Selasa, 26 Maret 2019

Breaking News

  • Insiden Perusakan Baliho Demokrat, AHY Susul SBY ke Riau   ●   
  • Plt Gubri: Hari Pahlawan Momentum Menebar Rasa Cinta Tanah Air   ●   
  • Hari Ini Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan   ●   
  • Walikota Terbitkan SE Moratorium PNS Pindah Masuk ke Pemko Pekanbaru   ●   
  • Waspadai HIV/AIDS dan LGBT, Disdik Minta Guru dan Orang Tua Awasi Anak Didik   ●   
  • Selundupkan Sabu-sabu dari Malaysia, Warga Asal Aceh Diciduk KPPBC Dumai   ●   
  • Tak Bayar Pajak, Bapenda Segel Tiang Reklame di Pekanbaru   ●   
  • Pemkab Bengkalis Galang Dana Rp263 Juta untuk Korban Bencana di Sulteng   ●   
  • PAN Riau Sayangkan DPRD Kuansing Lambat Memproses PAW Andi Nurbay   ●   
  • BPBD Riau Kirim Kantong Mayat dan Bantuan Logistik ke Daerah Siaga Darurat Banjir
Muhibbah
Polling
polling presiden 2019 Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?


CAKAP PRAKTISI:
Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau
Kamis, 14 September 2017 09:40 WIB
Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau
Bagus Santoso
PROVINSI Riau hingga detik ini menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang belum memiliki Rencana Tata Ruang (RTRWP). Mengapa terjadi, karena tarik ulur dan belum menemukan titik temu terkait peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.


Ada perbedaan pada pola ruang kawasan hutan dalam Perda Nomor 10 Tahun 1994 dimana RTRWP Riau tidak sesuai dengan kawasan hutan dalam Tata Guna Hutan Kawasan (TGHK). Diketahui Penunjukkan kawasan hutan di Riau menggunakan TGHK tahun 1986 alias 100 persen bumi Riau masih merupakan kawasan hutan seluas 8.883.248 hektare.

Perkembangan zaman tidak dapat ditahan, seiring dengan pesatnya laju pembangunan di Riau. Hanya saja kalau mau kita telisik semua kawasan hutan yang dilepaskan selama periode 1986 – 2012 ternyata untuk perkebunan besar. Boleh dikatakan tidak ada atau hanya dalam peta 'setitik' pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pusat pemerintahan, dan perkotaan.

Begitupun tidak ada pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman dan lahan garapan masyarakat. Di sisi lain, jumlah penduduk terus meningkat, pusat pemerintahan dan perkotaan terus berkembang.

Faktanya, kebutuhan lahan untuk perkebunan besar periode 2001 – 2004 terjadi melalui penggunaan kawasan hutan dengan izin bupati, tanpa melalui pelepasan kawasan hutan. Maka, pantaslah kalau Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, mengklaim telah menemukan sedikitnya 2,4 juta kawasan hutan di Riau dirambah oleh korporasi, cukong dan masyarakat.

Dari temuan Pansus tersebut seluas 1,8 juta hektar kawasan hutan dirambah oleh korporasi perkebunan kelapa sawit.  Menurut LSM jaringan kerja penyelamat hutan Riau (Jikalahari), akibat ulah korporasi yang menanam dan sudah memanen dengan cara ilegal maka negara dirugikan tak tangung-tanggung diperkirakan mencapai Rp 9 triliun per tahun.

Sementara temuan Pansus monitoring, total ada 378 perusahaan tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Namun dalam SK 673 dan 878 yang menjadi dasar draft RTRWP, ada 104 perusahaan yang kawasannya diputihkan dari kawasan hutan menjadi APL dengan luasan sekitar 77 ribu hektare.

Menarik untuk dicermati, ternyata Hasil temuan Pansus ini diabaikan dalam draft RTRWP Riau. Hanya saja, terjadi kontradiksi, bagi anggota DPRD yang namanya masuk pada kedua Pansus yaitu Pansus monitoring lahan juga Pansus RTRWP. Ketika di Pansus monitoring menemukan perusahaan ilegal dan ketika duduk pada Pansus RTRWP melegalkan yang diilegalkan.

Semestinya jika konsisten Pemprov Riau bersama Pansus RTRW berjuang memasukkan kembali areal 104 perusahaan yang di temukan Pansus monitoring ke dalam kawasan hutan. Namun apakah perjuangan ini akan berhasil, ketika berhadapan dengan kewenangan kementerian. Dan tidak kita pungkiri apa yang terjadi di Riau mustahil akan tetap sama seperti dahulu kala masih hutan rimba.

Patut rasanya persoalan alih fungsi kawasan hutan ini perlu dicermati dengan teliti, jangan sampai terjadi seperti pepatah 'kapal pecah hiu yang kenyang'. Berdebat dan dan saling tuding antara anggota Pansus, ternyata pihak lain yang bertepuk- menangguk di air keruh. Jangan sampai ada indikasi alih fungsi kawasan ini dijadikan ladang ‘pemutihan’ bagi perusahaan, sehingga mereka tidak perlu mengurus pelepasan kawasan hutan.  

Apa yang dilahirkan melalui keputusan Pansus monitoring seyogyanya sebagai landasan dalam mengambil keputusan Pansus RTRW . Menjadi catatan khusus Pansus RTRWP umurnya sudah melebihi Pansus- pansus yang di bentuk lainnya. Akan menjadi rancu tatkala pada Pansus Monitoring menyatakan kawasan kebun 104 perusahaan ilegal, namun pada Pansus RTRW memutuskan 104 perusahaan menjadi kebun legal.

Sementara belum kelar Pansus RTRW semakin liar permasalahan. Sesama anggota Pansus seakan tidak sehaluan. Kegagalan Rapat Paripurna, senin (11/9/2017) dengan agenda penyampaian hasil laporan kerja pansus RTRW sekaligus persetujuan dan pendapat akhir daerah - dikaitkan dengan agenda politik, adalah sebuah kebinalan liar yang lari dari subtansi.

Rasanya terlalu naif, manakala Pansus RTRWP sudah terlalu lama bekerja tiba-tiba sesama anggota Pansus saling tuding dan bantah karena dikaitkan dengan politik. Maka wajar jika LSM Jikalahari mendesak pemerintah dan DPRD Riau menolak pengesahan draft RTRWP Riau 2016 – 2035 .

Pada hakikatnya publik berhak untuk mengetahui perkembangan pembahasan terkait RTRW Riau. Pertama seperti apa Pemerintah dan Pansus RTRWP menyikapi Perusahaan perkebunan sawit berdasarkan temuan Pansus Monitoring Lahan yang menemukan seluas 1,8 juta H kawasan hutan telah ditanami kelapa sawit oleh 370 perusahaan sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Kedua sepanjang proses pembahasan RTRW luasan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Pulp and Paper tidak berubah secara signifikan. Justru kian melegalkan sekitar 1,9 juta luasan HTI di Riau yang masih penuh dengan persoalan tumpang tindih dengan lahan masyarakat tempatan dan tanah milik ulayat masyarakat hukum adat.

Sebagai contoh, dari hasil temuan Jikalahari di lapangan, areal perusahaan HTI PT Rimba Rokan Lestari di Bengkalis tumpang tindih dengan beberapa desa di Bengkalis. Areal yang dibebankan izin milik PT RRL tumpang tindih dengan pemukiman masyarakat, fasilitas umum bahkan kebun kelapa masyarakat yang sudah ditanam sejak tahun 1991.

Ketiga bagaimana dengan nasib desa yang masih menyandang status kawasan hutan. Karena sampai saat ini, sedikitnya 405 desa/kelurahan di Riau yang masuk kawasan hutan. Data ini tidak ditampik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Sementara fungsi dan keberadaannya sudah menjadi pemukiman penduduk.

Karena RTRWP belum rampung, terkadang di jadikan kambing hitam. Untuk menutupi kegagalan setiap ada program kegiatan yang terkendala. Meski juga diakui memang ada sebagian Konsep Pembangunan berkelanjutan di Riau yang terganjal. Termasuk beberapa pembangunan strategis yang melintasi Bumi Lancang Kuning. Misalnya, pembangunan tol Pekanbaru-Dumai yang menjadi bagian dari pembangunan tol Trans Sumatera.

Pangkal bala itu di alamatkan akibat belum rampungnya pengesahan RTRWP. Nah, sekarang Pansus RTRWP sudah final dalam bekerja namun gagal di syahkan pada rapat paripurna (11/9). Kita tunggu bersama kapan akan diagendakan kembali, kita cermati laporan hasil kerjanya. Jangan menolak sebelum kita mendapatkan penjelasan. apresiasi tetap diberikan atas kinerja pansus dan pemerintah provinsi Riau.

Semoga akan menjadi jalan terang yang  berkelanjutan untuk kemajuan dan kejayaan membangun Riau. Amin.
Penulis : Bagus Santoso, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Riau
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?

Berita Lainnya
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 09 Maret 2019
Oknum Guru dan Kepsek Cabuli Murid di Riau, Begini Respon Mendikbud
Sabtu, 09 Maret 2019
Ribuan Relawan Ganti Presiden akan Turun Sambut Kedatangan Prabowo ke Riau
Sabtu, 09 Maret 2019
Mendikbud Sebut Persiapan UN 2019 Sudah Matang
Sabtu, 09 Maret 2019
Prabowo akan Datang ke Riau 13 Maret
Sabtu, 09 Maret 2019
Dianggap Tak Pro Guru Soal Tunjangan Profesi, Ini Respon Ketua PGRI Pekanbaru
Sabtu, 09 Maret 2019
Jarak Pandang di Pekanbaru 4 KM, Tapi Kata BMKG Bukan Karena Kabut Asap
Sabtu, 09 Maret 2019
Emak-Emak di Rohul Mengeluh Harga Bawang Merah Naik
Sabtu, 09 Maret 2019
Terus Meluas, Sudah 1.686 Hektare Lahan Terbakar di Riau
Sabtu, 09 Maret 2019
BPN Prabowo Sindir Banjir di Tol Madiun: Tidak Sengaja Terbangun 'Tol Laut'
Selasa, 05 Maret 2019
Caleg Gerindra Kepulauan Meranti Divonis Tiga Bulan Penjara
Selasa, 05 Maret 2019
Sore Ini Komisioner 11 KPU Kabupaten/Kota se Riau akan Dilantik di Bandung
Selasa, 05 Maret 2019
Usai Demo di Kantor Walikota, Seribuan Guru Mengadu ke DPRD Pekanbaru
Selasa, 05 Maret 2019
Guru Demo ke Kantor Walikota, Proses Belajar di SMPN 17 Pekanbaru Tetap Berjalan
Selasa, 05 Maret 2019
Solusi Atasi Karhutla, Gubri Minta Perusahaan Bantu Pengadaan Alat Berat untuk Petani
Selasa, 05 Maret 2019
Guru di Pekanbaru Unjuk Rasa, Jalan Sudirman Macet Parah
Selasa, 05 Maret 2019
Demo ke Kantor Walikota, Guru di Pekanbaru Protes Penghapusan Tunjangan Profesi
Selasa, 05 Maret 2019
Israel Sambut Keputusan Vatikan Buka Arsip Perang Dunia II
Selasa, 12 Februari 2019
Warga yang Punya KTP Setelah Penetapan DPT akan Masuk Pemilih Khusus
Selasa, 12 Februari 2019
Polri Apresiasi BEM UIR Ciptakan Pemilu Damai dan Anti Hoax
Senin, 11 Februari 2019
Cemarkan Nama Baik Bupati Bengkalis, Toro Divonis 1 Tahun Penjara
Senin, 11 Februari 2019
Jaringan Listrik Terganggu saat Hujan Deras, Ranting Patah Penyebabnya
Senin, 11 Februari 2019
Salman, Siswa Korban Tertimpa Pagar Sekolah Kini Telah Siuman
Senin, 11 Februari 2019
Polisi Akhirnya Tahan Kades Pedekik, Bengkalis
Senin, 11 Februari 2019
Mendagri Sebut Gubernur Riau Terpilih Dilantik 20 Februari
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 25 Maret 2019
Wabup Zardewan dan Ketua DPRD Buka Rangkaian HPN 2019 PWI Pelalawan
Senin, 25 Maret 2019
Karang Taruna Kabupaten Kampar Taja Turnamen Badminton di Laboy Jaya
Minggu, 24 Maret 2019
Pelayanan Kasda Pemkab Bintan Beralih ke Jaringan Kantor BRK Kijang
Minggu, 24 Maret 2019
Porserosi Rohil Gelar Kejuaraan Sepatu Roda Bupati Cup 2019

Serantau lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Tiga Alasan Mengapa Ibu Usai Persalinan Tidak Perlu Menerima Tamu
Rabu, 26 Desember 2018
Optimisme Para Perempuan Bekerja, Berpikir Mampu dan Tidak Membatasi Diri
Kamis, 06 Desember 2018
Usai Dapatkan 10 Bus dari Kemenhub, Ayat Ajak Masyarakat Naik Bus TMP
Rabu, 05 Desember 2018
Bupati Mursini Hadiri Rapurna TMMD TA 2018 di Mabes TNI Cilangkap

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 22 Maret 2019
Jemput Bola, 16 Anggota DPRD Bengkalis Usulkan Rp1,14 Triliun Penanganan Abrasi ke BNPP
Rabu, 13 Maret 2019
BKKBN Riau Berpacu dengan Waktu Capai Target Program KKBPK
Rabu, 06 Maret 2019
Kota Pekanbaru Sukses Gelar HUT Damkar ke 100 yang Dihadiri Mendagri
Rabu, 06 Maret 2019
MTQ ke-XIX Tingkat Kabupaten Rohul Digelar 8 April Mendatang

Advertorial lainnya ...
Kamis, 14 Maret 2019
Susul Instagram dan Facebook, WhatsApp Ikut Bermasalah
Kamis, 14 Februari 2019
WhatsApp Siapkan Fitur Baru Untuk Mengatur Undangan Grup
Sabtu, 29 Desember 2018
Pembaruan Bikin Jengkel Pengguna, Instagram Minta Maaf
Kamis, 27 Desember 2018
Pentingnya OPD Pemerintah Menggunakan ISP Berizin, Bila Tak Ingin Terkena Pidana

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 10 November 2018
Jerawat Tumbuh di Miss V Kamu? Jangan Dipencet, Bahaya!
Selasa, 06 November 2018
Lakukan 3 Hal Ini Agar Ruang Tidur Bebas dari Penyakit
Jumat, 26 Oktober 2018
Jurnalis dan Dokter Rentan Alami Saraf Terjepit
Senin, 01 Oktober 2018
Sering Salah, Begini Cara Penanganan Gigitan Ular yang Tepat

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 21 Maret 2019
Tiga Fakultas di UIR Rencanakan Joint Reseach Bersama IIUM
Rabu, 20 Maret 2019
Raih Akreditasi B, STIE Syariah Terus Berkembang Pesat
Rabu, 20 Maret 2019
UIR-USIM Sepakat Kerjasama di Bidang Pendidikan
Senin, 18 Maret 2019
43 Mahasiswa UIR Terima Bantuan Pendidikan dari UPZ

Kampus lainnya ...
Polling
polling presiden 2019 Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?


PCR
Terpopuler

01

Rabu, 20 Maret 2019 10:17 WIB
Safari Dakwah TGB di Kampus UIN Suska Sepi
PTPN5
Foto
ACT
IKLAN IMLEK RAPP
Senin, 25 Maret 2019
Rumah Layak Untuk Andini
Sabtu, 16 Maret 2019
BRK Salurkan Dana CSR untuk 1.364 Tenaga Kerja di Meranti
Minggu, 10 Maret 2019
Musholla untuk Desa Sotol, Pelalawan
Rabu, 27 Februari 2019
RAPP Gelar Sosialisasi dan Launching FAC, Targetkan 56 Sekolah

CSR lainnya ...
DPM-PTSP HUT CAKAPLAH
Sabtu, 02 Maret 2019
Foto Perdana Syahrini dan Reino Barack Akhirnya Beredar
Senin, 25 Februari 2019
Rami Malek Dinobatkan Jadi Aktor Terbaik di Oscar 2019
Selasa, 12 Februari 2019
Mulan Jameela Akan Dampingi Dhani Jalani Sidang Kedua
Sabtu, 05 Januari 2019
Promo Produk Pelangsing, Kim Kardashian Malah Diserang Fans

Selebriti lainnya ...
Jumat, 15 Maret 2019
DPRD Siak Minta Polisi Tingkatkan Pemberantasan Kasus Narkoba di Siak
Jumat, 15 Maret 2019
M Fanani Dilantik Jadi Anggota DPRD Siak Menggantikan Suratmaji
Jumat, 15 Maret 2019
Reses I Tahun 2019, Sujarwo Tampung Aspirasi Masyarakat di 2 Kecamatan
Jumat, 15 Maret 2019
Ketua DPRD Siak Minta OPD Gunakan Anggaran dengan Baik

Parlementaria Siak lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini
Jumat, 23 November 2018
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Riau Kompleks Berlangsung Semarak
Selasa, 06 November 2018
Keindahan Islam Menginspirasi Desainer Jepang Rancang Hijab
Jumat, 21 September 2018
Ustaz, Kyai: Sebutan di Persia, Pakistan, dan Indonesia

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www