Jumat, 22 Maret 2019

Breaking News

  • Insiden Perusakan Baliho Demokrat, AHY Susul SBY ke Riau   ●   
  • Plt Gubri: Hari Pahlawan Momentum Menebar Rasa Cinta Tanah Air   ●   
  • Hari Ini Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan   ●   
  • Walikota Terbitkan SE Moratorium PNS Pindah Masuk ke Pemko Pekanbaru   ●   
  • Waspadai HIV/AIDS dan LGBT, Disdik Minta Guru dan Orang Tua Awasi Anak Didik   ●   
  • Selundupkan Sabu-sabu dari Malaysia, Warga Asal Aceh Diciduk KPPBC Dumai   ●   
  • Tak Bayar Pajak, Bapenda Segel Tiang Reklame di Pekanbaru   ●   
  • Pemkab Bengkalis Galang Dana Rp263 Juta untuk Korban Bencana di Sulteng   ●   
  • PAN Riau Sayangkan DPRD Kuansing Lambat Memproses PAW Andi Nurbay   ●   
  • BPBD Riau Kirim Kantong Mayat dan Bantuan Logistik ke Daerah Siaga Darurat Banjir
Muhibbah
Polling
polling presiden 2019 Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?


Opini:
Menunggu Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau
Senin, 02 Oktober 2017 17:07 WIB
Menunggu Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau
AGENDA Rapat paripurna pengesahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi sempat tertunda 2 kali. Bersyukur, akhirnya bisa bernafas lega setelah dijadwalkan untuk ketiga kalinya senin 26 September 2017 resmi diketok palu alias disetujui bersama antara pemerintah dengan mitra kerjanya yaitu Lembaga DPRD.


Ternyata kesabaran itu membuahkan hasil. Berkat kesungguhan plus kerja keras  - maka meski prosesnya alot dan berliku dalam pembahasan RTRWP, toh telah resmi menjadi produk hukum peraturan daerah (Perda) Tahun 2017.

Betapa Pemerintah dan masyarakat memandang begitu urgen dan strategis Perda RTRWP sebagai payung hukum untuk membangun daerah Riau.

Maka sebagaimana yang disampaikan pada laporan pansus RTRW kini wilayah Provinsi  Riau berdasarkan data RTRWP 2017 - 2037 adalah 9.012.878. Dengan rincian peruntukan ruang kawasan lindung 945.532, kawasan budidaya 8.067.344.

Selama 23 tahun Riau terkekang dengan Perda RTRW Tingkat I Nomor 10 tahun 1994. Pada rentang waktu ini juga muncul persoalan bertumpuk- tumpuk akibat belum ada perda RTRW yang disesuaikan dengan kondisi Riau terkini.

Maka problem agraria begitu dahsyatnya dari soal tapal batas - seiring dengan pemekaran daerah, berkurangnya kawasan lindung, membengkaknya kawasan perkebunan sawit milik perseorangan maupun perusahaan, tumpang tindih surat kepemilikan tanah masyarakat dengan perusahaan HTI, hingga gagalnya program pembangunan serta kegalauan masyarakat dalam mengurus administrasi.

Dari hasil laporan hasil kerja pansus yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD ada hal - hal menarik untuk di dicermati sekaligus dijadikan cambuk perjuangan dalam mencapai kepentingan bersama untuk membangun Riau yang kita cintai.

Lihat saja bagaimana keras dan alotnya pemerintah dan DPRD Riau berhadapan berunding dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMEN-LHK) di Jakarta.

Pansus berteriak lantang atas situasi dan kondisi riil dilengkapi data dan fakta yang terjadi di lapangan. Sementara Kementerian kokoh dengan kewenangan berpedoman Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 mengatur kewenangan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan sememang mutlak kuasa tangan pemerintah Pusat.

Sungguh kewenangan pemerintah pusat telah membuat Riau tertatih- tatih untuk bisa mengejar dari ketertinggalan dan meraih kemajuan pembangunan. Ketika pemekaran daerah tersambut manis oleh masyarakat dengan terbentuknya daerah baru, Bengkalis melahirkan Dumai, Meranti dan Rokan Hilir,  begitu juga lahir Kuansing dan Pelalawan.

Sejalan dengan itu, telah lahir ratusan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa. Pada awal Era otonomi daerah, pembangunan Riau begitu berkembang pesat. Pemukiman baru bertambah, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum bangkit, industri menggebu - gebu, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan meluas.

Di satu sisi tidak dapat dinafikan bahwa hutan lindung, kawasan suaka alam beringsut-menyusut. Perkebunan sawit meluas melewat batas, tanaman hutan industri semakin bengis merambah hutan dan merampok tanah kampung.

Puncaknya Riau mengalami sejarah pahit disebalik belum tuntasnya RTRWP. Sejarah mencatat tersangkutnya pemimpin-pemimpin Riau yang ulet dan handal terseret ke ranah hukum dan masuk penjara demi membangun daerahnya.

Tidak kurang dari 5 pemimpin Riau yang menjabat Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas terjerat hukum gegara terkait kelindan dengan peruntukan kawasan hutan. Namun mereka tetap dikenang oleh masyarakatnya dan diberikan predikat sebagai pemimpin pemberani dan sukses - cuma nasibnya dijadikan 'tumbal' pembangunan akibat 'kewenangan' Jakarta.

Banyak pemimpin kita masuk penjara, sementara big bos pemilik perusahaan nyaman tak tersentuh tangan hukum. Begitupun petinggi negeri para Menteri yang menandatangani surat keputusan hanya sebatas dijadikan saksi di pengadilan. Itulah potret sengkarut RTRWP Riau yang berlarut- larut.

Tetapi masyarakat Riau tidak memungkiri, dari tangan mantan Gubernur dan Bupati yang terlunta di hukum masuk penjara - mereka dicatat dan dikenang sebagai tonggak awal percepatan pembangunan -  terbukti dari keberhasilan membangun daerah masing- masing.

Pelalawan maju pesat, Siak luar biasa, Kampar berjaya, Rokan Hilir bergeliat, Kuansing berdenting dan Rokan Hulu bertambah maju. Inhu lincah dan renyah, Bengkalis bertambah manis, Meranti menjadi kota molek sejati.

Sekarang meskipun pansus sudah resmi ketok palu mengesahkan Perda RTRWP Riau ternyata kecemasan belum berhenti. Hal ini terkait dengan adanya ratusan desa yang masih dalam status kawasan hutan.  

Kecemasan itu sangat serius, karena menyangkut hak warga negara dan keberlangsungan hidup bermasyarakat. Kala itu terungkap pada acara Rakor Percepatan Finalisasi Revisi RTRW Riau (24/2) bertempat di gedung Nusantara V DPR RI saat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI – Siti Nurbaya mengundang Pemerintah Provinsi Riau, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Anggota DPD RI Dapil Riau, Menteri Pembangunan Nasional serta Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Kekawatiran itu sangat beralasan karena usulan pembebasan lahan yang diajukan oleh Pemprov Riau, hanya 1,6 hektar yang dikabulkan oleh Menteri Siti Nurbaya melalui SK 878.

Jika pengesahan berdasarkan SK tersebut maka ada 300 Desa dan 30 Kecamatan di Riau, masih masuk dalam kawasan hutan.

Sementara Pansus RTRWP Riau bekerja bertitik tolak dari SK 903/MENLHK/ 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan, dimana terjadi perubahan kawasan hutan di Riau seluas 5.406.992 hektare.

Publik belum mengetahui secara pasti - apakah SK 903 yang dijadikan pedoman Pansus RTRWP sudah mengakomodir perkara paling krusial dan menjadi harapan warga yakni 300 desa dan 30 kecamatan yang masih dalam status kawasan hutan sudah menjadi non kawasan hutan.

Di kesempatan rapat paripurna saya melakukan interupsi demi memastikan status desa dan kecamatan yang sudah definitif namun oleh kementerian masih tetap masuk peta kawasan hutan.

Interupsi karena pada buku laporan Pansus tidak menyebutkan secara rinci nama- nama desa dan kecamatan, yang disampaikan oleh pansus. Walaupun ketua Pansus Asri Auzar di majelis rapat paripurna menyatakan sudah oke.

Saya juga menanyakan nasib mujur 6 perusahaan besar yang secara liar membuka perkebunan sawit dengan membabat hutan rimba. Apakah tetap diakomodir atau di kembalikan lagi menjadi kawasan hutan. Hal yang sama pada buku laporan pansus juga tidak secara terang benderang merinci nama perusahaan dan tindak lanjut akhir dari perusahaan besar yang telah mendapatkan angin surga dengan memegang SK Menteri LHK.

Apapun hasilnya, lahirnya Perda RTRWP Riau patut diapresiasi. Namun akan menjadi sesuatu yang menyakitkan jika ratusan desa itu belum terakomodir sementara perusahaan besar perkebunan sawit berdendang ria karena kebun ilegalnya sudah menjadi legal. Jangan sampai benar apa yang disampaikan oleh LSM penggiat lingkungan, bahwa pengesahan RTRW Riau dijadikan ajang pemutihan kebun kelapa sawit yang jelas- jelas melanggar ketentuan

Sebagaimana diketahui bersama penyelesaian RTRW akhirnya ditempuh dengan pijakan rekomendasi Ombudsman RI No 2/0361.2015/2016 dan SK 903/MENLHK/ 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan, dimana terjadi perubahan kawasan hutan di Riau seluas 5.406.992 hektare.

Mari kita tunggu kabar terbaru pasca lahirnya Perda RTRWP Riau tahun 2017. Semoga tidak ada lagi desa dan kecamatan yang tercecer dengan status masih kawasan hutan belantara. Jika ternyata belum terakomodir maka jangan salahkan masyarakat merajuk dan murka.
Penulis : Bagus Santoso, Praktisi Politik, Anggota DPRD Riau, Mahasiswa S3 - Ilmu Politik
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Serba Serbi, Cakap Rakyat, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?

Berita Terkait
Rabu, 20 Maret 2019 22:01 WIB
KI Riau Dorong Terbentuknya KI Inhu
Sabtu, 02 Februari 2019 11:00 WIB
11 Titik Panas Terdeteksi di Riau
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 09 Maret 2019
Oknum Guru dan Kepsek Cabuli Murid di Riau, Begini Respon Mendikbud
Sabtu, 09 Maret 2019
Ribuan Relawan Ganti Presiden akan Turun Sambut Kedatangan Prabowo ke Riau
Sabtu, 09 Maret 2019
Mendikbud Sebut Persiapan UN 2019 Sudah Matang
Sabtu, 09 Maret 2019
Prabowo akan Datang ke Riau 13 Maret
Sabtu, 09 Maret 2019
Dianggap Tak Pro Guru Soal Tunjangan Profesi, Ini Respon Ketua PGRI Pekanbaru
Sabtu, 09 Maret 2019
Jarak Pandang di Pekanbaru 4 KM, Tapi Kata BMKG Bukan Karena Kabut Asap
Sabtu, 09 Maret 2019
Emak-Emak di Rohul Mengeluh Harga Bawang Merah Naik
Sabtu, 09 Maret 2019
Terus Meluas, Sudah 1.686 Hektare Lahan Terbakar di Riau
Sabtu, 09 Maret 2019
BPN Prabowo Sindir Banjir di Tol Madiun: Tidak Sengaja Terbangun 'Tol Laut'
Selasa, 05 Maret 2019
Caleg Gerindra Kepulauan Meranti Divonis Tiga Bulan Penjara
Selasa, 05 Maret 2019
Sore Ini Komisioner 11 KPU Kabupaten/Kota se Riau akan Dilantik di Bandung
Selasa, 05 Maret 2019
Usai Demo di Kantor Walikota, Seribuan Guru Mengadu ke DPRD Pekanbaru
Selasa, 05 Maret 2019
Guru Demo ke Kantor Walikota, Proses Belajar di SMPN 17 Pekanbaru Tetap Berjalan
Selasa, 05 Maret 2019
Solusi Atasi Karhutla, Gubri Minta Perusahaan Bantu Pengadaan Alat Berat untuk Petani
Selasa, 05 Maret 2019
Guru di Pekanbaru Unjuk Rasa, Jalan Sudirman Macet Parah
Selasa, 05 Maret 2019
Demo ke Kantor Walikota, Guru di Pekanbaru Protes Penghapusan Tunjangan Profesi
Selasa, 05 Maret 2019
Israel Sambut Keputusan Vatikan Buka Arsip Perang Dunia II
Selasa, 12 Februari 2019
Warga yang Punya KTP Setelah Penetapan DPT akan Masuk Pemilih Khusus
Selasa, 12 Februari 2019
Polri Apresiasi BEM UIR Ciptakan Pemilu Damai dan Anti Hoax
Senin, 11 Februari 2019
Cemarkan Nama Baik Bupati Bengkalis, Toro Divonis 1 Tahun Penjara
Senin, 11 Februari 2019
Jaringan Listrik Terganggu saat Hujan Deras, Ranting Patah Penyebabnya
Senin, 11 Februari 2019
Salman, Siswa Korban Tertimpa Pagar Sekolah Kini Telah Siuman
Senin, 11 Februari 2019
Polisi Akhirnya Tahan Kades Pedekik, Bengkalis
Senin, 11 Februari 2019
Mendagri Sebut Gubernur Riau Terpilih Dilantik 20 Februari
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 21 Maret 2019
Tinggal 7 OPD di Pekanbaru yang Belum Selesaikan Laporan Keuangan 2018
Kamis, 21 Maret 2019
Camat, Kades dan Ketua BPD Berkumpul di Kantor Bupati Bengkalis
Kamis, 21 Maret 2019
Bupati Siak Ajak Warga Siak Dukung Keberadaan Investasi
Kamis, 21 Maret 2019
Danrem 031/WB: Tugas Bawaslu Tidak Mudah, Karena Harus Netral dan Jujur

Serantau lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Tiga Alasan Mengapa Ibu Usai Persalinan Tidak Perlu Menerima Tamu
Rabu, 26 Desember 2018
Optimisme Para Perempuan Bekerja, Berpikir Mampu dan Tidak Membatasi Diri
Kamis, 06 Desember 2018
Usai Dapatkan 10 Bus dari Kemenhub, Ayat Ajak Masyarakat Naik Bus TMP
Rabu, 05 Desember 2018
Bupati Mursini Hadiri Rapurna TMMD TA 2018 di Mabes TNI Cilangkap

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 13 Maret 2019
BKKBN Riau Berpacu dengan Waktu Capai Target Program KKBPK
Rabu, 06 Maret 2019
Kota Pekanbaru Sukses Gelar HUT Damkar ke 100 yang Dihadiri Mendagri
Rabu, 06 Maret 2019
MTQ ke-XIX Tingkat Kabupaten Rohul Digelar 8 April Mendatang
Senin, 04 Maret 2019
DPRD Riau Bentuk Pansus LKPJ Gubernur 2018, dan LKPJ AMJ Gubernur 2014-2019

Advertorial lainnya ...
Kamis, 14 Maret 2019
Susul Instagram dan Facebook, WhatsApp Ikut Bermasalah
Kamis, 14 Februari 2019
WhatsApp Siapkan Fitur Baru Untuk Mengatur Undangan Grup
Sabtu, 29 Desember 2018
Pembaruan Bikin Jengkel Pengguna, Instagram Minta Maaf
Kamis, 27 Desember 2018
Pentingnya OPD Pemerintah Menggunakan ISP Berizin, Bila Tak Ingin Terkena Pidana

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 10 November 2018
Jerawat Tumbuh di Miss V Kamu? Jangan Dipencet, Bahaya!
Selasa, 06 November 2018
Lakukan 3 Hal Ini Agar Ruang Tidur Bebas dari Penyakit
Jumat, 26 Oktober 2018
Jurnalis dan Dokter Rentan Alami Saraf Terjepit
Senin, 01 Oktober 2018
Sering Salah, Begini Cara Penanganan Gigitan Ular yang Tepat

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 21 Maret 2019
Tiga Fakultas di UIR Rencanakan Joint Reseach Bersama IIUM
Rabu, 20 Maret 2019
Raih Akreditasi B, STIE Syariah Terus Berkembang Pesat
Rabu, 20 Maret 2019
UIR-USIM Sepakat Kerjasama di Bidang Pendidikan
Senin, 18 Maret 2019
43 Mahasiswa UIR Terima Bantuan Pendidikan dari UPZ

Kampus lainnya ...
Polling
polling presiden 2019 Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?


PCR
Terpopuler

03

04

Rabu, 20 Maret 2019 10:17 WIB
Safari Dakwah TGB di Kampus UIN Suska Sepi
PTPN5
Foto
ACT
IKLAN IMLEK RAPP
Sabtu, 16 Maret 2019
BRK Salurkan Dana CSR untuk 1.364 Tenaga Kerja di Meranti
Minggu, 10 Maret 2019
Musholla untuk Desa Sotol, Pelalawan
Rabu, 27 Februari 2019
RAPP Gelar Sosialisasi dan Launching FAC, Targetkan 56 Sekolah
Rabu, 13 Februari 2019
Menjalin Silaturahmi dengan EVP RAPP

CSR lainnya ...
DPM-PTSP HUT CAKAPLAH
Sabtu, 02 Maret 2019
Foto Perdana Syahrini dan Reino Barack Akhirnya Beredar
Senin, 25 Februari 2019
Rami Malek Dinobatkan Jadi Aktor Terbaik di Oscar 2019
Selasa, 12 Februari 2019
Mulan Jameela Akan Dampingi Dhani Jalani Sidang Kedua
Sabtu, 05 Januari 2019
Promo Produk Pelangsing, Kim Kardashian Malah Diserang Fans

Selebriti lainnya ...
Jumat, 15 Maret 2019
DPRD Siak Minta Polisi Tingkatkan Pemberantasan Kasus Narkoba di Siak
Jumat, 15 Maret 2019
M Fanani Dilantik Jadi Anggota DPRD Siak Menggantikan Suratmaji
Jumat, 15 Maret 2019
Reses I Tahun 2019, Sujarwo Tampung Aspirasi Masyarakat di 2 Kecamatan
Jumat, 15 Maret 2019
Ketua DPRD Siak Minta OPD Gunakan Anggaran dengan Baik

Parlementaria Siak lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini
Jumat, 23 November 2018
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Riau Kompleks Berlangsung Semarak
Selasa, 06 November 2018
Keindahan Islam Menginspirasi Desainer Jepang Rancang Hijab
Jumat, 21 September 2018
Ustaz, Kyai: Sebutan di Persia, Pakistan, dan Indonesia

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www