PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menyatakan telah memproses sebanyak 94 perkara korupsi pada tahap penuntutan selama periode Januari hingga November 2017 yang berasal dari penyidikan kejaksaan sendiri maupun dari kepolisian.

"Upaya penindakan Pidsus terhadap perkara korupsi dari bulan Januari hingga November oleh jajaran Kejati dan Kejaksaan Negeri jumlah penyelidikan 34 perkara, yang ditindaklanjuti menjadi penyidikan 73 berkas, dan yang telah dilimpahkan ke tahap penuntutan dari Kejaksaan dan Kepolisian ada 94 perkara," kata Aspidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta SH, Jumat (8/12/2017).

Sugeng merincikan, bahwa jumlah penyidikan dari kejaksaan sebangak 53 perkara dan dari kepolisian 41 perkara. Terhadap semua perkara ini, yang sudah divonis atau dilakukan eksekusi ada 83 perkara atau 83 terpidana.

Untuk Kejati Riau sendiri, lanjut Sugeng, jumlah perkara yang ditangani 43 perkara dan yang sudah naik penuntutan 29 perkara.

Sementara yang dari Kejari kabupaten/kota rata-rata hanya berkisar dibawah lima perkara, bahkan ada yang belum naik ke penuntutan yang dari penyidikannya sendiri.

Untuk Kejari Pekanbaru hanya melakukan penyidikan satu perkara dan dan sudah naik tahap penuntutan.

Selanjutnya Kejari Dumai menyidik tiga perkara, tapi belum ada satupun naik ke tahap penuntutan. Meski begitu ada tiga yang sudah penuntutan namun berasal dari penyidikan polisi.

Untuk Kejari Bengkalis dua penyidikan, empat naik penuntutan tapi keempatnya juga dari penyidikan polisi. Kampar ada tiga penyidikan, naik penuntutan tiga, dari penyidikan polisi nihil.

"Kejari Rokan Hulu dua penyidikan, satu naik penuntutan. Rokan Hilir dua penyidikan, naik penuntutan enam, empat dari polisi. Indragiri Hulu empat penyidikan, naik empat ke penuntutan," paparnya.

Selanjutnya, Kejari Indragiri Hilir ada dua penyidikan, akan tetapi naik penuntutan nihil. Kejari Siak satu menyidik, naik penuntutan juga satu. Kejari Pelalawan penyidikan tiga dan naik penuntutan dua.

Lalu Kejari Kuansing menyidik enam perkara dan naik dua penuntutan. Terakhir di Kejari Kepulauan Meranti tak ada satu pun, tapi naik penyidikan nihil, namun dari polisi tiga penuntutan.

Diungkapkan Sugeng, Kejari di Riau yang masih nihil dalam penuntutan, artinya menyidiknya tidak optimal tahun ini atau tidak berhasil merampungkannya.

"Ada tiga yaitu Dumai, Inhil dan Kepulauan Meranti, namun mereka juga menyidangkan perkara tapi yang dari polisi," ungkap Sugeng.

Dari fakta ini, Sugeng berharap agar kinerja Kejari tidak kalah pamor dibandingkan penyidik reserse kriminal yang ada di kepolisian resor yang bersangkutan.

"Ini akan menjadi catatan untuk evaluasi dan didorong jangan sampai kalah, paling kurang sama," ujarnya.

Saat ini ada 103 orang yang telah menjadi terdakwa kasus korupsi selama periode Januari-November 2017 ini dan 57 diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara.

"Jumlah 57 ASN ini seluruh Riau, ada yang dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Mulai dari Eselon II setingkat kepala dinas dan staf ahli di provinsi dan kabupaten sampai kepala bidang dan bagian," bebernya.

Ditegaskannya, bahwa 57  terdakwa tersebut berarti sudah dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena yang masih penyidikan seperti 13 ASN tersangka korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) tunjuk Ajar Pekanbaru belum masuk daftar.

Persentasenya ASN yang terbesar keterlibatannya dalam kasus korupsi yakni 60 persen, kedua dari kalangan wiraswasta yaitu sebanyak 23 orang terdiri dari pejabat desa tujuh, honorer dan pensiunan ASN masing-masing enam.

"Tiga dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), satu anggota DPRD dan satu dari Kepolisian Republik Indonesia," ujarnya.