Minggu, 21 Juli 2019

Breaking News

  • 5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan   ●   
  • Bawang Merah Sebabkan Inflasi di Riau 0,11 Persen   ●   
  • 100 Hari Pertama sebagai Gubernur, Syamsuar Disibukkan dengan Kampanye Capres   ●   
  • Penculik Anak di Siak Ternyata Sering Cabuli Anak Tirinya   ●   
  • Kasus Rommy, Tiga Pejabat Kemenag Diperiksa KPK   ●   
  • Warga Bengkalis Tewas Disambar Petir Saat Menanam Kacang   ●   
  • Demokrat Riau Kampanye Akbar 11 April di Pekanbaru, SBY dan AHY Tak Hadir   ●   
  • KPK Ingatkan Pemilih Jangan Minta Uang ke Caleg   ●   
  • Amril Mukminin Sampaikan 13 Program Strategis Pemkab Bengkalis   ●   
  • Komisi IV DPRD Riau Minta PUPR Cek Dugaan Retak Flyover Mal SKA
Muhibbah

CAKAP PRAKTISI:
Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau
Kamis, 14 September 2017 09:40 WIB
Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau
Bagus Santoso
PROVINSI Riau hingga detik ini menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang belum memiliki Rencana Tata Ruang (RTRWP). Mengapa terjadi, karena tarik ulur dan belum menemukan titik temu terkait peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.


Ada perbedaan pada pola ruang kawasan hutan dalam Perda Nomor 10 Tahun 1994 dimana RTRWP Riau tidak sesuai dengan kawasan hutan dalam Tata Guna Hutan Kawasan (TGHK). Diketahui Penunjukkan kawasan hutan di Riau menggunakan TGHK tahun 1986 alias 100 persen bumi Riau masih merupakan kawasan hutan seluas 8.883.248 hektare.

Perkembangan zaman tidak dapat ditahan, seiring dengan pesatnya laju pembangunan di Riau. Hanya saja kalau mau kita telisik semua kawasan hutan yang dilepaskan selama periode 1986 – 2012 ternyata untuk perkebunan besar. Boleh dikatakan tidak ada atau hanya dalam peta 'setitik' pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pusat pemerintahan, dan perkotaan.

Begitupun tidak ada pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman dan lahan garapan masyarakat. Di sisi lain, jumlah penduduk terus meningkat, pusat pemerintahan dan perkotaan terus berkembang.

Faktanya, kebutuhan lahan untuk perkebunan besar periode 2001 – 2004 terjadi melalui penggunaan kawasan hutan dengan izin bupati, tanpa melalui pelepasan kawasan hutan. Maka, pantaslah kalau Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, mengklaim telah menemukan sedikitnya 2,4 juta kawasan hutan di Riau dirambah oleh korporasi, cukong dan masyarakat.

Dari temuan Pansus tersebut seluas 1,8 juta hektar kawasan hutan dirambah oleh korporasi perkebunan kelapa sawit.  Menurut LSM jaringan kerja penyelamat hutan Riau (Jikalahari), akibat ulah korporasi yang menanam dan sudah memanen dengan cara ilegal maka negara dirugikan tak tangung-tanggung diperkirakan mencapai Rp 9 triliun per tahun.

Sementara temuan Pansus monitoring, total ada 378 perusahaan tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Namun dalam SK 673 dan 878 yang menjadi dasar draft RTRWP, ada 104 perusahaan yang kawasannya diputihkan dari kawasan hutan menjadi APL dengan luasan sekitar 77 ribu hektare.

Menarik untuk dicermati, ternyata Hasil temuan Pansus ini diabaikan dalam draft RTRWP Riau. Hanya saja, terjadi kontradiksi, bagi anggota DPRD yang namanya masuk pada kedua Pansus yaitu Pansus monitoring lahan juga Pansus RTRWP. Ketika di Pansus monitoring menemukan perusahaan ilegal dan ketika duduk pada Pansus RTRWP melegalkan yang diilegalkan.

Semestinya jika konsisten Pemprov Riau bersama Pansus RTRW berjuang memasukkan kembali areal 104 perusahaan yang di temukan Pansus monitoring ke dalam kawasan hutan. Namun apakah perjuangan ini akan berhasil, ketika berhadapan dengan kewenangan kementerian. Dan tidak kita pungkiri apa yang terjadi di Riau mustahil akan tetap sama seperti dahulu kala masih hutan rimba.

Patut rasanya persoalan alih fungsi kawasan hutan ini perlu dicermati dengan teliti, jangan sampai terjadi seperti pepatah 'kapal pecah hiu yang kenyang'. Berdebat dan dan saling tuding antara anggota Pansus, ternyata pihak lain yang bertepuk- menangguk di air keruh. Jangan sampai ada indikasi alih fungsi kawasan ini dijadikan ladang ‘pemutihan’ bagi perusahaan, sehingga mereka tidak perlu mengurus pelepasan kawasan hutan.  

Apa yang dilahirkan melalui keputusan Pansus monitoring seyogyanya sebagai landasan dalam mengambil keputusan Pansus RTRW . Menjadi catatan khusus Pansus RTRWP umurnya sudah melebihi Pansus- pansus yang di bentuk lainnya. Akan menjadi rancu tatkala pada Pansus Monitoring menyatakan kawasan kebun 104 perusahaan ilegal, namun pada Pansus RTRW memutuskan 104 perusahaan menjadi kebun legal.

Sementara belum kelar Pansus RTRW semakin liar permasalahan. Sesama anggota Pansus seakan tidak sehaluan. Kegagalan Rapat Paripurna, senin (11/9/2017) dengan agenda penyampaian hasil laporan kerja pansus RTRW sekaligus persetujuan dan pendapat akhir daerah - dikaitkan dengan agenda politik, adalah sebuah kebinalan liar yang lari dari subtansi.

Rasanya terlalu naif, manakala Pansus RTRWP sudah terlalu lama bekerja tiba-tiba sesama anggota Pansus saling tuding dan bantah karena dikaitkan dengan politik. Maka wajar jika LSM Jikalahari mendesak pemerintah dan DPRD Riau menolak pengesahan draft RTRWP Riau 2016 – 2035 .

Pada hakikatnya publik berhak untuk mengetahui perkembangan pembahasan terkait RTRW Riau. Pertama seperti apa Pemerintah dan Pansus RTRWP menyikapi Perusahaan perkebunan sawit berdasarkan temuan Pansus Monitoring Lahan yang menemukan seluas 1,8 juta H kawasan hutan telah ditanami kelapa sawit oleh 370 perusahaan sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Kedua sepanjang proses pembahasan RTRW luasan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Pulp and Paper tidak berubah secara signifikan. Justru kian melegalkan sekitar 1,9 juta luasan HTI di Riau yang masih penuh dengan persoalan tumpang tindih dengan lahan masyarakat tempatan dan tanah milik ulayat masyarakat hukum adat.

Sebagai contoh, dari hasil temuan Jikalahari di lapangan, areal perusahaan HTI PT Rimba Rokan Lestari di Bengkalis tumpang tindih dengan beberapa desa di Bengkalis. Areal yang dibebankan izin milik PT RRL tumpang tindih dengan pemukiman masyarakat, fasilitas umum bahkan kebun kelapa masyarakat yang sudah ditanam sejak tahun 1991.

Ketiga bagaimana dengan nasib desa yang masih menyandang status kawasan hutan. Karena sampai saat ini, sedikitnya 405 desa/kelurahan di Riau yang masuk kawasan hutan. Data ini tidak ditampik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Sementara fungsi dan keberadaannya sudah menjadi pemukiman penduduk.

Karena RTRWP belum rampung, terkadang di jadikan kambing hitam. Untuk menutupi kegagalan setiap ada program kegiatan yang terkendala. Meski juga diakui memang ada sebagian Konsep Pembangunan berkelanjutan di Riau yang terganjal. Termasuk beberapa pembangunan strategis yang melintasi Bumi Lancang Kuning. Misalnya, pembangunan tol Pekanbaru-Dumai yang menjadi bagian dari pembangunan tol Trans Sumatera.

Pangkal bala itu di alamatkan akibat belum rampungnya pengesahan RTRWP. Nah, sekarang Pansus RTRWP sudah final dalam bekerja namun gagal di syahkan pada rapat paripurna (11/9). Kita tunggu bersama kapan akan diagendakan kembali, kita cermati laporan hasil kerjanya. Jangan menolak sebelum kita mendapatkan penjelasan. apresiasi tetap diberikan atas kinerja pansus dan pemerintah provinsi Riau.

Semoga akan menjadi jalan terang yang  berkelanjutan untuk kemajuan dan kejayaan membangun Riau. Amin.
Penulis : Bagus Santoso, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Riau
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Lainnya
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 22 Juni 2019
Heboh, Warga Siak Temukan Bayi Baru Lahir dalam Kantong Plastik
Sabtu, 22 Juni 2019
Gubernur Riau Batalkan Kerjasama Pembuatan Aplikasi Pengaduan dengan Telkomsel
Sabtu, 22 Juni 2019
Supporter Tuding Gubernur Tak Serius Bantu PSPS Riau
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Minggu, 21 Juli 2019
Dandim 0313/KPR Apresiasi Perkemahan Saka Wira Kartika di Danau Rusa
Sabtu, 20 Juli 2019
TMMD Ke-105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Aktifkan Patroli Terpadu Cegah Karhutla
Sabtu, 20 Juli 2019
TMMD Ke-105 Kodim 0313/KPR, Puncak Kompe 'Bersolek' dengan Pohon Durian, Mahani dan Ketapang
Sabtu, 20 Juli 2019
Tingkatkan Kualitas Aparatur, Desa Laboi Jaya Gelar Pelatihan Pembinaan Kelembagaan Desa 

Serantau lainnya ...
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak
Kamis, 09 Mei 2019
5 Kebiasaan yang Dapat Diubah untuk Mencegah Kerontokan Rambut

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 28 Juni 2019
Zulkifli As Ajak Warga Tingkatkan Pendalaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran
Rabu, 26 Juni 2019
17 Anggota Komisi V DPR RI Berkunjung ke Kawasan Megaproyek Technopark Pelalawan
Minggu, 23 Juni 2019
DPRD Gelar Rapat Paripurna HUT ke-235 Kota Pekanbaru
Jumat, 21 Juni 2019
Pemkab Bengkalis Terus Pertahankan Tradisi Lampu Colok

Advertorial lainnya ...
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?
Kamis, 18 Juli 2019
Redmi K20 Pro Berbalut Emas Dijual Hampir Rp100 Juta!
Senin, 15 Juli 2019
Ini Bocoran Harga Galaxy Note10 Series yang Paling Murah

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!
Jumat, 14 Juni 2019
4 Tes Untuk Mencari Tahu Seseorang Mandul atau Tidak
Kamis, 16 Mei 2019
Memahami 5 Jenis Kerutan pada Wajah dan Tips Mengatasinya

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Minggu, 21 Juli 2019
Gandeng Kementerian PUPR, Mahasiswa Kukerta Unri Sosialisasikan Program CTPS di Buluh Nipis
Jumat, 19 Juli 2019
Mahasiswa Unri Gelar Penyuluhan Narkoba dan Etika Berlalu Lintas di SMAN 2 XIII Koto Kampar
Jumat, 19 Juli 2019
Mahasiswa Abdimas UNRI Beri Penyuluhan kepada Siswa SMPN 1 Rumbio Jaya Soal Berumah Tangga
Kamis, 18 Juli 2019
Unilak-Pegadaian Teken MoU di Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM

Kampus lainnya ...

PTPN5
Terpopuler
Foto
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas
Jumat, 26 April 2019
Kembangkan Industrialisasi UMKM RAPP Gelar Temu Usaha Pelaku UMKM
Minggu, 07 April 2019
BOB Bantu Ruang Kelas untuk MTs LKMD Kasikan, Kampar

CSR lainnya ...
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik
Minggu, 30 Juni 2019
Keluar Penjara, Vanessa Angel Tak Disambut Sang Ayah
Selasa, 25 Juni 2019
Kata Gisella Anastasia Soal Kabar Prewedding di Australia
Kamis, 20 Juni 2019
Gus Miftah Beberkan Rencana Deddy Corbuzier Setelah Mualaf

Selebriti lainnya ...
Senin, 22 April 2019
Infrastruktur Jalan, Listrik dan Pendidikan jadi Aduan Masyarakat ke Samsurizal Budi saat Reses
Senin, 22 April 2019
Terkait Persoalan PLN, Ketua DPRD Siak: Wajar Saja Kekesalan Warga Memuncak
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Berang Pemkab Siak Tak Serius Sikapi Permasalahan Kampung
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Siak: Gubri Komit Bangun Tanjung Buton

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www