Senin, 16 Juli 2018

Breaking News

  • Hari Ini 12 Hotspot Terdeteksi di Sumatra   ●   
  • UU Antiterorisme Yang Baru Polri Bisa Langsung Tangkap Tamatan ISIS   ●   
  • LAM Riau Minta Presiden Jokowi Ganti Menteri Agama   ●   
  • BRG Safari Ramadan ke Universitas Riau   ●   
  • RRI Pekanbaru dan Baznas Salurkan Bantuan untuk 30 Keluarga Mustahik   ●   
  • Polres Kampar Siap Amankan dan Lancarkan Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran   ●   
  • Diskes Pekanbaru Siapkan Personel di Posko Mudik Lebaran   ●   
  • Dishub Pasangan Spanduk Imbauan Keselamatan Mudik di Ruas Jalan Provinsi   ●   
  • Plt Walikota Instruksikan ke Camat dan Lurah Dukung Pihak Kepolisian   ●   
  • Kasus Politik Uang, Nur Azmi dan Ajudan Divonis Bebas
Muhibbah

Jikalahari Minta RTRW Riau Harus Ditinjau Kembali
Sabtu, 05 Agustus 2017 14:51 WIB
Jikalahari Minta RTRW Riau Harus Ditinjau Kembali
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Hasil penelusuruan dan pemantauan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) terhadap RTRW Provinsi Riau, banyak persoalan yang rentan menimbulkan konflik. Pasalnya dalam proses penyusunan, Pemerintah tidak bersifat transparan. Hal ini membuat masyarakat adat dan tempatan kian mudah dipidana. Selain itu monopoli penguasaan lahan oleh korporasi juga berpeluang besar terjadi.


Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah menyebut, pihaknya mencatat ada sepuluh masalah yang akan terjadi jika RTRWP Riau ini tetap disahkan. Untuk itu ia meminta RTRW Riau harus ditinjau kembali karena draft RTRW 2016-2035 tidak mengikuti perkembangan mutakhir produk hukum dan kebijakan pemerintah terkait perlindungan gambut, ruang kelola rakyat, penegakan hukum terkait sumberdaya alam dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNPSDA) KPK.

Masalah pertama, jelas Woro, adalah pidana bagi masyarakat adat dan tempatan. Bila DPRD Provinsi Riau hari ini menetapkan Ranperda RTRWP Riau 2016-2035 menjadi Perda, masyarakat hukum adat dan masyarakat tempatan yang bergantung pada hutan dapat dengan mudah dikriminalisasi oleh korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan UU kehutanan dan UU Tata Ruang.

Kedua, tidak transparan dan tidak melibatkan publik. Proses pembahasan RTRWP Riau hampir tidak pernah melibatkan masyarakat terdampak. Selain itu dalam pembahasan Draft RTRWP tidak transparan sehingga hanya menguntungkan segelintir elit, birokrasi dan korporasi.

"Munculnya kasus korupsi Annas Maamun, Gulat Manurung dan Edison Marudut membuktikan proses pembahasan RTRWP Riau tidak transparan karena perilaku korupsi. Padahal  UU penataan ruang memberi ruang pada masyarakat dalam penataan ruang yang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang," ungkap Woro pada media briefing, Jumat (4/8/2017).

Lanjut Woro, RTRWP tidak Mengakomodir PS, TORA dan hutan adat. Seharusnya draft RTRWP Riau mengakomodir kebijakan yang bertujuan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan.

"Pemerintah menggesa adanya reformasi agraria dengan dua skema: Perhutanan Sosial (PS) atau Tanah Obyek reforma Agraria (TORA). Juga mematuhi dan mengakomodir Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 menyebutkan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Hutan adat juga masuk dalam skema PS," sebut Woro

Keempat, RTRWP tidak mengakomodir perubahan kebijakan baru pemerintah berkaitan review perizinan, perubahan fungsi pengelolaan hutan serta penetapan kawasan lindung dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kelima, tidak mengakomodir kawasan lindung gambut. Dalam draft RTRWP 2016 – 2035 pasal 22 ayat 3 menyebut, Kawasan Lindung Kubah Gambut (KLG) total seluas 1.693.030 hektar. Padahal berdasarkan SK MenLHK Nomor 129/Setjen/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, khusus untuk Riau luasan ekosistem gambut mencapai 5.040.735 ha. Luasan ini terbagi untuk dua fungsi ekosistem gambut yaitu fungsi lindung sekitar 2.473.383 hektare dan sisanya 2.567.352 hektare untuk fungsi budidaya.

"Artinya Pemda Riau harus memasukkan 2,4 juta hektar kawasan lindung ke dalam draft RTRWP. Jika 2,4 juta hektar kawasan lindung gambut tidak masuk dalam draft RTRWP Riau 2016 – 2035, kegiatan restorasi pada gambut bekas terbakar tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Tim Restorasi Gambut Provinsi Riau," kata Woro.

Keenam, RTRWP lebih mementingkan korporasi dari pada masyarakat. Dari sekira 9 juta hektare luas kawasan Riau, lebih dari 65 persen telah dikuasai korporasi sektor HTI, sawit dan tamban. Belum termasuk korporasi sektor migas karena belum ditemukan data valid terkait eksisting penggunaan lahan.

"Akibat berpihaknya draft RTRWP kepada korporasi, masyarakat adat dan tempatan tidak lagi memiliki tempat untuk hidup dan mengelola lahan. Pemda Riau semestinya mereview kembali izin perusahaan yang merampas hutan tanah milik masyarakat adat dan tempatan," tutur Woro.

Ketujuh, RTRWP tidak menjalankan GNPSDA KPK. Seharusnya Pemda Riau menjalankan 19 Renaksi Pemda yang disetujui bersama KPK sebagai bagian penyelesaian persoalan kehutanan di Riau dengan 6 fokus utama yaitu penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi, penataan perizinan kehutanan dan perkebunan, perluasan wilayah kelola masyarakat, penyelesaian konflik kawasan hutan, penguatan instrumen lingkungan hidup dalam perlindungan hutan, dan membangun sistem pengendalian anti korupsi.

Kedelapan, RTRWP tidak disusun berdasarkan KLHS. KLHS berfungsi menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Setiap perencanaan tata ruang dan wilayah, wajib didasarkan pada KLHS (Pasal 19 UU 32 tahun 2009 tentang PPLH). Namun Riau belum memiliki KLHS dalam menyusun Draft RTRWP.

Kesembilan, RTRWP tidak mengakomodir temuan Pansus DPRD Bengkalis. Pansus monitoring dan identifikasi sengketa lahan kehutanan DPRD Bengkalis merekomendasikan agar Menteri LHK mencabut atau merevisi SK No 314/MenLHK/2016 tentang Peruntukan Perubahan Kawasan Hutan Riau, karena banyak desa tua serta lahan penghidupan masyarakat berada dalam kawasan konsesi perusahaan.

"Perusahaan itu adalah PT Rimba Rokan Lestari, PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Sekato Pratama Makmur, PT Balai Kayang Mandari, PT Rimba Mandau Lestari, PT Riau Abadi Lestari (HTI), PT Sinar Sawit Sejahtera, PT Sarpindo Graha Sawit Tani, PT Murini Samsam dan PT Murini Wood (Sawit). Perkembangan mutakhir ini belum pernah dibahas oleh Gubernur Riau dan DPRD Riau untuk memasukkan dalam draft RTRWP Riau," jelas Woro

Terakhir, ungkap Woro, RTRWP ini melegalkan praktik perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan. Pada 2015 Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, Izin Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri dan Lingkungan dalam Upaya Memaksimalakan Penerimaan Pajak Serta Penertiban Perizinan dan Wajib Pajak DPRD Provinsi Riau menemukan 2,4 juta kawasan hutan di Riau dirambah oleh korporasi, cukong dan masyarakat.
Penulis : Abdul Latif
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Riau, Lingkungan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Jum'at, 10 November 2017 18:48 WIB
Pemprov Riau Kecewa KLHK Belum Sahkan RTRW
Jum'at, 05 Januari 2018 21:37 WIB
Pemprov Riau Targetkan KLHS Tuntas Januari
0 Komentar
Berita Pilihan
Senin, 09 Juli 2018
Pemprov Riau Terima Surat Kemenag, Isinya Buat Wagubri Sakit Hati
Senin, 09 Juli 2018
Ditanya Soal Tunggakan PJU, Ini Kata Walikota Firdaus
Senin, 09 Juli 2018
Status Makin tak Jelas, Puluhan Tenaga RTK di Kampar Kembali Unjukrasa
Senin, 09 Juli 2018
Soal Pelantikan Syamsuar-Edy, Pemprov Riau Tunggu Jadwal Kemendagri
Senin, 09 Juli 2018
Dikabarkan 'Nyaleg', Ini Kata Gubernur Andi Rachman
Senin, 09 Juli 2018
24 Atlet Asal Riau Perkuat Indonesia di Asian Games 2018
Senin, 09 Juli 2018
Partisipasi Pemilih Hanya 59,25 Persen, DPRD Riau Akan Evaluasi Anggaran Pilgub
Senin, 09 Juli 2018
PLN Kembali Lakukan Pemadaman Bergilir, Ini Jadwal dan Lokasinya
Senin, 09 Juli 2018
Rombongan Mahasiswa Bule Takjub Melihat Parade Tari Daerah Riau
Senin, 09 Juli 2018
Gubernur Riau Andi Rachman Terharu Ribuan ASN Beri Kejutan Ulang Tahun Usai Apel
Senin, 09 Juli 2018
Awal Pekan, Harga Cabai Merah dan Hijau Naik di Pekanbaru
Sabtu, 07 Juli 2018
Astaghfirullaah... Baliho Umbar Dada Wanita Terpampang Bebas di Kota Madani
Jumat, 06 Juli 2018
Pengembangan Kawasan Industri Tenayan Masih Menunggu Proses Administrasi
Jumat, 06 Juli 2018
Alasan Keamanan dan Pilpres, Porwanas XIII di Papua Diundur Tahun 2020
Jumat, 06 Juli 2018
Kecewa Enam Elemen Akses Dana Yayasan Belantara, Kaliptra Mundur dari Jikalahari
Jumat, 06 Juli 2018
Amril Ingatkan Warga Hati-hati dengan Informasi Hoax Penerimaan CPNS
Jumat, 06 Juli 2018
Menang Sengketa Informasi Publik, Dendi akan Laporkan KPU dan Bawaslu Riau ke DKPP
Jumat, 06 Juli 2018
Firdaus: Bus TMP akan Kembali Dikelola Perusahaan Daerah
AMSI
Topik
Selebriti Selebriti
Minggu, 15 Juli 2018
Ini Alasan Ashanty Minta Anang Mundur Dari DPR
Jumat, 13 Juli 2018
Gaya Traveling Zaskia Sungkar, Anggun dengan Hijab Syari
Kamis, 12 Juli 2018
Viral, 'Lagi Syantik' Siti Badriah Masuk Billboard Youtube
Rabu, 11 Juli 2018
Kabar Dipacari Ariel Noah, Begini Kata Pevita Pearce

Selebriti lainnya ...
Gaya Hidup Gaya Hidup
Senin, 16 Juli 2018
4 Kesalahan Merias Alis yang Buat Wajah Terlihat Lebih Tua
Minggu, 15 Juli 2018
10 Kesalahan Makeup yang Bisa Membuat Pria 'Ilfil'
Senin, 09 Juli 2018
Kepribadian Bisa Dilihat Lewat Cara Makeup Lho!
Minggu, 08 Juli 2018
Nike Luncurkan Baju Olahraga Khusus Hijaber

Gaya Hidup lainnya ...
Kesehatan dan Keluarga Kesehatan dan Keluarga
Kamis, 12 Juli 2018
Ahli: Merasa Lebih Muda dari Usia Sesungguhnya Pertanda Otak yang Sehat
Selasa, 26 Juni 2018
Sayuran Ini Ternyata tak Boleh Dijus
Rabu, 30 Mei 2018
7 Manfaat Belimbing Bila Dikonsumsi Ibu Hamil
Selasa, 29 Mei 2018
5 Manfaat Kacang Hijau untuk Menu Buka Puasa Keluarga

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kampus Kampus
Jumat, 05 Januari 2018
UIR Bertekad Jadi Perguruan Tertinggi Terkemuka di Asia Tenggara
Rabu, 29 November 2017
Mubarak Bertekad Jadikan UMRI sebagai Kampus Wisata
Rabu, 25 Oktober 2017
Prodi Ilmu Pemerintahan UIR Tuan Rumah ICODAG dan Kongres Kapsipi
Selasa, 24 Oktober 2017
Bahas Penyeragaman Gelar Akademik, FHS UIN Suska Adakan Seminar

Kampus lainnya ...
Advertorial Advertorial
Sabtu, 02 Juni 2018
Bustami HY: Perkokoh Persatuan Dimomentum Harkitnas
Kamis, 31 Mei 2018
Dinas Perkim Inhil Rencanakan Buka 23 RTH se Inhil
Rabu, 30 Mei 2018
Pj Bupati Inhil: Realisasi Dana Desa Terkendala Peraturan Padat Karya
Senin, 28 Mei 2018
Pemkab Inhil Buka Puasa Bersama Masyarakat di Jakarta

Advertorial lainnya ...
Tekno dan Sains Tekno dan Sains
Minggu, 15 Juli 2018
17 Smartphone Xiaomi Siap Cicipi MIUI 10 Developer
Minggu, 15 Juli 2018
Motorola Perkenalkan Moto E5 Play Android Go Edition
Jumat, 13 Juli 2018
Apple Rilis MacBook Pro Terbaru, Harga Mulai Rp30 Jutaan
Jumat, 13 Juli 2018
Sony Xperia XA2 Plus Diperkenalkan, Harganya Masih Rahasia

Tekno dan Sains lainnya ...
www www