Rabu, 20 Maret 2019

Breaking News

  • Insiden Perusakan Baliho Demokrat, AHY Susul SBY ke Riau   ●   
  • Plt Gubri: Hari Pahlawan Momentum Menebar Rasa Cinta Tanah Air   ●   
  • Hari Ini Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan   ●   
  • Walikota Terbitkan SE Moratorium PNS Pindah Masuk ke Pemko Pekanbaru   ●   
  • Waspadai HIV/AIDS dan LGBT, Disdik Minta Guru dan Orang Tua Awasi Anak Didik   ●   
  • Selundupkan Sabu-sabu dari Malaysia, Warga Asal Aceh Diciduk KPPBC Dumai   ●   
  • Tak Bayar Pajak, Bapenda Segel Tiang Reklame di Pekanbaru   ●   
  • Pemkab Bengkalis Galang Dana Rp263 Juta untuk Korban Bencana di Sulteng   ●   
  • PAN Riau Sayangkan DPRD Kuansing Lambat Memproses PAW Andi Nurbay   ●   
  • BPBD Riau Kirim Kantong Mayat dan Bantuan Logistik ke Daerah Siaga Darurat Banjir
Muhibbah
Polling
polling presiden 2019 Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?


Jikalahari Minta RTRW Riau Harus Ditinjau Kembali
Sabtu, 05 Agustus 2017 14:51 WIB
Jikalahari Minta RTRW Riau Harus Ditinjau Kembali
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Hasil penelusuruan dan pemantauan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) terhadap RTRW Provinsi Riau, banyak persoalan yang rentan menimbulkan konflik. Pasalnya dalam proses penyusunan, Pemerintah tidak bersifat transparan. Hal ini membuat masyarakat adat dan tempatan kian mudah dipidana. Selain itu monopoli penguasaan lahan oleh korporasi juga berpeluang besar terjadi.


Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah menyebut, pihaknya mencatat ada sepuluh masalah yang akan terjadi jika RTRWP Riau ini tetap disahkan. Untuk itu ia meminta RTRW Riau harus ditinjau kembali karena draft RTRW 2016-2035 tidak mengikuti perkembangan mutakhir produk hukum dan kebijakan pemerintah terkait perlindungan gambut, ruang kelola rakyat, penegakan hukum terkait sumberdaya alam dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNPSDA) KPK.

Masalah pertama, jelas Woro, adalah pidana bagi masyarakat adat dan tempatan. Bila DPRD Provinsi Riau hari ini menetapkan Ranperda RTRWP Riau 2016-2035 menjadi Perda, masyarakat hukum adat dan masyarakat tempatan yang bergantung pada hutan dapat dengan mudah dikriminalisasi oleh korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan UU kehutanan dan UU Tata Ruang.

Kedua, tidak transparan dan tidak melibatkan publik. Proses pembahasan RTRWP Riau hampir tidak pernah melibatkan masyarakat terdampak. Selain itu dalam pembahasan Draft RTRWP tidak transparan sehingga hanya menguntungkan segelintir elit, birokrasi dan korporasi.

"Munculnya kasus korupsi Annas Maamun, Gulat Manurung dan Edison Marudut membuktikan proses pembahasan RTRWP Riau tidak transparan karena perilaku korupsi. Padahal  UU penataan ruang memberi ruang pada masyarakat dalam penataan ruang yang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang," ungkap Woro pada media briefing, Jumat (4/8/2017).

Lanjut Woro, RTRWP tidak Mengakomodir PS, TORA dan hutan adat. Seharusnya draft RTRWP Riau mengakomodir kebijakan yang bertujuan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan.

"Pemerintah menggesa adanya reformasi agraria dengan dua skema: Perhutanan Sosial (PS) atau Tanah Obyek reforma Agraria (TORA). Juga mematuhi dan mengakomodir Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 menyebutkan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Hutan adat juga masuk dalam skema PS," sebut Woro

Keempat, RTRWP tidak mengakomodir perubahan kebijakan baru pemerintah berkaitan review perizinan, perubahan fungsi pengelolaan hutan serta penetapan kawasan lindung dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kelima, tidak mengakomodir kawasan lindung gambut. Dalam draft RTRWP 2016 – 2035 pasal 22 ayat 3 menyebut, Kawasan Lindung Kubah Gambut (KLG) total seluas 1.693.030 hektar. Padahal berdasarkan SK MenLHK Nomor 129/Setjen/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, khusus untuk Riau luasan ekosistem gambut mencapai 5.040.735 ha. Luasan ini terbagi untuk dua fungsi ekosistem gambut yaitu fungsi lindung sekitar 2.473.383 hektare dan sisanya 2.567.352 hektare untuk fungsi budidaya.

"Artinya Pemda Riau harus memasukkan 2,4 juta hektar kawasan lindung ke dalam draft RTRWP. Jika 2,4 juta hektar kawasan lindung gambut tidak masuk dalam draft RTRWP Riau 2016 – 2035, kegiatan restorasi pada gambut bekas terbakar tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Tim Restorasi Gambut Provinsi Riau," kata Woro.

Keenam, RTRWP lebih mementingkan korporasi dari pada masyarakat. Dari sekira 9 juta hektare luas kawasan Riau, lebih dari 65 persen telah dikuasai korporasi sektor HTI, sawit dan tamban. Belum termasuk korporasi sektor migas karena belum ditemukan data valid terkait eksisting penggunaan lahan.

"Akibat berpihaknya draft RTRWP kepada korporasi, masyarakat adat dan tempatan tidak lagi memiliki tempat untuk hidup dan mengelola lahan. Pemda Riau semestinya mereview kembali izin perusahaan yang merampas hutan tanah milik masyarakat adat dan tempatan," tutur Woro.

Ketujuh, RTRWP tidak menjalankan GNPSDA KPK. Seharusnya Pemda Riau menjalankan 19 Renaksi Pemda yang disetujui bersama KPK sebagai bagian penyelesaian persoalan kehutanan di Riau dengan 6 fokus utama yaitu penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi, penataan perizinan kehutanan dan perkebunan, perluasan wilayah kelola masyarakat, penyelesaian konflik kawasan hutan, penguatan instrumen lingkungan hidup dalam perlindungan hutan, dan membangun sistem pengendalian anti korupsi.

Kedelapan, RTRWP tidak disusun berdasarkan KLHS. KLHS berfungsi menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Setiap perencanaan tata ruang dan wilayah, wajib didasarkan pada KLHS (Pasal 19 UU 32 tahun 2009 tentang PPLH). Namun Riau belum memiliki KLHS dalam menyusun Draft RTRWP.

Kesembilan, RTRWP tidak mengakomodir temuan Pansus DPRD Bengkalis. Pansus monitoring dan identifikasi sengketa lahan kehutanan DPRD Bengkalis merekomendasikan agar Menteri LHK mencabut atau merevisi SK No 314/MenLHK/2016 tentang Peruntukan Perubahan Kawasan Hutan Riau, karena banyak desa tua serta lahan penghidupan masyarakat berada dalam kawasan konsesi perusahaan.

"Perusahaan itu adalah PT Rimba Rokan Lestari, PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Sekato Pratama Makmur, PT Balai Kayang Mandari, PT Rimba Mandau Lestari, PT Riau Abadi Lestari (HTI), PT Sinar Sawit Sejahtera, PT Sarpindo Graha Sawit Tani, PT Murini Samsam dan PT Murini Wood (Sawit). Perkembangan mutakhir ini belum pernah dibahas oleh Gubernur Riau dan DPRD Riau untuk memasukkan dalam draft RTRWP Riau," jelas Woro

Terakhir, ungkap Woro, RTRWP ini melegalkan praktik perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan. Pada 2015 Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, Izin Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri dan Lingkungan dalam Upaya Memaksimalakan Penerimaan Pajak Serta Penertiban Perizinan dan Wajib Pajak DPRD Provinsi Riau menemukan 2,4 juta kawasan hutan di Riau dirambah oleh korporasi, cukong dan masyarakat.
Penulis : Abdul Latif
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Riau, Lingkungan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?

Berita Terkait
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 09 Maret 2019
Oknum Guru dan Kepsek Cabuli Murid di Riau, Begini Respon Mendikbud
Sabtu, 09 Maret 2019
Ribuan Relawan Ganti Presiden akan Turun Sambut Kedatangan Prabowo ke Riau
Sabtu, 09 Maret 2019
Mendikbud Sebut Persiapan UN 2019 Sudah Matang
Sabtu, 09 Maret 2019
Prabowo akan Datang ke Riau 13 Maret
Sabtu, 09 Maret 2019
Dianggap Tak Pro Guru Soal Tunjangan Profesi, Ini Respon Ketua PGRI Pekanbaru
Sabtu, 09 Maret 2019
Jarak Pandang di Pekanbaru 4 KM, Tapi Kata BMKG Bukan Karena Kabut Asap
Sabtu, 09 Maret 2019
Emak-Emak di Rohul Mengeluh Harga Bawang Merah Naik
Sabtu, 09 Maret 2019
Terus Meluas, Sudah 1.686 Hektare Lahan Terbakar di Riau
Sabtu, 09 Maret 2019
BPN Prabowo Sindir Banjir di Tol Madiun: Tidak Sengaja Terbangun 'Tol Laut'
Selasa, 05 Maret 2019
Caleg Gerindra Kepulauan Meranti Divonis Tiga Bulan Penjara
Selasa, 05 Maret 2019
Sore Ini Komisioner 11 KPU Kabupaten/Kota se Riau akan Dilantik di Bandung
Selasa, 05 Maret 2019
Usai Demo di Kantor Walikota, Seribuan Guru Mengadu ke DPRD Pekanbaru
Selasa, 05 Maret 2019
Guru Demo ke Kantor Walikota, Proses Belajar di SMPN 17 Pekanbaru Tetap Berjalan
Selasa, 05 Maret 2019
Solusi Atasi Karhutla, Gubri Minta Perusahaan Bantu Pengadaan Alat Berat untuk Petani
Selasa, 05 Maret 2019
Guru di Pekanbaru Unjuk Rasa, Jalan Sudirman Macet Parah
Selasa, 05 Maret 2019
Demo ke Kantor Walikota, Guru di Pekanbaru Protes Penghapusan Tunjangan Profesi
Selasa, 05 Maret 2019
Israel Sambut Keputusan Vatikan Buka Arsip Perang Dunia II
Selasa, 12 Februari 2019
Warga yang Punya KTP Setelah Penetapan DPT akan Masuk Pemilih Khusus
Selasa, 12 Februari 2019
Polri Apresiasi BEM UIR Ciptakan Pemilu Damai dan Anti Hoax
Senin, 11 Februari 2019
Cemarkan Nama Baik Bupati Bengkalis, Toro Divonis 1 Tahun Penjara
Senin, 11 Februari 2019
Jaringan Listrik Terganggu saat Hujan Deras, Ranting Patah Penyebabnya
Senin, 11 Februari 2019
Salman, Siswa Korban Tertimpa Pagar Sekolah Kini Telah Siuman
Senin, 11 Februari 2019
Polisi Akhirnya Tahan Kades Pedekik, Bengkalis
Senin, 11 Februari 2019
Mendagri Sebut Gubernur Riau Terpilih Dilantik 20 Februari
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Rabu, 20 Maret 2019
Indra: Bupati Alfedri Harus Lanjutkan Program yang Sudah Dimulai
Rabu, 20 Maret 2019
Unit Metrologi Legal Kabupaten Kuansing Resmi Ditandatangani
Rabu, 20 Maret 2019
BPJS Ketenagakerjaan Rengat Bayar Santunan JKM
Selasa, 19 Maret 2019
Wujudukan WBK WBBM, PN Pasir Pengaraian Bangun Zona Integritas

Serantau lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Tiga Alasan Mengapa Ibu Usai Persalinan Tidak Perlu Menerima Tamu
Rabu, 26 Desember 2018
Optimisme Para Perempuan Bekerja, Berpikir Mampu dan Tidak Membatasi Diri
Kamis, 06 Desember 2018
Usai Dapatkan 10 Bus dari Kemenhub, Ayat Ajak Masyarakat Naik Bus TMP
Rabu, 05 Desember 2018
Bupati Mursini Hadiri Rapurna TMMD TA 2018 di Mabes TNI Cilangkap

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 13 Maret 2019
BKKBN Riau Berpacu dengan Waktu Capai Target Program KKBPK
Rabu, 06 Maret 2019
Kota Pekanbaru Sukses Gelar HUT Damkar ke 100 yang Dihadiri Mendagri
Rabu, 06 Maret 2019
MTQ ke-XIX Tingkat Kabupaten Rohul Digelar 8 April Mendatang
Senin, 04 Maret 2019
DPRD Riau Bentuk Pansus LKPJ Gubernur 2018, dan LKPJ AMJ Gubernur 2014-2019

Advertorial lainnya ...
Kamis, 14 Maret 2019
Susul Instagram dan Facebook, WhatsApp Ikut Bermasalah
Kamis, 14 Februari 2019
WhatsApp Siapkan Fitur Baru Untuk Mengatur Undangan Grup
Sabtu, 29 Desember 2018
Pembaruan Bikin Jengkel Pengguna, Instagram Minta Maaf
Kamis, 27 Desember 2018
Pentingnya OPD Pemerintah Menggunakan ISP Berizin, Bila Tak Ingin Terkena Pidana

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 10 November 2018
Jerawat Tumbuh di Miss V Kamu? Jangan Dipencet, Bahaya!
Selasa, 06 November 2018
Lakukan 3 Hal Ini Agar Ruang Tidur Bebas dari Penyakit
Jumat, 26 Oktober 2018
Jurnalis dan Dokter Rentan Alami Saraf Terjepit
Senin, 01 Oktober 2018
Sering Salah, Begini Cara Penanganan Gigitan Ular yang Tepat

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Rabu, 20 Maret 2019
UIR-USIM Sepakat Kerjasama di Bidang Pendidikan
Senin, 18 Maret 2019
43 Mahasiswa UIR Terima Bantuan Pendidikan dari UPZ
Kamis, 14 Maret 2019
Government Science Festival Fisipol UIR Dimeriahkan Seminar dan Bazar
Rabu, 13 Maret 2019
Ratusan Mahasiswa Fisipol UIR Ikuti Kuliah Umum Tata Kelola Pemerintahan Desa

Kampus lainnya ...
Polling
polling presiden 2019 Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?


PCR
Terpopuler

03

04

Jumat, 15 Maret 2019 11:31 WIB
KPK Dikabarkan Tangkap Tangan Ketua Umum PPP
PTPN5
Foto
ACT
IKLAN IMLEK RAPP
Sabtu, 16 Maret 2019
BRK Salurkan Dana CSR untuk 1.364 Tenaga Kerja di Meranti
Minggu, 10 Maret 2019
Musholla untuk Desa Sotol, Pelalawan
Rabu, 27 Februari 2019
RAPP Gelar Sosialisasi dan Launching FAC, Targetkan 56 Sekolah
Rabu, 13 Februari 2019
Menjalin Silaturahmi dengan EVP RAPP

CSR lainnya ...
DPM-PTSP HUT CAKAPLAH
Sabtu, 02 Maret 2019
Foto Perdana Syahrini dan Reino Barack Akhirnya Beredar
Senin, 25 Februari 2019
Rami Malek Dinobatkan Jadi Aktor Terbaik di Oscar 2019
Selasa, 12 Februari 2019
Mulan Jameela Akan Dampingi Dhani Jalani Sidang Kedua
Sabtu, 05 Januari 2019
Promo Produk Pelangsing, Kim Kardashian Malah Diserang Fans

Selebriti lainnya ...
Jumat, 15 Maret 2019
DPRD Siak Minta Polisi Tingkatkan Pemberantasan Kasus Narkoba di Siak
Jumat, 15 Maret 2019
M Fanani Dilantik Jadi Anggota DPRD Siak Menggantikan Suratmaji
Jumat, 15 Maret 2019
Reses I Tahun 2019, Sujarwo Tampung Aspirasi Masyarakat di 2 Kecamatan
Jumat, 15 Maret 2019
Ketua DPRD Siak Minta OPD Gunakan Anggaran dengan Baik

Parlementaria Siak lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini
Jumat, 23 November 2018
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Riau Kompleks Berlangsung Semarak
Selasa, 06 November 2018
Keindahan Islam Menginspirasi Desainer Jepang Rancang Hijab
Jumat, 21 September 2018
Ustaz, Kyai: Sebutan di Persia, Pakistan, dan Indonesia

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www