PEKANBARU (CAKAPLAH) - Bendahara Dinas Cipta Karya Kabupaten Kampar, Yusman, divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Ia melakukan korupsi anggaran rutin di instansi tersebut.
 
"Menghukum terdakwa dengan penjara 1 tahun dan 6 bulan," ujar Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Toni Irfan, Rabu (26/7/2017).
 
Selain penjara, Yusman juga dihukum membayar denda Rp50 juta atau subsider 2 bulan kurungan. Ia juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara Rp284,8 juta.
 
"Setelah putusan inkrah (tetap) akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa untuk mengganti kerugian negara. Kalau tidak punya harta, hukuman itu dapat diganti kurungan selama satu tahun," kata Toni.
 
Dalam amar putusannya, majelis hakim menjerat Yusman melanggar Pasal 3 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Hal memberatkan hukuman, perbuatan Yusman tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi. Pertimbangan meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.
 
Atas putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kampar, Ostar Alpansri, menyatakan pikir-pikir untuk menentukan upaya hukum selanjutnya.

Pasalnya, vonis hakim itu jauh lebih ringan dari tuntutan JPU.

Sebelumnya, JPU menghukum Yusman dengan penjara selama 4 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Yusman dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1 miliar atau subsider 3 tahun kurungan.
 
Berdasarkan dakwaan JPU, perbuatan korupsi berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait jumlah rekening Yusman. PPATK menemukan rekening Rp3,5 miliar di rekening Yusman, padahal ia hanya berstatus sebagai Aparatur Negeri Sipil golongan III.
 
Setelah ditelusuri diketahui kalau terdakwa banyak tidak melaksanakan anggaran rutin tahun tahun 2010 hingga 2015 dengan total Rp3,5 miliar. Semua dana itu tidak bisa dipertanggungjawabkan Yusman hingga negara dirugikan Rp1,4 miliar.