PEKANBARU (CAKAPLAH) - Aspidsus Kejati Riau Sugeng Riyanta SH MH menyebutkan, hingga hari ini, Selasa (12/9/2017), terhitung sudah Rp700 juta dana yang dikembalikan para saksi dalam kasus Bantuan Tak Terduga (BTT) Pelalawan.

"Sampai hari ini, terhitung sudah Rp700 juta uang yang dikembalikan para saksi dalam kasus BTT Pelalawan," kata Sugeng kepada CAKAPLAH.COM.

Menurutnya, uang tersebut semua dari saksi-saksi kasus BTT. "Kami yang utama ya pengembalian ini. Ini alternatif selain memenjarakan orang (Koruptor). Nanti kita tunggu terus jumlahnya hingga mencapai Rp2,4 milyar itu dikembalikan. Hari ini ada Rp200 an juta," ungkapnya.

Meski tak menyebut identitas para saksi yang mengembalikan dana tersebut, namun ada terlihat sebuah amplop kuning berlambang Burung Garuda dan bertuliskan "Bupati Pelalawan" di atas meja tumpukan uang yang dikembalikan.

"Uang ini dari saksi-saksi yang nanti dibuka di persidangan," jelas Sugeng.

Ditegaskan Sugeng, hingga kini, Kejati Riau masih tetap konsisten tidak menyebut nama para saksi yang telah diperiksa terkait kasus ini.

"Sesuai KUHAP, kita tetap konsisten tak menyebut para saksi. Nanti di Pengadilan saja akan dibuka," kata Sugeng.

Namun, sebelumnya Asep Ruhiat yang merupakan Pengacara Bupati Pelalawan HM Harris, di sejumlah media membocorkan bahwa Bupati Pelalawan tersebut sebenarnya sudah diperiksa oleh Kejati Riau pada 19 Juni 2017 lalu.

HM Harris diperiksa oleh Penyidik Aspidsus Kejati Riau terkait kasus BTT Pelalawan mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB.

Bupati Pelalawan itu mengakui jika dirinya ikut membubuhkan paraf dalam beberapa proposal kegiatan yang dicairkan ‎dengan dana BTT tersebut. Namun, dirinya memerintahkan agar proposal yang diparafnya itu dikaji sesuai aturan.

‎Anehnya, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Pelalawan, Lahmudin, yang jadi salah satu tersangka dalam kasus tersebut menunjukkan reaksi mengejutkan saat ditanya seputar Surat Keputusan (SK) Bupati saat dirinya akan digiring ke rumah tahanan pada Selasa 5 September 2017 sore lalu.

‎Ia mengangguk berkali-kali saat ditanyakan wartawan apakah benar dirinya bekerja mencairkan dana BTT itu berdasarkan SK Bupati.

Pengakuan mengejutkan juga keluar dari dua orang tersangka lainnya yakni, ASI dan KSM, sebelum ditahan Jaksa di Rutan Klas IIB Sialang Bungkuk pada Rabu 6 September 2017 lalu. ‎

"Saya korban. Saya jadi tumbal," kata keduanya kepada awak media saat akan dibawa masuk ke mobil tahanan untuk dibawa menuju Rutan Klas II B Sialang Bungkuk.

Seperti diketahui, Kejati Riau akhirnya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupai BTT APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2012 usai gelar perkara.‎‎

Ketiganya adalah Lahmudin yang merupakan mantan BPKAD Pelalawan dan dua lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Swasta yakni ASI dan KSM.

Penetapan tersangka tersebut, berdasarkan hasil gelar perkara. Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 70 orang lebih saksi dan penyitaan terhadap alat bukti berupa dokumen, uang dan lainnya serta sudah memeriksa para Ahli.

"Dengan tiga alat bukti yang kita yakini itu telah kita periksa dan kita peroleh dengan cara sah.‎ Maka kami menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini yakni, LMN, ASI dan KSM," beber Sugeng pada Rabu lalu.

Sugeng juga menyatakan, pihaknya meyakini kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp2,4 Milyar dari DTT APBD Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 itu.‎

Jumlah ini diperoleh dari hasil perhitungan pihak Kejaksaan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau.

Bantuan Tidak Terduga itu, kata Sugeng, sebenarnya sudah jelas peruntukannya. "Kalau untuk biaya wisata pejabat apakah sesuai peruntukannya?," tanya Sugeng.

Dalam perkara ini, penyidik menemukan tiga modus operandi. Pertama, ‎penggunaannya tidak  sesuai peruntukan dan tidak ada pertanggungjawaban.‎ Kedua, p‎enggunaannya tidak  sesuai peruntukan‎ dan pertanggungjawabannya fiktif.  Dan ketiga, penggunaannya tidak  sesuai peruntukannya‎ dan memperkaya orang lain

Untuk kasus ini, ketiganya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nom 20 Tahun 2001, juncto pasal 55 KUHPidana tentang keturut sertaan dalam melakukan tindak pidana.‎