SIAK (CAKAPLAH) - Implementasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal yang kerap terlupakan dan cendrung dikatakan sebagai tugas dan kewajiban pemerintah pusat. Padahal, dalam prakteknya masalah pelanggaran HAM justru lebih banyak terjadi di daerah, yang semestinya ditanggani oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Siak kembali peroleh penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM, penghargaan ini diberikan untuk yang ke tiga kalinya yang akan diterimah oleh Bupati Siak pada Desember 2017 mendatang.

Hal ini di katakana oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak, H Jamaluddin, saat memberikan kata sambutan pada acara bimbingan teknis Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2017 di ruang pertemuan Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Senin (13/11/2017).

Jamaluddin menambahkan, keberhasilan kabupaten Siak menerima penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM tahun 2017 ini merupakan kerja kita bersama sebagai panitia RANHAM. Kedepan kita perlu meningkatkan kerja keras agar kita senantiasa memberikan perhatian dan peduli terhadap hak asasi manusia ini di kabupaten Siak.

Adapun yang menjadi lingkup hak asasi manusia ini adalah hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, serta hak atas lingkungan yang sehat.

"Dari kriteria yang telah ditetapkan alhamdulillah Siak sudah terpenuhi, hanya saja pada tahun 2017 ini panitia penilaian memperluas lingkup kriterianya. Sehingga kita meminta kepada pimpian OPD yang masuk dalam kreteria tersebut untuk dapat memberikan data agar apa yang diminta oleh tim penilai dapat kita sampaikan sebagai bahan penilaian tahun 2018," terang Jamal.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kabupaten Siak, Jon Efendi, mengungkapkan bahwa kegiatan ini terlaksana berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri RI nomor 198/1935/SJ tanggal 21 April 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2015 tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun 2015-2019. Serta, merealisasikan visi dan misi presiden RI dalam NAWA CITA bahwa setiap daerah wajib melaksanakan dan melaporkan aksi HAM tersebut.

Evaluasi terhadap produk hukum kabupaten atau kota yang belum berspektif HAM melalui kajian terhadap produk hukum daerah, pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan pengamanan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. Berdasarkan dasar hukum yang tersebut diatas Pemda diwajibkan melaporkan secara berkala melalui Kementerian Hukum dan HAM kepada presiden.

Jon juga menjelaskan, penilaian Kabupaten Peduli HAM ini pada tahun 2015 yang lalu hanya Kabupaten Siak satu-satunya kabupaten di Riau yang menerima penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM.

Namun tahun ini ada enam kabupaten yang ikut serta dalam penilaian Kabupaten Peduli HAM. Untuk kabupaten Siak sendiri masih ada beberapa kategori yang nilanya masih rendah, namun ini untuk menjadi acuan pada tahun 2018 mendatang agar lebih kita tingkatkan.

"Pada tahun akan datang lingkup penilaian lebih luas, sehingga kita harus mendata ulang. Kemudian penilaian yang dilakukan setiap katagori terlebih dahulu harus memiliki peraturan bupati (Perbup), sehingga baru bisa kita usulkan mejadi salah satu kategori penilaian," cakapnya.   

Hal senada juga disampaikan perwakilan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Riau, Asnawi. Ia mengatakan, ada beberapa pemerintah daerah saja yang menerapkan penegakan HAM sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan daerah salah satu kabupaten Siak yang pertama menerima penghargaan kabupaten peduli HAM pada tahun 2015 lalu. Kita mulai serius dalam mewujudkan rencana HAM. Sebab pemerintah dearah lah yang berhadapan langsung dan lebih dekat dengan masyarakat.

"Kabupaten kota menjadi penting dalam melaksanakan program sadar HAM, karena persoalan HAM sering muncul di daerah. Dengan adanya program kota ramah HAM, kita berharap penanganan kasus di daerah cepat selesai," terangnya.

Lebih lanjut Asnawi mengatakan, kabupaten Siak kembali menerima penghargaan Kabupaten Sadar HAM ini untuk yang ketiga kalinya. Acara penyerahan penghargaanya akan dilaksanakan pada 10 Desember 2017 di Kota Solo.

Menurut rencana penyerahan penghargaan secara serentak diberikan kepada Pemda tingkat dua se-Indonesi yang berhasil menerapkan kabupaten peduli HAM. Penghargaan itu akan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.