BANGKINANG (CAKAPLAH) - Untuk mencapai Kampar lebih baik, dalam menjalankan pemerintahan, Bupati Kampar Azis Zaenal menegaskan akan bersikap tegas kepada stafnya yang bermain-main, apalagi sembarangan mengutip uang dari masyarakat.

"Jangankan tertangkap, mendengar saja dinas main uang saya pecat, camat kalau main uang den tobe (sikat)," tegas Bupati Kampar Azis Zaenal saat bertemu dengan sejumlah aktivis mahasiswa, Senin (11/9/2017).

Para aktivis mahasiswa yang diundang Azis ini, pada pekan lalu sempat melakukan aksi unjukrasa mempertanyakan kinerja Azis-Catur yang baru memimpin Kampar 100 hari.

Baca: Bupati Kampar Undang Aktivis yang Mendemonya

Pada kesempatan itu Azis menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan para mahasiswa, diantaranya tentang kabar akan dirumahkannya tenaga harian lepas (THL) maupun pegawai honorer di lingkungan Pemkab Kampar.

Azis dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak pernah membuat statemen akan memberhentikan THL dan honorer. Namun dalam pembicaraan dengan sejumlah OPD, ia bertanya kepada dinas apakah pegawai di dinasnya kurang, apakah cukup atau berlebih. Ia minta OPD menghitung, dibuat rasio.

"Di Dinas PU misalnya rasionya berapa? Kalau berlebih dirasionalisasi. Kalau dirasionalisasi jangan diperpanjang kontraknya. Itu kan tak diberhentikan. Kalau berlebih kita buat seleksi diutamakan yang THL kemaren. Siapa yang lulus tes setelah dirasionalisasi diterima. Terima semua. Tak pernah saya mengatakan dibuang seluruhnya. Tapi kalau berlebih bagaimana. Yang mengatakan berlebih itu dinas-dinas," terang Azis panjang lebar mengenai hal ini.
 
Mantan Ketua Komisi C DPRD Riau periode 2004-2009 ini mengakui bahwa soal pegawai honorer ini tidak pernah diketahui dan sampai persoalannya kepada Bupati Kampar karena yang menerima dan membuat SK adalah dinas badan (OPD) dan yang menggaji mereka juga dinas dan badan tersebut.

Pada kesempatan itu Azis juga bercerita tentang kondisi APBD Kampar tahun 2017. Dari Rp 2,1 triliun, sebanyak 72 persen habis untuk membayar gaji pegawai. Biaya langsung hanya Rp450 miliar. "Yang ideal APBD ini Fifty-Fifty. Solusi bagaimana? industri ini bisa mengurangi pengangguran," katanya.

Mengenai pertanyaan tentang pengadaan ambulans di setiap desa, Azis mengaku memang dia pada masa kampanye dulu berniat ada satu mobil ambulans perdesa. Namun dari inventarisir, dari 251 desa dan kelurahan, jumlah kekurangan mobil ambulans sekitar 150 unit seperti untuk daerah yang benar-benar membutuhkan seperti Desa Balung, Kecamatan XIII Koto Kampar. Tidak semua desa membutuhkan ambulans, seperti beberapa desa di Kampar Kiri Hulu membutuhkan kendaraan air speedboat karena berada di jalur sungai.

Lebih lanjut Azis mengatakan, pemerintahannya telah berupaya menggenjot pendapatan daerah yang tahun lalu hanya Rp 174 miliar.

 Ia mengaku terus menggali sumber pendapatan bersama OPD dan pendapatan ini meningkat Rp 40 miliar. "Saya siap meminta kepada perusahaan yang berkantor di Jakarta bagi yang tak mau bayar pajak. CSR juga meningkat," ulasnya.

Politisi Partai PPP ini juga mengatajan dirinya tak mau pejabat OPD sembarangan menggunakan uang daerah melalui SPPD keluar daerah sebab dia menggunakan target dalam bekerja. "Saya tak mau sembarangan teken SPPD kadis. Saya pakai target dalam bekerja. Pastikan berapa biaya yang dikeluarkan dan apa yang diterima masyarakat. Tak bisa sembarang diplot dana untuk SPPD," katanya.

Azis juga bertekad anggaran di APBD Kampar lebih memihak kepentingan rakyat. "Biar tertunda pembahasan APBD di DPRD tapi pastikan anggaran untuk rakyat.

Berkaitan pelayanan publik yang dikatakan jelek, Azis mengakui bahwa ia mendapat banyak laporan dari masyarakat. Namun dia mengaku dalam enam bulan ia tak bisa berbuat apa-apa untuk mengganti atau menggeser pejabat.

Sesuai aturan, setelah enam bulan menjabat dia baru bisa melakukan penggantian. Dia tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja stafnya. "Ada tim, ada baperjakat. Terakhir baru saya menentukan, loyalitas ada atau tidak, kemampuannya ada atau tidak. Kepala dinas harus saya cari orang yang ahli dibidangnya. Tapi itu nanti setelah enam bulan. Saya harus taat undang-undang. Taat asas," terangnya.

Selanjutnya mengenai perhatian kepada dunia pendidikan. Azis mengklaim hampir 30 persen anggaran di APBD Kampar untuk pendidikan jika ditambah dana alokasi khusus (DAK). "Sekarang sudah memenuhi 24 persen," ucap Azis.

Dibidang pendidikan, Azis juga ingin pelajar dan mahasiswa yang pintar namun masuk kategori dari keluarga miskin dibantu biayanya oleh Pemkab.