Minggu, 26 Mei 2019

Breaking News

  • 5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan   ●   
  • Bawang Merah Sebabkan Inflasi di Riau 0,11 Persen   ●   
  • 100 Hari Pertama sebagai Gubernur, Syamsuar Disibukkan dengan Kampanye Capres   ●   
  • Penculik Anak di Siak Ternyata Sering Cabuli Anak Tirinya   ●   
  • Kasus Rommy, Tiga Pejabat Kemenag Diperiksa KPK   ●   
  • Warga Bengkalis Tewas Disambar Petir Saat Menanam Kacang   ●   
  • Demokrat Riau Kampanye Akbar 11 April di Pekanbaru, SBY dan AHY Tak Hadir   ●   
  • KPK Ingatkan Pemilih Jangan Minta Uang ke Caleg   ●   
  • Amril Mukminin Sampaikan 13 Program Strategis Pemkab Bengkalis   ●   
  • Komisi IV DPRD Riau Minta PUPR Cek Dugaan Retak Flyover Mal SKA
Muhibbah

CAKAP PRAKTISI:
Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau
Kamis, 14 September 2017 09:40 WIB
Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau
Bagus Santoso
PROVINSI Riau hingga detik ini menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang belum memiliki Rencana Tata Ruang (RTRWP). Mengapa terjadi, karena tarik ulur dan belum menemukan titik temu terkait peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.


Ada perbedaan pada pola ruang kawasan hutan dalam Perda Nomor 10 Tahun 1994 dimana RTRWP Riau tidak sesuai dengan kawasan hutan dalam Tata Guna Hutan Kawasan (TGHK). Diketahui Penunjukkan kawasan hutan di Riau menggunakan TGHK tahun 1986 alias 100 persen bumi Riau masih merupakan kawasan hutan seluas 8.883.248 hektare.

Perkembangan zaman tidak dapat ditahan, seiring dengan pesatnya laju pembangunan di Riau. Hanya saja kalau mau kita telisik semua kawasan hutan yang dilepaskan selama periode 1986 – 2012 ternyata untuk perkebunan besar. Boleh dikatakan tidak ada atau hanya dalam peta 'setitik' pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pusat pemerintahan, dan perkotaan.

Begitupun tidak ada pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman dan lahan garapan masyarakat. Di sisi lain, jumlah penduduk terus meningkat, pusat pemerintahan dan perkotaan terus berkembang.

Faktanya, kebutuhan lahan untuk perkebunan besar periode 2001 – 2004 terjadi melalui penggunaan kawasan hutan dengan izin bupati, tanpa melalui pelepasan kawasan hutan. Maka, pantaslah kalau Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, mengklaim telah menemukan sedikitnya 2,4 juta kawasan hutan di Riau dirambah oleh korporasi, cukong dan masyarakat.

Dari temuan Pansus tersebut seluas 1,8 juta hektar kawasan hutan dirambah oleh korporasi perkebunan kelapa sawit.  Menurut LSM jaringan kerja penyelamat hutan Riau (Jikalahari), akibat ulah korporasi yang menanam dan sudah memanen dengan cara ilegal maka negara dirugikan tak tangung-tanggung diperkirakan mencapai Rp 9 triliun per tahun.

Sementara temuan Pansus monitoring, total ada 378 perusahaan tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Namun dalam SK 673 dan 878 yang menjadi dasar draft RTRWP, ada 104 perusahaan yang kawasannya diputihkan dari kawasan hutan menjadi APL dengan luasan sekitar 77 ribu hektare.

Menarik untuk dicermati, ternyata Hasil temuan Pansus ini diabaikan dalam draft RTRWP Riau. Hanya saja, terjadi kontradiksi, bagi anggota DPRD yang namanya masuk pada kedua Pansus yaitu Pansus monitoring lahan juga Pansus RTRWP. Ketika di Pansus monitoring menemukan perusahaan ilegal dan ketika duduk pada Pansus RTRWP melegalkan yang diilegalkan.

Semestinya jika konsisten Pemprov Riau bersama Pansus RTRW berjuang memasukkan kembali areal 104 perusahaan yang di temukan Pansus monitoring ke dalam kawasan hutan. Namun apakah perjuangan ini akan berhasil, ketika berhadapan dengan kewenangan kementerian. Dan tidak kita pungkiri apa yang terjadi di Riau mustahil akan tetap sama seperti dahulu kala masih hutan rimba.

Patut rasanya persoalan alih fungsi kawasan hutan ini perlu dicermati dengan teliti, jangan sampai terjadi seperti pepatah 'kapal pecah hiu yang kenyang'. Berdebat dan dan saling tuding antara anggota Pansus, ternyata pihak lain yang bertepuk- menangguk di air keruh. Jangan sampai ada indikasi alih fungsi kawasan ini dijadikan ladang ‘pemutihan’ bagi perusahaan, sehingga mereka tidak perlu mengurus pelepasan kawasan hutan.  

Apa yang dilahirkan melalui keputusan Pansus monitoring seyogyanya sebagai landasan dalam mengambil keputusan Pansus RTRW . Menjadi catatan khusus Pansus RTRWP umurnya sudah melebihi Pansus- pansus yang di bentuk lainnya. Akan menjadi rancu tatkala pada Pansus Monitoring menyatakan kawasan kebun 104 perusahaan ilegal, namun pada Pansus RTRW memutuskan 104 perusahaan menjadi kebun legal.

Sementara belum kelar Pansus RTRW semakin liar permasalahan. Sesama anggota Pansus seakan tidak sehaluan. Kegagalan Rapat Paripurna, senin (11/9/2017) dengan agenda penyampaian hasil laporan kerja pansus RTRW sekaligus persetujuan dan pendapat akhir daerah - dikaitkan dengan agenda politik, adalah sebuah kebinalan liar yang lari dari subtansi.

Rasanya terlalu naif, manakala Pansus RTRWP sudah terlalu lama bekerja tiba-tiba sesama anggota Pansus saling tuding dan bantah karena dikaitkan dengan politik. Maka wajar jika LSM Jikalahari mendesak pemerintah dan DPRD Riau menolak pengesahan draft RTRWP Riau 2016 – 2035 .

Pada hakikatnya publik berhak untuk mengetahui perkembangan pembahasan terkait RTRW Riau. Pertama seperti apa Pemerintah dan Pansus RTRWP menyikapi Perusahaan perkebunan sawit berdasarkan temuan Pansus Monitoring Lahan yang menemukan seluas 1,8 juta H kawasan hutan telah ditanami kelapa sawit oleh 370 perusahaan sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Kedua sepanjang proses pembahasan RTRW luasan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Pulp and Paper tidak berubah secara signifikan. Justru kian melegalkan sekitar 1,9 juta luasan HTI di Riau yang masih penuh dengan persoalan tumpang tindih dengan lahan masyarakat tempatan dan tanah milik ulayat masyarakat hukum adat.

Sebagai contoh, dari hasil temuan Jikalahari di lapangan, areal perusahaan HTI PT Rimba Rokan Lestari di Bengkalis tumpang tindih dengan beberapa desa di Bengkalis. Areal yang dibebankan izin milik PT RRL tumpang tindih dengan pemukiman masyarakat, fasilitas umum bahkan kebun kelapa masyarakat yang sudah ditanam sejak tahun 1991.

Ketiga bagaimana dengan nasib desa yang masih menyandang status kawasan hutan. Karena sampai saat ini, sedikitnya 405 desa/kelurahan di Riau yang masuk kawasan hutan. Data ini tidak ditampik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Sementara fungsi dan keberadaannya sudah menjadi pemukiman penduduk.

Karena RTRWP belum rampung, terkadang di jadikan kambing hitam. Untuk menutupi kegagalan setiap ada program kegiatan yang terkendala. Meski juga diakui memang ada sebagian Konsep Pembangunan berkelanjutan di Riau yang terganjal. Termasuk beberapa pembangunan strategis yang melintasi Bumi Lancang Kuning. Misalnya, pembangunan tol Pekanbaru-Dumai yang menjadi bagian dari pembangunan tol Trans Sumatera.

Pangkal bala itu di alamatkan akibat belum rampungnya pengesahan RTRWP. Nah, sekarang Pansus RTRWP sudah final dalam bekerja namun gagal di syahkan pada rapat paripurna (11/9). Kita tunggu bersama kapan akan diagendakan kembali, kita cermati laporan hasil kerjanya. Jangan menolak sebelum kita mendapatkan penjelasan. apresiasi tetap diberikan atas kinerja pansus dan pemerintah provinsi Riau.

Semoga akan menjadi jalan terang yang  berkelanjutan untuk kemajuan dan kejayaan membangun Riau. Amin.
Penulis : Bagus Santoso, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Riau
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Lainnya
Selasa, 07 Mei 2019 05:05 WIB
10 Pemain Milan Taklukkan Bologna
0 Komentar
Berita Pilihan
Jumat, 17 Mei 2019
Kelompok Bertikai Diminta Menahan Diri, Kapolresta Pekanbaru Kerahkan Anggotanya Patroli
Jumat, 17 Mei 2019
5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan
Jumat, 17 Mei 2019
Tawuran di Jembatan Siak IV Berawal dari Senggolan Sepeda Motor
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 25 Mei 2019
Pemerintah dan Chevron Lakukan Finalisasi Pengembangan Proyek IDD
Sabtu, 25 Mei 2019
Bupati Bengkalis Ingatkan Perusahaan Bayar THR Paling Lambat H-7
Sabtu, 25 Mei 2019
Pasca Kerusuhan di Jakarta, Forkom Aktivis 98 Riau Keluarkan 5 Pernyataan Sikap
Jumat, 24 Mei 2019
Sinar Riau Group Santuni Anak Yatim dan Kaum Dhuafa

Serantau lainnya ...
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak
Kamis, 09 Mei 2019
5 Kebiasaan yang Dapat Diubah untuk Mencegah Kerontokan Rambut
Minggu, 28 April 2019
Gaya Hijab Casual untuk Kamu yang Feminin
Minggu, 28 April 2019
Tips Mudah untuk Menghilangkan Blackheads di Area Wajahmu

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 24 Mei 2019
Bupati Irwan Buka Puasa Bersama Masyarakat Asal Meranti di Batam
Kamis, 23 Mei 2019
Wujudkan Janji Kampanye, H Zulkifli AS - Eko Suharjo Komit Bangun Dumai
Rabu, 22 Mei 2019
Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo Serahkan Bantuan Pembanguan Musala
Rabu, 22 Mei 2019
Jaga Kedamaian Pasca Pemilu, Bupati Rohul Imbau Warganya Tak Ikut Aksi 22 di Jakarta

Advertorial lainnya ...
Jumat, 24 Mei 2019
Mulai 2020, WhatsApp Bakal Tampilkan Iklan
Minggu, 19 Mei 2019
Dua Varian Realme X Resmi Diumumkan, Harga Terjangkau!
Minggu, 19 Mei 2019
Ini Dia Zenfone 6, Smartphone Ter-flagship ASUS Berdesain Unik
Rabu, 15 Mei 2019
OnePlus 7 Pro Melenggang, Inilah Harga Resminya

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 16 Mei 2019
Memahami 5 Jenis Kerutan pada Wajah dan Tips Mengatasinya
Rabu, 15 Mei 2019
Efek Berhenti Olahraga Ketika Ramadan
Sabtu, 06 April 2019
Tidur dengan atau Tanpa Bantal, Mana yang Lebih Baik?
Sabtu, 10 November 2018
Jerawat Tumbuh di Miss V Kamu? Jangan Dipencet, Bahaya!

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 24 Mei 2019
Rektor Universitas Abdurrab Ingin Lanjutkan Cita-cita Prof Tabrani
Selasa, 21 Mei 2019
Eratkan Silaturahim, Unilak Gelar Buka Puasa Bersama dengan Insan Pers
Selasa, 14 Mei 2019
Kedutaan AS Gelar Ramadan Outreach di Unilak, Rektor Ajak Buka Puasa Bersama
Minggu, 12 Mei 2019
Serahkan Bantuan, Rektor UIR Awali Safari Ramadan di Masjid An-Naba

Kampus lainnya ...

PCR
Terpopuler
IKLAN WAISAK APRIL
Foto
PTPN5
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas
Jumat, 26 April 2019
Kembangkan Industrialisasi UMKM RAPP Gelar Temu Usaha Pelaku UMKM
Minggu, 07 April 2019
BOB Bantu Ruang Kelas untuk MTs LKMD Kasikan, Kampar
Rabu, 03 April 2019
Masuki Era 4.0 SMA Plus Taruna Andalan Berikan Pelajaran Industri

CSR lainnya ...
Kamis, 23 Mei 2019
Tiap Ustaz Arifin Ilham Pulang dari Luar Kota, Ketiga Istrinya Setor Hafalan Alquran
Rabu, 08 Mei 2019
Terbelit Kasus Penistaan Agama, Andre Taulany Diistirahatkan Dari NET TV
Sabtu, 02 Maret 2019
Foto Perdana Syahrini dan Reino Barack Akhirnya Beredar
Senin, 25 Februari 2019
Rami Malek Dinobatkan Jadi Aktor Terbaik di Oscar 2019

Selebriti lainnya ...
Senin, 22 April 2019
Infrastruktur Jalan, Listrik dan Pendidikan jadi Aduan Masyarakat ke Samsurizal Budi saat Reses
Senin, 22 April 2019
Terkait Persoalan PLN, Ketua DPRD Siak: Wajar Saja Kekesalan Warga Memuncak
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Berang Pemkab Siak Tak Serius Sikapi Permasalahan Kampung
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Siak: Gubri Komit Bangun Tanjung Buton

Parlementaria Siak lainnya ...
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini
Jumat, 23 November 2018
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Riau Kompleks Berlangsung Semarak

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www