Jumat, 28 Februari 2020

Breaking News

  • Pemprov Riau Bebaskan Denda Pajak Daerah   ●   
  • Riset: Buzzer di Indonesia Digerakkan oleh Agensi   ●   
  • Tim Gabungan Akan Beri Efek Jera untuk Korporasi Pembakar Lahan   ●   
  • PTPN V Remajakan 914 Hektare Sawit Rakyat di Rohil   ●   
  • Tahun Depan, KIT Pekanbaru Sudah Bisa Dijual   ●   
  • 3 Fraksi DPRD Riau Sepakat Sebut Paripurna Pembentukan AKD Cacat Prosedural   ●   
  • Pemko Pekanbaru Bentuk Tim Percepatan KIT   ●   
  • Meubelair Gedung Mapolda Riau Senilai Rp10,5 Miliar Tahap Lelang   ●   
  • LAMR akan Kumpulkan Elemen Masyarakat Bahas Blok Rokan   ●   
  • Unilak Wisuda 1.044 Mahasiswa
Yamaha 25022020
Polling
4 Bakal Calon Bupati Kuantan Singingi untuk Pilkada 2020, Siapa Pilihan Anda?


Opini:
Menunggu Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau
Senin, 02 Oktober 2017 17:07 WIB
Menunggu Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau
AGENDA Rapat paripurna pengesahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi sempat tertunda 2 kali. Bersyukur, akhirnya bisa bernafas lega setelah dijadwalkan untuk ketiga kalinya senin 26 September 2017 resmi diketok palu alias disetujui bersama antara pemerintah dengan mitra kerjanya yaitu Lembaga DPRD.


Ternyata kesabaran itu membuahkan hasil. Berkat kesungguhan plus kerja keras  - maka meski prosesnya alot dan berliku dalam pembahasan RTRWP, toh telah resmi menjadi produk hukum peraturan daerah (Perda) Tahun 2017.

Betapa Pemerintah dan masyarakat memandang begitu urgen dan strategis Perda RTRWP sebagai payung hukum untuk membangun daerah Riau.

Maka sebagaimana yang disampaikan pada laporan pansus RTRW kini wilayah Provinsi  Riau berdasarkan data RTRWP 2017 - 2037 adalah 9.012.878. Dengan rincian peruntukan ruang kawasan lindung 945.532, kawasan budidaya 8.067.344.

Selama 23 tahun Riau terkekang dengan Perda RTRW Tingkat I Nomor 10 tahun 1994. Pada rentang waktu ini juga muncul persoalan bertumpuk- tumpuk akibat belum ada perda RTRW yang disesuaikan dengan kondisi Riau terkini.

Maka problem agraria begitu dahsyatnya dari soal tapal batas - seiring dengan pemekaran daerah, berkurangnya kawasan lindung, membengkaknya kawasan perkebunan sawit milik perseorangan maupun perusahaan, tumpang tindih surat kepemilikan tanah masyarakat dengan perusahaan HTI, hingga gagalnya program pembangunan serta kegalauan masyarakat dalam mengurus administrasi.

Dari hasil laporan hasil kerja pansus yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD ada hal - hal menarik untuk di dicermati sekaligus dijadikan cambuk perjuangan dalam mencapai kepentingan bersama untuk membangun Riau yang kita cintai.

Lihat saja bagaimana keras dan alotnya pemerintah dan DPRD Riau berhadapan berunding dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMEN-LHK) di Jakarta.

Pansus berteriak lantang atas situasi dan kondisi riil dilengkapi data dan fakta yang terjadi di lapangan. Sementara Kementerian kokoh dengan kewenangan berpedoman Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 mengatur kewenangan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan sememang mutlak kuasa tangan pemerintah Pusat.

Sungguh kewenangan pemerintah pusat telah membuat Riau tertatih- tatih untuk bisa mengejar dari ketertinggalan dan meraih kemajuan pembangunan. Ketika pemekaran daerah tersambut manis oleh masyarakat dengan terbentuknya daerah baru, Bengkalis melahirkan Dumai, Meranti dan Rokan Hilir,  begitu juga lahir Kuansing dan Pelalawan.

Sejalan dengan itu, telah lahir ratusan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa. Pada awal Era otonomi daerah, pembangunan Riau begitu berkembang pesat. Pemukiman baru bertambah, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum bangkit, industri menggebu - gebu, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan meluas.

Di satu sisi tidak dapat dinafikan bahwa hutan lindung, kawasan suaka alam beringsut-menyusut. Perkebunan sawit meluas melewat batas, tanaman hutan industri semakin bengis merambah hutan dan merampok tanah kampung.

Puncaknya Riau mengalami sejarah pahit disebalik belum tuntasnya RTRWP. Sejarah mencatat tersangkutnya pemimpin-pemimpin Riau yang ulet dan handal terseret ke ranah hukum dan masuk penjara demi membangun daerahnya.

Tidak kurang dari 5 pemimpin Riau yang menjabat Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas terjerat hukum gegara terkait kelindan dengan peruntukan kawasan hutan. Namun mereka tetap dikenang oleh masyarakatnya dan diberikan predikat sebagai pemimpin pemberani dan sukses - cuma nasibnya dijadikan 'tumbal' pembangunan akibat 'kewenangan' Jakarta.

Banyak pemimpin kita masuk penjara, sementara big bos pemilik perusahaan nyaman tak tersentuh tangan hukum. Begitupun petinggi negeri para Menteri yang menandatangani surat keputusan hanya sebatas dijadikan saksi di pengadilan. Itulah potret sengkarut RTRWP Riau yang berlarut- larut.

Tetapi masyarakat Riau tidak memungkiri, dari tangan mantan Gubernur dan Bupati yang terlunta di hukum masuk penjara - mereka dicatat dan dikenang sebagai tonggak awal percepatan pembangunan -  terbukti dari keberhasilan membangun daerah masing- masing.

Pelalawan maju pesat, Siak luar biasa, Kampar berjaya, Rokan Hilir bergeliat, Kuansing berdenting dan Rokan Hulu bertambah maju. Inhu lincah dan renyah, Bengkalis bertambah manis, Meranti menjadi kota molek sejati.

Sekarang meskipun pansus sudah resmi ketok palu mengesahkan Perda RTRWP Riau ternyata kecemasan belum berhenti. Hal ini terkait dengan adanya ratusan desa yang masih dalam status kawasan hutan.  

Kecemasan itu sangat serius, karena menyangkut hak warga negara dan keberlangsungan hidup bermasyarakat. Kala itu terungkap pada acara Rakor Percepatan Finalisasi Revisi RTRW Riau (24/2) bertempat di gedung Nusantara V DPR RI saat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI – Siti Nurbaya mengundang Pemerintah Provinsi Riau, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Anggota DPD RI Dapil Riau, Menteri Pembangunan Nasional serta Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Kekawatiran itu sangat beralasan karena usulan pembebasan lahan yang diajukan oleh Pemprov Riau, hanya 1,6 hektar yang dikabulkan oleh Menteri Siti Nurbaya melalui SK 878.

Jika pengesahan berdasarkan SK tersebut maka ada 300 Desa dan 30 Kecamatan di Riau, masih masuk dalam kawasan hutan.

Sementara Pansus RTRWP Riau bekerja bertitik tolak dari SK 903/MENLHK/ 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan, dimana terjadi perubahan kawasan hutan di Riau seluas 5.406.992 hektare.

Publik belum mengetahui secara pasti - apakah SK 903 yang dijadikan pedoman Pansus RTRWP sudah mengakomodir perkara paling krusial dan menjadi harapan warga yakni 300 desa dan 30 kecamatan yang masih dalam status kawasan hutan sudah menjadi non kawasan hutan.

Di kesempatan rapat paripurna saya melakukan interupsi demi memastikan status desa dan kecamatan yang sudah definitif namun oleh kementerian masih tetap masuk peta kawasan hutan.

Interupsi karena pada buku laporan Pansus tidak menyebutkan secara rinci nama- nama desa dan kecamatan, yang disampaikan oleh pansus. Walaupun ketua Pansus Asri Auzar di majelis rapat paripurna menyatakan sudah oke.

Saya juga menanyakan nasib mujur 6 perusahaan besar yang secara liar membuka perkebunan sawit dengan membabat hutan rimba. Apakah tetap diakomodir atau di kembalikan lagi menjadi kawasan hutan. Hal yang sama pada buku laporan pansus juga tidak secara terang benderang merinci nama perusahaan dan tindak lanjut akhir dari perusahaan besar yang telah mendapatkan angin surga dengan memegang SK Menteri LHK.

Apapun hasilnya, lahirnya Perda RTRWP Riau patut diapresiasi. Namun akan menjadi sesuatu yang menyakitkan jika ratusan desa itu belum terakomodir sementara perusahaan besar perkebunan sawit berdendang ria karena kebun ilegalnya sudah menjadi legal. Jangan sampai benar apa yang disampaikan oleh LSM penggiat lingkungan, bahwa pengesahan RTRW Riau dijadikan ajang pemutihan kebun kelapa sawit yang jelas- jelas melanggar ketentuan

Sebagaimana diketahui bersama penyelesaian RTRW akhirnya ditempuh dengan pijakan rekomendasi Ombudsman RI No 2/0361.2015/2016 dan SK 903/MENLHK/ 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan, dimana terjadi perubahan kawasan hutan di Riau seluas 5.406.992 hektare.

Mari kita tunggu kabar terbaru pasca lahirnya Perda RTRWP Riau tahun 2017. Semoga tidak ada lagi desa dan kecamatan yang tercecer dengan status masih kawasan hutan belantara. Jika ternyata belum terakomodir maka jangan salahkan masyarakat merajuk dan murka.
Penulis : Bagus Santoso, Praktisi Politik, Anggota DPRD Riau, Mahasiswa S3 - Ilmu Politik
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Serba Serbi, Cakap Rakyat, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
4 Bakal Calon Bupati Kuantan Singingi untuk Pilkada 2020, Siapa Pilihan Anda?

Berita Terkait
Selasa, 18 Februari 2020 09:12 WIB
April, SPS Riau akan Gelar Muscab V di Pekanbaru
Kamis, 20 Februari 2020 14:22 WIB
PKS: Riau Daerah Penghasil, Perhatikanlah
0 Komentar
Berita Pilihan
Kamis, 03 Oktober 2019
Tokoh Masyarakat Ingin Sekda Riau dari Indragiri, Ini Alasannya
Kamis, 03 Oktober 2019
Sayonara KPK
Jumat, 04 Oktober 2019
Sebelum Ditemukan Meninggal di Mobil, Korban Sempat Senang-senang di Karaoke
Minggu, 06 Oktober 2019
Heboh Penemuan Potongan Mirip Tangan Manusia di Kampar, Ini Penjelasan Polisi
Minggu, 06 Oktober 2019
Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2019
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 27 Februari 2020
Resmi Dilantik, Fapsedu Ikut Atasi Masalah KB dan Kependudukan di Riau
Kamis, 27 Februari 2020
Lapas, Rutan dan Kantor Imigrasi di Riau Sudah Canangkan WBK dan WBBM
Rabu, 26 Februari 2020
Usai Dilatih Tim Fire Fighter PT RAPP, Ratusan Mahasiswa Unilak Daftar Jadi Relawan Karhutla
Rabu, 26 Februari 2020
Turnamen Mancing "Mewah" Berhadiah Jutaan Rupiah, Persiapan Sudah 100 Persen

Serantau lainnya ...
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas
Minggu, 09 Februari 2020
CAKAPLAH & BENTO
Rabu, 29 Januari 2020
Ini yang Harus Diperhatikan Ketika Pesan Tiket Pesawat Citilink
Jumat, 29 November 2019
Yuk! Coba 6 Aktivitas Seru ini untuk Mengisi Waktu Akhir Pekan Kamu Bersama Anak

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 27 Februari 2020
PGN Rutin Lakukan Pemeliharaan Transmisi dan Jalur Distribusi
Senin, 24 Februari 2020
PGN Jaga Ketahanan Pasok Gas Jawa Timur
Selasa, 04 Februari 2020
Bupati Bengkalis: Cegah dan Antisipasi Dulu, Sebelum Bencana Menjadi Besar
Rabu, 29 Januari 2020
Dewan Apresiasi Langkah DLH Meranti

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 01 Februari 2020
Terungkap, Alasan Lelaki Senang dengan Perempuan Bertubuh Mungil
Minggu, 06 Oktober 2019
5 Cara Sederhana Turunkan Kolesterol Jahat Dalam
Selasa, 10 September 2019
Hasil Penelitian, Tingkat Stres Mahasiswi Lebih Tinggi dari Mahasiswa
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 20 Februari 2020
Fakultas Ilmu Komunikasi Umri Roadshow ke SMA/SMK se Riau
Senin, 17 Februari 2020
UIR-Pemko Dumai Teken MoU Tri Dharma Perguruan Tinggi
Jumat, 14 Februari 2020
Menaker Paparkan Kondisi dan Tantangan Ketenagakerjaan di Seminar IKA UIR
Kamis, 13 Februari 2020
30 Mahasiswa Fikom UMRI Ikuti Yudisium

Kampus lainnya ...
Polling
4 Bakal Calon Bupati Kuantan Singingi untuk Pilkada 2020, Siapa Pilihan Anda?


UIR
Terpopuler

03

Pesonna Hotel Pekanbaru
Foto
Iklan Prime Park 2020
DPMPT Pekanbaru Jamil 1
Selasa, 21 Januari 2020
PT Adei Bangun Masjid untuk Masyarakat Desa Kemang Pelalawan
Selasa, 08 Oktober 2019
Kini Warga Bisa Lakukan Setoran Haji di Kantor Kas BRK Syariah Kemenag Rohul
Minggu, 15 September 2019
PT PSPI Bagikan 2.500 Masker ke Masyarakat Kampar Kiri
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim

CSR lainnya ...
DPMPT Pekanbaru Jamil 2
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia
Jumat, 31 Januari 2020
Cerita Melody Laksani JKT48 Berburu Oleh-Oleh di Pekanbaru
Minggu, 19 Januari 2020
Priyanka Chopra Rawat Rambut dengan Campuran 2 Minyak Ini
Kamis, 03 Oktober 2019
Mengenal Sosok Lora Fadil, Anggota DPR Boyong Tiga Istri Saat Pelantikan hingga Tidur Diruang Paripurna

Selebriti lainnya ...
APRIL HUT KAMPAR
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Iklan Polres Inhu Verifikasi CAKAPLAH
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
HUT Meranti APRIL
Indeks Berita
TPP Ucapan Verifikasi CAKAPLAHKUD TANI BAHAGIA INHU VERIFIKASI CAKAPLAHPangeran Hotel
www www