PEKANBARU (CAKAPLAH) - Lima tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Selasa (19/9/2017) diserahkan ke Jaksa penuntut.

Namun, terhadap kelimanya yakni, HN selaku Ketua Panitia A, ARN selaku Sekretaris Panitia A, SB anggota Panitia A dan EE anggota Panitia A serta RZ selaku anggota Panitia A, tidak dilakukan penahanan.

"Untuk berkas perkaranya sudah lengkap dan kita lakukan penyerahan tahap dua berupa tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut," kata Aspidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta, Selasa (19/9/2017) sore.

Menurut Sugeng, kelima tersangka diduga telah melakukan pemberian Sertifikat Hak Milik sebanyak 271 persil kepada Johanes Sitorus dan anggota keluarganya. Seharusnya, sebelum menerbitkan SHM, kelima orang ini terlebih dahulu mengecek secara yuridis tentang kepemilikan lahannya.

"Perbuatan kelimanya melawan hukum. Pemberian kepemilikan pribadi tanah dalam kawasan hutan harusnya ada izin dari Kementerian Kehutanan," ungkap Sugeng.

Berkas perkara kelima tersangka tersebut merupakan split dari mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar, Zaiful Yusri yang telah disidangkan sebelumnya. "Kelima tersangka dibagi menjadi empat berkas perkara dan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan," ujar Sugeng.

Namun dalam kasus tersebut, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar itu dibebaskan oleh Majelis Hakim Tipikor Pekanbaru. Dalam putusan selanya, Ketua Mejelis Hakim, Rinaldi Triandiko SH MH menilai penerbitan SHM tersebut tidak masuk perbuatan korupsi.

Lanjut dikatakan Sugeng, kelima orang tersangka ini tak dilakukan penahanan karena sebelumnya Zaiful Yusri juga tak ditahan. "Apalagi dari lima tersangka yang hadir hanya empat orang, sedangkan seorang lainnya sakit," beber Sugeng.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 ke-1 jo Pasal 3 jo Pas 18 Undang-Undang (UU) No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHPidana.

Sugeng menegaskan, bahwa Kejati Riau tidak akan berhenti menangani kasus ini sampai ada putusan ini inkrah dari pengadilan. Apalagi, dari penyidikan yang dilakukan ditemukan adanya kerugian negara akibat penerbitan SHM itu

"Kami pastikan diperkara ini ada kerugian negaranya. Ada enam ahli yang nyatakan pemberian hak milik dalam kawasan hutan tidak boleh kalau tak ada izin dari Menteri dan ini telah menimbulkan kerugian negara," ujar Sugeng.

Sebelumnya, kasus korupsi ini berawal dari penerbitan 271 persil SHM di TNTN, Desa Bulu Nipis atau Kepau Kaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar pada tahun 2003 silam.

Berdasarkan hasil audit dari BPKP Riau, penerbutan SHM itu telah merugikan negara sekitar Rp17,454.240. 000.

Jumlah kerugian tersebut, terdiri dari hutan sebanyak 511,24 hektar  yang telah beralih menjadi SHM dengan nilai Rp5 miliar lebih.

Ditambahkan lagi kerugian yang diakibatkan dari hasil pengelolaan hutan sekitar Rp12 miliar.

SHM yang diterbitkan tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan No 03 tahun 1999 jo Nomor 09 tahun 1999.