Menpan RB Asman Abnur
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Riau akan menjadi salah satu provinsi 'role model' penerapan sistem pemerintahan berbasis akuntabilitas kinerja. Setelah Riau berhasil meraih nilai 'BB' pada evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2017 ini.
Ditunjuknya Riau sebagai contoh penerapan sistem pemerintahan berbasis akuntabilitas kinerja ini disampaikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Dr Asman Abnur, pada acara reuni akbar dan silaturahmi nasional Ikatan Alumni (IKA) Universitas Andalas (Unand) di Gedung Dang Merdu Menara Bank Riau Kepri, Sabtu (29/7/2017) malam lalu.
"Perkembangan infrastruktur di Riau terus berkembang. Dan paradigma tata kelola pemerintahan di Riau telah melalui manajemen kinerja dalam pemerintahan. Kita akan membuat sistem tersebut baik di Pemerintah pusat dan seluruh Indonesia," ujar MenPAN RB.
"Alat kerjanya akuntabilitas kerja, Riau akan jadi role model menerapkan sistem tersebut. Penilaian Riau cukup bagus, ada peningkatan di mana biasanya mendapat nilai C sekarang sudah mendapat nilai BB," tambah MenPAN RB.
Dijelaskan politisi Partai Amanat Nasional tersebut, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur. Dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
"Manajerial menjadi ciri khas untuk model aparatur di Pemerintahan. Penilaian kinerja sekarang tidak lagi dinilai dari serapan. Misalnya serapan tinggi mencapai 90 persen di satu dinas atau badan dan dapat audit dari BPK dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang seperti menerima piala Sudirman. Tapi begitu ditanya uangnya ke mana dana apa yang dihabiskan pejabatnya tidak bisa menjawab. Anggaran yang tinggi itu hanya untuk rutinitas pekerjaan yang sama, diulang berkali kali dan tak jelas hasilnya," tegas MenPAN.
Dikatakan MenPAN, ia telah keliling Indonesia melihat kinerja pejabat dan ASN di lingkungan pemerintahan. Ia masih menemukan pejabat Eselon II yang jago menyembunyikan program siluman atau kegiatan yang tidak jelas. Banyak dari serapan anggaran yang tinggi hanya dihabiskan untuk kegiatan dinas bukan kegiatan langsung ke masyarakat.
"Eselon II ini jago menyembunyikan program siluman, kegiatan yang tidak jelas. Kebanyakan kegiatan yang dijalankan hanya seminar hasilnya pegawai dapat honor. Selain itu studi banding kemana-mana yang dibawa pulang hanya oleh-oleh bukan hasil studinya. Jadi banyak kegiatan pemerintah yang tidak tepat sasaran," tegas mantan Wakil Walikota Batam tersebut.
Untuk itu, kata Menpan, mulai saat ini tidak boleh lagi hasil dari akuntabilitas kinerja bernilai C. Dari seluruh Indonesia ditargetkan pada tahun ini 50 persen berubah mendapatkan nilai B.
"Saya sudah menghitung besarnya kerugian atas apa yang dilakukan oleh mereka. Potensi kerugian hampir Rp400 Triliun banyak kegiatan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Metodenya sekarang setiap unit kerja harus ada beban kerja, apa yang mau dihasilkan oleh unit itu, ada beban kerja individu kalau sudah punya target pasti ada kerjanya, termasuk menjalankan program e-Goverment, e-performance budgeting, dan program lainnya yang transparan dan tepat sasaran," kata mantan anggota DPR RI dapil Riau itu.
Sementara itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan Pemprov Riau dalam beberapa tahun ini tetap mengedepankan kinerja berbasis akuntabilitas. Bahkan pada tahun 2018 mendatang pihaknya akan menilai kinerja pegawai berbasis kinerja.
"Kita sudah menjalankan program berbasis IT, agar dalam setiap kegiatan yang dijalankan di masing-masing OPD berjalan transparan. Setiap pegawai diharuskan berintegritas. Bahkan kita sudah menggunakan sistem e-goverment," kata Gubri.
Dijelaskan Gubri, tahun 2016 Riau telah berhasil meraih Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setelah tujuh tahun berturut selalu mendapat nilai rendah dengan kategori CC, baru tahun 2016 Riau mendapatkan nilai B dari MenPAN RB.
Dengan telah mendapatkannya nilai B ini, dan Riau akan ditunjuk sebagai role model. Gubri berharap kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Riau untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas ke depannya.
Penulis | : | CK1 |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |