BANGKINANG (CAKAPLAH) - PT Surya Palma Sejaherta (SPS) kembali mangkir untuk kedua kalinya dari undangan hearing (rapat dengar pendapat) yang digelar DPRD Kabupaten Kampar,  Senin (25/9/2017). Padahal rapat di DPRD ini dinilai penting guna mencari solusi penyelesaian tuntutan pengembalian lahan  oleh masyarakat Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa.

Ketidakhadiran PT SPS yang menguasai lahan warga Pulau Birandang ini dinilai sebagai sikap membangkang kepada lembaga wakil rakyat yang terhormat. Hearing yang digelar Senin (25/9/2017) dipimpin Ketua Komisi I Repol didampingi anggota Komisi I H Syafrizal, anggota DPRD dari Dapil I H Syahrul Aidi Ma'azat, Yuli Akmal dan Suharmi Hasan.

Salah seorang tokoh pemuda Pulau Birandang Rahmat Yani yang hadir mewakili masyarakat dalam hearing yang digelar di ruang Banggar DPRD Kampar menegaskan bahwa tidak ada itikad baik yang ditunjukkan perusahaan. Oleh sebab itu, aktivis muda Kabupaten Kampar ini mengajak DPRD Kampar, dinas terkait dan Badan Pertanahan Negara (BPN) turun ke lokasi untuk melakukan investigasi. "Biar Dinas Perkebunan tahu lahan yang mana yang mereka beri izin dan begitu juga dengan BPN," tegas Rahmat.

Rais, salah seorang tokoh masyarakat Pulau Birandang mengaku bingung sebab tak satupun arsip surat mengenai lahan yang dikuasai PT SPS, sebelumnya PT Erin di Pemerintah Desa Pulau Birandang. "Tetapi urusan apapun bisa dilakukan," ujar Rais.

Ia menambahkan, sudah 30 tahun PT Erin menguasai lahan di desa itu namun tak satupun arsip  ada di desa.

Dikatakan, lahan di kampungnya itu terancam terjual jika tidak lagi mengacu kepada surat tanah.

Ia juga mengaku bingung dengan pengakuan dari pihak BPN yang mengatakan PT SPS tak kenal dengan PT Erin. "Dasar apa mereka membeli? Ini bukti suratnya," tegasnya bertanya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Pulau Birandang Sekdes H Nasrul mengakui, sejak tahun 1995 masyarakat dan perusahaan sudah bergejolak karena sengketa lahan ini. "Kalau kusut dari awal tetap sampai akhir kusut," kata Nasrul.

Ia mengaku pernah diancam oleh pihak yang menyerahkan lahan ke PT SPS. Waktu itu ia masih berstatus sebagai anggota masyarakat. Lahan tersebut sedang diperiksa Inspektorat Kabupaten Kampar tahun 1995. Ia diangkat menjadi perangkat desa tahun 2000. Kemudian tahun 2002 diangkat sebagai Sekdes. "Kami hanya kenal dengan PT Erin," akuinya.

Kemudian pada 2006, pihaknya mendapat informasi bahwa PT Erin menjual tanahnya ke PT SPS. Waktu itu ia merangkap jabatan sebagai ninik mamak Kenegerian Kampar. Dikumpulkan di rumah Datuk Somok oleh PT SPS. Ia menyarankan ke PT SPS untuk membaliknamakan lahan itu. Tapi PT SPS mengaku hanya take over dan tidak membeli tanah. Sampai hari ini Nasrul mengaku belum pernah menerima surat dokumen dari PT Erin.

"Masalah PT Erin dan SPS, pertengahan 2013 pernah adakan pertemuan di ruang Sekda untuk bicarakan izin prinsip. Pihak perusahaan diminta selesaikan lahan itu dengan masyarakat," imbuhnya.

Dia juga mengatakan, mengenai klaim masyarakat atas lahan mereka, secara legalitas sah dan diterbitkan di Pulau Birandang. "Dasar menerbitkan suratnya ada himbauan kades Biradang, bagi masyarakat luar yang memiliki tanah di Desa Pulau Birandang tolong dibuatkan legalitasnya di Pulau Birandang. Itu dasar Pemdes buatkan suratnya," ulasnya.

Nasrul juga mengatakan, masalah take over lahan hanya diterangkan di selembar surat dan ditandatangani oleh Camat Nurhamdi, camat pertama di Kampar Timur tahun 2006 atau 2007.

Sementara itu di Kasubag Protokol dan Tata Pemerintahan Setdakab Kampar Saleh Abas dalam pertemuan itu mengatakan, diantara dokumen yang ada di Pemkab Kampar adalah mengenai perubahan izin lokasi tahun 2014. Pada izin lokasi ini hanya lebih kurang 502,9 hektare. Data tetap sama dari BPN dan Disbun. Ada beberapa surat dari Desa Pulau Birandang dan nota dinas, berdasarkan informasi dari Desa Pulau Birandang dan pengukuran lapangan, lokasi bebas sengketa dan masyarakat yang mengakses ke kebun tak ada kendala.

Kemudian dalam surat pada 27 Januari  2014 dari H Nasrul  isinya Kades Birandang setujui dan perpanjangan izin lokasi Surya Palma Sejaherta. Direkomendasikan kepada nama tersebut PT SPS untuk perpanjangan izin lokasi 502,9 ha.

Kemudian dokumen lain di Pemkab Kampar adalah fotocopy surat persetujuan pelepasan tanah dari Lembaga Kerapatan Adat Negeri  Kampar mengenai pelepasan lahan 23 Maret 1990 yang memberi izin kepada PT Erin Perkasa H Irwan seluas 896,1 hektare di areal Sungai Makam dan Sungai Sirah sekitarnya. Surat ini ditandatangani enam orang ninik mamak diantaranya Datuk Paduko Tuan, Datuk Tiawan dan Datuk Marajo Besar.