PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi Informasi Provinsi Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov Riau) melalui Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar melakukan audit fisik dan audit investigasi terhadap seluruh aset-aset milik Pemprov Riau. KI mensinyalir terjadi kebocoran anggaran yang cukup besar karena tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna dalam pemakaian aset-aset tersebut.

Bahkan, Ketua Komisi Informasi (KI) Riau, Zufra Irwan menyebutkan, berdasarkan laporan dan informasi dari berbagai pihak ada aset Pemprov Riau yang sudah beralih kepemilikan menjadi milik pribadi tanpa melalui prosedur penghapusan aset yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini, tegas Zufra, terjadi karena tidak transparan dan tidak terbuka kepada masyarakat.

"Pejabat yang berwenang dan sudah diberikan tugas oleh Pemprov Riau untuk menangani ini jangan sampai membiarkan isu liar berseliweran yang menduga-duga dan menuduh-nuduh, entah pejabat bahkan mantan pejabat sudah menguasai aset yang bukan jadi hak mereka," kata Ketua KI Riau Zufra Irwan kepada wartawan di Pekanbaru Kamis (10/8/2017).

Didampingi Anggota Komisioner KI Riau Johny S Mundung, Zufra menegaskan agar pejabat Badan Aset dan Keuangan Pemprov Riau semestinya menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat terkait kondisi dan posisi aset yang nota benenya adalah milik rakyat dan harus diketahui rakyat. "Karena aset pemerintah daerah tersebut adalah merupakan informasi yang harus dibuka kepada publik," tegas Johny Mundung Komisi Informasi Provinsi Riau koordinator Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi.

Dijelaskan, Zufra, pemerintah yang bersih, akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat harus dimulai dari terbuka atau transparanya pengelola pemerintahan atau badan publik terhadap masyarakat, mulai dari perencanaan sampai implementasi di lapangan termasuk kebijakan.

"Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk tahu, dan pejabat yang bertugas terkait masalah ini wajib menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Jika pejabat yang berwenang terbukti sengaja atau lalai dalam tugas-tugasnya soal ini, sama saja dengan sengaja melawan undang-undang keterbukaan informasi," ujar Zufra.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh KI Riau, menurut Zufra, ada sejumlah aset milik Pemprov Riau berupa rumah di kawasan Jalan Sumatera Pekanbaru dan sejumlah lokasi berupa tanah dan gedung lainnya yang prosesnya tanpa melalui prosedur yang benar dan sudah menjadi milik pribadi. Hal ini, kata Zufra, juga tidak tertutup kemungkinan terjadi pada aset-aset milik Pemprov Riau berupa tanah di berbagai Kabupaten Kota se Provinsi Riau.

"Informasi ini seharus ditindaklanjuti oleh pejabat Badan Aset, diinvestigasi secara konfrehensif, lalu disampaikan kepada masyarakat agar jangan menjadi gunjingan yang tidak sehat. Kalau memang terjadi pelanggaran prosedur, jangan sampai didiamkan. Karena  pejabat yang bertanggungjawab di bidang ini bisa menghadapi masalah hukum yang serius kalau ikut mendiamkan," tegas Zufra.

Selain aset berupa bangunan atau rumah dan tanah, KI Riau juga menerima laporan dan informasi dari berbagai pihak terjadinya pemborosan atau lebih pas disebut tidak tepat guna, tidak tepat sasaran dalam pemakaian kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Riau. Ini semua, lanjut Zufra, adalah tanggungjawab pejabat atau pegawai bagian aset.

Dijelaskan Zufra, momen pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemprov Riau baru-baru ini harusnya bisa menjadi tonggak awal melaju lebih baik ke depan. Jika kondisi pemakaian aset bahkan kendaraan operasional seperti yang disampaikan masyarakat jelas-jelas itu sebuah pemborosan. Pejabat yag punya perilaku seperti itu, selayaknya dievaluasi oleh gubernur.

Menurut KI, Open Goverment atau pemerintah yang transparansi, terbuka dalam menjalankan tugas sehari-hari sudah dicanangkan oleh Gubernur Riau Andi Rachman sejak dua tahun terakhir. Bahkan, bentuk serius agar pejabat pengelola negara, pejabat publik agar merubah pola, prilaku dan sikap yang selama ini tidak baik sudah dikampenyekan oleh Gubri melalui Program Tegakkan integritas.

KI Riau, lanjut Zufra, selain menjalankan tugas utamanya sebagai menyelesaikan sengketa informasi, ke depanya tidak lagi menununggu bola menyelesaikan sengketa informasi.

"Kami akan lebih proaktif mendorong agar pengelola pemerintahan, pejabat publik dan badan publik bisa transparan dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari sampai menjadi budaya dalam keseharian.