kami mendesak agar DPR menolak pengesahan Perppu Ormas. Penolakan Perppu Ormas, selain karena proses pembentukannya bermasalah, substansinya bermasalah," kata dia.

Sementara aktivis hak asasi manusia, Maria Katarina Sumarsih mengatakan, koalisi masyarakat sipil mendukung sepenuhnya upaya pemerintah menindak berbagai kelompok intoleran. Namun, sedianya tetap dilakukan dalam koridor negara demokrasi dan negara hukum.

Menurut Sumarsih, pembentukan perppu justru membahayakan kehidupan negara Indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum.

"Perppu tidak hanya dapat menyasar kepada kelompok yang intoleran tetapi juga menyasar kepada kelompok-kelompok organisasi maayarakat lainnya karena pemerintah dapat sepihak membubarkannya dengan berbagai alasan," kata Sumarsih.

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya membantah pemerintah memiliki kepentingan politik dengan menerbitkan Perppu Ormas. Menurut Wiranto, perppu diterbitkan bukan dimaksudkan agar pemerintah bisa berlaku sewenang-wenang.

"Penerbitan Perppu itu bukan kepentingan pemerintah semata-mata. Bukan kepentingan Pak Jokowi-JK, kepentingan Wiranto, tidak. Itu kepentingan bangsa dan negara. Kalau mau cari enak ya tidak usah bikin perppu," kata dia.

Editor : Jef Syahrul
Sumber : Kompas.com
Kategori : Nasional, Politik
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
5 Putra Inhu Masuk Bursa Pilkada 2020. Siapa yang anda dukung?

Berita Terkait
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 22 Juni 2019
Heboh, Warga Siak Temukan Bayi Baru Lahir dalam Kantong Plastik
Sabtu, 22 Juni 2019
Gubernur Riau Batalkan Kerjasama Pembuatan Aplikasi Pengaduan dengan Telkomsel
Sabtu, 22 Juni 2019
Supporter Tuding Gubernur Tak Serius Bantu PSPS Riau
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 21 September 2019
SJR: Menpora Tersangka Bukan Berarti Jokowi Gagal
Sabtu, 21 September 2019
Penampilan Salman Bikin Pembukaan MTQ Semakin Memukau
Sabtu, 21 September 2019
Pawai MTQ Kabupaten Bengkalis Diikuti Ribuan Peserta
Jumat, 20 September 2019
Politisi Gerindra Nita Ariani Daftar Balon Wawako Dumai di PDIP

Serantau lainnya ...
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak
Kamis, 09 Mei 2019
5 Kebiasaan yang Dapat Diubah untuk Mencegah Kerontokan Rambut

Gaya Hidup lainnya ...
Senin, 02 September 2019
APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020 Kota Pekanbaru Disahkan
Kamis, 22 Agustus 2019
Tingkat Sinergitas Pelayanan Perizinan, DPMPTSP Bengkalis Gelar Rakor
Sabtu, 17 Agustus 2019
Galeri Foto: Cara Bupati Alfedri Mengatasi Karhutla
Kamis, 08 Agustus 2019
Tingkatkan Perizinan, Dinas PM-PTSP Kampar Tawarkan Berbagai Kemudahan

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Selasa, 10 September 2019
Hasil Penelitian, Tingkat Stres Mahasiswi Lebih Tinggi dari Mahasiswa
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!
Jumat, 14 Juni 2019
4 Tes Untuk Mencari Tahu Seseorang Mandul atau Tidak

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 20 September 2019
Menang Adu Pinalti, PS UIR Lolos ke Final Piala Menpora 2019
Senin, 16 September 2019
PS UIR Dijanjikan Bonus Bila Berhasil Bawa Pulang Piala Menpora
Senin, 16 September 2019
UIR Universitas Pertama Bentuk Penggiat dan Relawan Anti Narkoba
Jumat, 13 September 2019
KMIPN 2019 Sukses Digelar, PCR Raih 3 Medali

Kampus lainnya ...
Polling
5 Putra Inhu Masuk Bursa Pilkada 2020. Siapa yang anda dukung?


Iklan Kelmi - Ade
Terpopuler

01

Selasa, 17 September 2019 06:13 WIB
Kapolri: Kapolda, Kapolres dan Kapolsek, Out!
Pekanbaru Autoshow
Foto
Iklan IRMI SYAKIP
Pangeran Hotel
Minggu, 15 September 2019
PT PSPI Bagikan 2.500 Masker ke Masyarakat Kampar Kiri
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas
Jumat, 26 April 2019
Kembangkan Industrialisasi UMKM RAPP Gelar Temu Usaha Pelaku UMKM

CSR lainnya ...
Germas
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik
Minggu, 30 Juni 2019
Keluar Penjara, Vanessa Angel Tak Disambut Sang Ayah
Selasa, 25 Juni 2019
Kata Gisella Anastasia Soal Kabar Prewedding di Australia
Kamis, 20 Juni 2019
Gus Miftah Beberkan Rencana Deddy Corbuzier Setelah Mualaf

Selebriti lainnya ...
Senin, 22 April 2019
Infrastruktur Jalan, Listrik dan Pendidikan jadi Aduan Masyarakat ke Samsurizal Budi saat Reses
Senin, 22 April 2019
Terkait Persoalan PLN, Ketua DPRD Siak: Wajar Saja Kekesalan Warga Memuncak
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Berang Pemkab Siak Tak Serius Sikapi Permasalahan Kampung
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Siak: Gubri Komit Bangun Tanjung Buton

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www