CAKAPLAH - Jutaan orang di Barat dunia terbelalak, mereka murka saat seorang bocah perempuan berusia 16 tahun ditembak oleh milisi Taliban di Afghanistan, tahun 2012.

Malala Yousafzai, nama bocah tersebut, kini menjadi ikon perempuan pejuang kebebasan di mata banyak orang di dunia. Ia kekinian menjadi mahasiswi di Inggris, dan meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2014 atas jasanya melawan penindasan kaum muda.

Selang lima tahun sesudah nama Malala melejit, ada seorang bocah perempuan lain bernama Ahed Tamimi. Warga Palestina yang masih berusia 16 tahun itu kekinian berada di balik sel penjara Israel.

Ia ditangkap setelah puluhan tentara Israel menyeruak masuk ke dalam rumahnya, Jumat (22/12/2017) dini hari. Ia diseret ke mobil militer karena sebelumnya terekam video menampar seorang serdadu negeri zionis.

Tapi jauh sebelum itu, sejak usia lebih dini, Ahed kecil sudah terlibat aksi perlawanan terhadap penjajahan Israel. Ia saban Jumat memimpin gadis-gadis dan warga desanya, Nabi Saleh, Tepi Barat, untuk berdemonstrasi menentang penjajahan.

Namun, tak seperti Malala, dunia Barat nyaris tak bersuara membela Tamimi. Nyaris tak ada pemerintah maupun kaum feminis Barat yang mengampanyekan pembebasan Tamimi.

"Hanya sedikit dukungan untuk Ahed dari kelompok feminis barat, advokat hak asasi manusia dan pejabat negara yang mengklaim diri sebagai penganjur HAM serta juara pemberdayaan anak perempuan," kritik Shenila Khoja-Moolji, seperti yang ia tuliskan dalam kolom opini Al Jazeera, Kamis (28/12/2017).

Shenila adalah pengajar di University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia meraih gelar doktor dan mengampu program studi gender, seksualitas, dan perempuan di universitas tersebut.

Ia mengkritik kelompok nirlaba maupun pemerintah yang getol mengampanyekan pemberdayaan perempuan, tapi diam ketika Israel menangkap Tamimi dan gadis-gadis Palestina lainnya.

Padahal, kata Shenila, tak terhitung banyaknya kelompok-kelompok tersebut menggelar kampanye untuk memberdayakan anak perempuan seperti Girl Up; Girl Rising; G (irls) 20; Because I am a Girl; Let Girls Learn; ataupun Girl Declaration.

"Hal berbeda ketika Malala ditembak oleh Taliban. Gordon Brown (mantan Perdana Menteri Inggris) memulai petisi global bertajuk 'I am Malala'. Sementara Unesco PBB meluncurkan kampanye 'Stand Up for Malala'" cecarnya.

"Tapi ketika Ahed ditangkap secara brutal oleh Israel? Kita tidak melihat kampanye #IamAhed atau #StandUpForAhed. Tak satu pun dari kelompok feminis dan HAM atau tokoh politik mengeluarkan pernyataan yang mendukungnya atau menegur Israel. Tidak ada yang mengumumkan 'Hari Ahed'. Ahed juga sebenarnya pernah ditolak masuk AS untuk berkampanye kemerdekaan Palestina," jelasnya.

Penulis buku "Forging the Ideal Educated Girl: The Production of Desirable Subjects in Muslim South Asia" itu mengatakan, Ahed sebenarnya seperti Malala, yakni sejarah substansial kaum perempuan muda melawan ketidakadilan.

Ahed, terus Shenila, rutin menggelar aksi protes atas pencurian lahan dan air milik Palestina oleh Israel.

Bahkan, Ahed juga mengorbankan pribadinya. Hingga kekinian, Ahed sudah kehilangan paman dan sepupunya akibat pendudukan Israel. Ibu, ayah, dan saudara laki-lakinya juga sudah berkali-kali ditangkap dan dianiaya Israel.

"Ibu Ahed pernah tertembak di kaki. Ahed pada usia masih sangat belia juga terekam menggigit tangan militer Israel yang menyeret saudara laki-lakinya. Video itu viral dua tahun lalu, tapi tak ada yang peduli," tuturnya.

Menurut Shenila, ada sejumlah faktor yang membuat kaum feminis, pembela HAM, politikus, maupun tokoh dunia, cenderung diam terhadap kasus Ahed.

Pertama, 'membisunya' dunia terhadap Ahed karena terdapat kecenderungan publik melegalisasi kekerasan yang dilakukan oleh negara—dalam kasus ini adalah Israel yang diakui sebagai negara sah oleh dunia Barat.

Publik barat, kata Shenila, cenderung peduli dan marah kalau seseorang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh aktor nonnegara seperti Taliban atau Boko Haram.

Shenila mengkritik kecenderungan seperti itu. Sebab, kekerasan terhadap perempuan atau warga bukan hanya dalam bentuk penyerbuan militer, penangkapan sewenang-wenang, atau brutalitas polisi, tapi juga perampasan sumber daya alam.

"Negara menjustifikasi tindakan-tindakan brutal ini dengan mempresentasikan warga yang sebenarnya korban ketidakadilan sebagai ancaman terhadap negara," terangnya.

Shenila lantas meminjam pemikiran filsuf Italia kontemporer, Giorgio Agamben, yakni "Ketika sudah dianggap ancaman oleh suatu negara, korban akan lebih mudah dijadikan sebagai individu tanpa harga politik, dan menjadi target kejahatan penguasa. Maka, serangan terhadap mereka tanpa proses pengadilan dapat dilakukan tanpa memancing banyak perhatian dari publik," jelasnya.

Menurutnya, Israel juga menggunakan strategi seperti itu. Ahed ditangkap Israel dengan alasan gadis tersebut sangat "berbahaya" bagi kelangsungan pemerintah.

“Menangkap remaja tak bersenjata seperti Ahed—yang hanya karena ingin melindungi keluarganya dengan tamparan—dan diperlakukan seperti teroris adalah tindakan yang tak dapat dimengerti,” kecamnya.

Penangkapan Ahed justru membuka jalan untuk otorisasi penyiksaan berlebihan. Shenila memisalkan, Menteri Pendidikan Israel Naftali Bennett mengecam dan berharap Ahed beserta keluarga "menyelesaikan hidup mereka di penjara".

Alhasil, Shenila menyimpulkan bahwa kasus penangkapan Ahed turut membongkar konstruksi humanisme Barat yang memunyai kecenderungan selektif. Para humanis Barat memunyai kriteria sendiri terhadap situasi atau peristiwa apa yang layak mereka intervensi.

”Kasus-kasus kelaparan, brutalitas polisi atau tentara, pengangguran, kejahatan terhadap perempuan, kerapkali dinilai tak layak untuk mendapat perhatian mereka. Sebab, isu-isu seperti itu dianggap tak terelakkan. Karenanya, Ahed dipandang tak cocok mendapat perhatian dari badan-badan transnasional,” jelasnya.

Tak hanya itu, Shenila menegaskan, Ahed dianggap kaum feminis, pemantau HAM, politikus, maupun negarawan Barat tak cocok dengan stereotipe ”perempuan pemberani” versi mereka.

“Ahed, perempuan yang melawan kolonialisme dan memunyai visi atas rakyatnya, bukan tipologi pemberdayaan perempuan yang ingin dilihat Barat. Ahed mencari keadilan melalui cara melawan penjajah, bukan pemberdayaan yang hanya untuk dirinya sendiri,” nilainya.

“Feminisme Ahed bersifat politis. Kekuatan dia sebagai perempuan untuk menyingkap paras buruk kolonialisme. Karenanya, ia dianggap ’berbahaya’. Keberanian dan tekatnya untuk tak gentar justru meretas semua ketidakberesan penjajah,” tuturnya.

Shenila lantas mendesak agar aktivis maupun lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan di Barat melakukan otokritik dan mengubah paradigma mengenai perjuangan perempuan terhadap penindasan.

Ia mengutip pernyataan revolusioner sekaligus presiden pertama Afrika Selatan Neslon Mandela untuk menutup kritiknya: ”Semua tahu pasti bahwa kebebasan kita tak akan pernah lengkap tanpa kebebasan Palestina.”