Selasa, 16 Juli 2019

Breaking News

  • 5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan   ●   
  • Bawang Merah Sebabkan Inflasi di Riau 0,11 Persen   ●   
  • 100 Hari Pertama sebagai Gubernur, Syamsuar Disibukkan dengan Kampanye Capres   ●   
  • Penculik Anak di Siak Ternyata Sering Cabuli Anak Tirinya   ●   
  • Kasus Rommy, Tiga Pejabat Kemenag Diperiksa KPK   ●   
  • Warga Bengkalis Tewas Disambar Petir Saat Menanam Kacang   ●   
  • Demokrat Riau Kampanye Akbar 11 April di Pekanbaru, SBY dan AHY Tak Hadir   ●   
  • KPK Ingatkan Pemilih Jangan Minta Uang ke Caleg   ●   
  • Amril Mukminin Sampaikan 13 Program Strategis Pemkab Bengkalis   ●   
  • Komisi IV DPRD Riau Minta PUPR Cek Dugaan Retak Flyover Mal SKA
Muhibbah

Opini:
Menunggu Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau
Senin, 02 Oktober 2017 17:07 WIB
Menunggu Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau
AGENDA Rapat paripurna pengesahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi sempat tertunda 2 kali. Bersyukur, akhirnya bisa bernafas lega setelah dijadwalkan untuk ketiga kalinya senin 26 September 2017 resmi diketok palu alias disetujui bersama antara pemerintah dengan mitra kerjanya yaitu Lembaga DPRD.


Ternyata kesabaran itu membuahkan hasil. Berkat kesungguhan plus kerja keras  - maka meski prosesnya alot dan berliku dalam pembahasan RTRWP, toh telah resmi menjadi produk hukum peraturan daerah (Perda) Tahun 2017.

Betapa Pemerintah dan masyarakat memandang begitu urgen dan strategis Perda RTRWP sebagai payung hukum untuk membangun daerah Riau.

Maka sebagaimana yang disampaikan pada laporan pansus RTRW kini wilayah Provinsi  Riau berdasarkan data RTRWP 2017 - 2037 adalah 9.012.878. Dengan rincian peruntukan ruang kawasan lindung 945.532, kawasan budidaya 8.067.344.

Selama 23 tahun Riau terkekang dengan Perda RTRW Tingkat I Nomor 10 tahun 1994. Pada rentang waktu ini juga muncul persoalan bertumpuk- tumpuk akibat belum ada perda RTRW yang disesuaikan dengan kondisi Riau terkini.

Maka problem agraria begitu dahsyatnya dari soal tapal batas - seiring dengan pemekaran daerah, berkurangnya kawasan lindung, membengkaknya kawasan perkebunan sawit milik perseorangan maupun perusahaan, tumpang tindih surat kepemilikan tanah masyarakat dengan perusahaan HTI, hingga gagalnya program pembangunan serta kegalauan masyarakat dalam mengurus administrasi.

Dari hasil laporan hasil kerja pansus yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD ada hal - hal menarik untuk di dicermati sekaligus dijadikan cambuk perjuangan dalam mencapai kepentingan bersama untuk membangun Riau yang kita cintai.

Lihat saja bagaimana keras dan alotnya pemerintah dan DPRD Riau berhadapan berunding dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMEN-LHK) di Jakarta.

Pansus berteriak lantang atas situasi dan kondisi riil dilengkapi data dan fakta yang terjadi di lapangan. Sementara Kementerian kokoh dengan kewenangan berpedoman Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 mengatur kewenangan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan sememang mutlak kuasa tangan pemerintah Pusat.

Sungguh kewenangan pemerintah pusat telah membuat Riau tertatih- tatih untuk bisa mengejar dari ketertinggalan dan meraih kemajuan pembangunan. Ketika pemekaran daerah tersambut manis oleh masyarakat dengan terbentuknya daerah baru, Bengkalis melahirkan Dumai, Meranti dan Rokan Hilir,  begitu juga lahir Kuansing dan Pelalawan.

Sejalan dengan itu, telah lahir ratusan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa. Pada awal Era otonomi daerah, pembangunan Riau begitu berkembang pesat. Pemukiman baru bertambah, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum bangkit, industri menggebu - gebu, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan meluas.

Di satu sisi tidak dapat dinafikan bahwa hutan lindung, kawasan suaka alam beringsut-menyusut. Perkebunan sawit meluas melewat batas, tanaman hutan industri semakin bengis merambah hutan dan merampok tanah kampung.

Puncaknya Riau mengalami sejarah pahit disebalik belum tuntasnya RTRWP. Sejarah mencatat tersangkutnya pemimpin-pemimpin Riau yang ulet dan handal terseret ke ranah hukum dan masuk penjara demi membangun daerahnya.

Tidak kurang dari 5 pemimpin Riau yang menjabat Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas terjerat hukum gegara terkait kelindan dengan peruntukan kawasan hutan. Namun mereka tetap dikenang oleh masyarakatnya dan diberikan predikat sebagai pemimpin pemberani dan sukses - cuma nasibnya dijadikan 'tumbal' pembangunan akibat 'kewenangan' Jakarta.

Banyak pemimpin kita masuk penjara, sementara big bos pemilik perusahaan nyaman tak tersentuh tangan hukum. Begitupun petinggi negeri para Menteri yang menandatangani surat keputusan hanya sebatas dijadikan saksi di pengadilan. Itulah potret sengkarut RTRWP Riau yang berlarut- larut.

Tetapi masyarakat Riau tidak memungkiri, dari tangan mantan Gubernur dan Bupati yang terlunta di hukum masuk penjara - mereka dicatat dan dikenang sebagai tonggak awal percepatan pembangunan -  terbukti dari keberhasilan membangun daerah masing- masing.

Pelalawan maju pesat, Siak luar biasa, Kampar berjaya, Rokan Hilir bergeliat, Kuansing berdenting dan Rokan Hulu bertambah maju. Inhu lincah dan renyah, Bengkalis bertambah manis, Meranti menjadi kota molek sejati.

Sekarang meskipun pansus sudah resmi ketok palu mengesahkan Perda RTRWP Riau ternyata kecemasan belum berhenti. Hal ini terkait dengan adanya ratusan desa yang masih dalam status kawasan hutan.  

Kecemasan itu sangat serius, karena menyangkut hak warga negara dan keberlangsungan hidup bermasyarakat. Kala itu terungkap pada acara Rakor Percepatan Finalisasi Revisi RTRW Riau (24/2) bertempat di gedung Nusantara V DPR RI saat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI – Siti Nurbaya mengundang Pemerintah Provinsi Riau, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Anggota DPD RI Dapil Riau, Menteri Pembangunan Nasional serta Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Kekawatiran itu sangat beralasan karena usulan pembebasan lahan yang diajukan oleh Pemprov Riau, hanya 1,6 hektar yang dikabulkan oleh Menteri Siti Nurbaya melalui SK 878.

Jika pengesahan berdasarkan SK tersebut maka ada 300 Desa dan 30 Kecamatan di Riau, masih masuk dalam kawasan hutan.

Sementara Pansus RTRWP Riau bekerja bertitik tolak dari SK 903/MENLHK/ 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan, dimana terjadi perubahan kawasan hutan di Riau seluas 5.406.992 hektare.

Publik belum mengetahui secara pasti - apakah SK 903 yang dijadikan pedoman Pansus RTRWP sudah mengakomodir perkara paling krusial dan menjadi harapan warga yakni 300 desa dan 30 kecamatan yang masih dalam status kawasan hutan sudah menjadi non kawasan hutan.

Di kesempatan rapat paripurna saya melakukan interupsi demi memastikan status desa dan kecamatan yang sudah definitif namun oleh kementerian masih tetap masuk peta kawasan hutan.

Interupsi karena pada buku laporan Pansus tidak menyebutkan secara rinci nama- nama desa dan kecamatan, yang disampaikan oleh pansus. Walaupun ketua Pansus Asri Auzar di majelis rapat paripurna menyatakan sudah oke.

Saya juga menanyakan nasib mujur 6 perusahaan besar yang secara liar membuka perkebunan sawit dengan membabat hutan rimba. Apakah tetap diakomodir atau di kembalikan lagi menjadi kawasan hutan. Hal yang sama pada buku laporan pansus juga tidak secara terang benderang merinci nama perusahaan dan tindak lanjut akhir dari perusahaan besar yang telah mendapatkan angin surga dengan memegang SK Menteri LHK.

Apapun hasilnya, lahirnya Perda RTRWP Riau patut diapresiasi. Namun akan menjadi sesuatu yang menyakitkan jika ratusan desa itu belum terakomodir sementara perusahaan besar perkebunan sawit berdendang ria karena kebun ilegalnya sudah menjadi legal. Jangan sampai benar apa yang disampaikan oleh LSM penggiat lingkungan, bahwa pengesahan RTRW Riau dijadikan ajang pemutihan kebun kelapa sawit yang jelas- jelas melanggar ketentuan

Sebagaimana diketahui bersama penyelesaian RTRW akhirnya ditempuh dengan pijakan rekomendasi Ombudsman RI No 2/0361.2015/2016 dan SK 903/MENLHK/ 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan, dimana terjadi perubahan kawasan hutan di Riau seluas 5.406.992 hektare.

Mari kita tunggu kabar terbaru pasca lahirnya Perda RTRWP Riau tahun 2017. Semoga tidak ada lagi desa dan kecamatan yang tercecer dengan status masih kawasan hutan belantara. Jika ternyata belum terakomodir maka jangan salahkan masyarakat merajuk dan murka.
Penulis : Bagus Santoso, Praktisi Politik, Anggota DPRD Riau, Mahasiswa S3 - Ilmu Politik
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Serba Serbi, Cakap Rakyat, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 22 Juni 2019
Heboh, Warga Siak Temukan Bayi Baru Lahir dalam Kantong Plastik
Sabtu, 22 Juni 2019
Gubernur Riau Batalkan Kerjasama Pembuatan Aplikasi Pengaduan dengan Telkomsel
Sabtu, 22 Juni 2019
Supporter Tuding Gubernur Tak Serius Bantu PSPS Riau
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 15 Juli 2019
FWL DPRD Riau akan Gelar Pengenalan Jurnalistik di SMAN 1 Pekanbaru
Senin, 15 Juli 2019
Cegah Karhutla, TNI Gelar Patroli Hingga ke Pelosok TNTN
Minggu, 14 Juli 2019
Walikota Pariaman dan Firdaus Diskusikan Konsep Smart City Madani
Minggu, 14 Juli 2019
Stan Pemprov Riau Juara II Pameran Lingkungan Terbesar di Indonesia

Serantau lainnya ...
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak
Kamis, 09 Mei 2019
5 Kebiasaan yang Dapat Diubah untuk Mencegah Kerontokan Rambut

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 28 Juni 2019
Zulkifli As Ajak Warga Tingkatkan Pendalaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran
Rabu, 26 Juni 2019
17 Anggota Komisi V DPR RI Berkunjung ke Kawasan Megaproyek Technopark Pelalawan
Minggu, 23 Juni 2019
DPRD Gelar Rapat Paripurna HUT ke-235 Kota Pekanbaru
Jumat, 21 Juni 2019
Pemkab Bengkalis Terus Pertahankan Tradisi Lampu Colok

Advertorial lainnya ...
Senin, 15 Juli 2019
Ini Bocoran Harga Galaxy Note10 Series yang Paling Murah
Minggu, 14 Juli 2019
ASUS ROG Terbaru Ini Pakai Desain BMW dan Intel Gen 9
Minggu, 14 Juli 2019
Wow! Black Shark 2 akan Dijual Resmi di Indonesia
Kamis, 11 Juli 2019
Ini Dia Laptop Gaming 17 Inci Ngebut Tertipis di Dunia

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!
Jumat, 14 Juni 2019
4 Tes Untuk Mencari Tahu Seseorang Mandul atau Tidak
Kamis, 16 Mei 2019
Memahami 5 Jenis Kerutan pada Wajah dan Tips Mengatasinya

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 12 Juli 2019
Mahasiswa UNRI Gandeng Pertamina Sei Pakning Tanam Pohon Mangrove di Desa Tanjung Leban
Kamis, 11 Juli 2019
Rektor UIR dan 345 Pimpinan PTIS Hadiri Munas
Kamis, 11 Juli 2019
Univrab Ditunjuk sebagai Tempat Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan
Rabu, 10 Juli 2019
Pertama, UIR Kirim Dosen Visiting Professor ke USANT Filipina

Kampus lainnya ...

PLN
Terpopuler
PTPN5
Foto
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas
Jumat, 26 April 2019
Kembangkan Industrialisasi UMKM RAPP Gelar Temu Usaha Pelaku UMKM
Minggu, 07 April 2019
BOB Bantu Ruang Kelas untuk MTs LKMD Kasikan, Kampar

CSR lainnya ...
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik
Minggu, 30 Juni 2019
Keluar Penjara, Vanessa Angel Tak Disambut Sang Ayah
Selasa, 25 Juni 2019
Kata Gisella Anastasia Soal Kabar Prewedding di Australia
Kamis, 20 Juni 2019
Gus Miftah Beberkan Rencana Deddy Corbuzier Setelah Mualaf

Selebriti lainnya ...
Senin, 22 April 2019
Infrastruktur Jalan, Listrik dan Pendidikan jadi Aduan Masyarakat ke Samsurizal Budi saat Reses
Senin, 22 April 2019
Terkait Persoalan PLN, Ketua DPRD Siak: Wajar Saja Kekesalan Warga Memuncak
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Berang Pemkab Siak Tak Serius Sikapi Permasalahan Kampung
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Siak: Gubri Komit Bangun Tanjung Buton

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www