BENGKALIS (CAKAPLAH) - Wacana penerbitan kembali SK Nomor 525 tentang rekomendasi camat bagi rekanan yang akan termin proyek 100 persen, mendapat sorotan dari berbagai pihak. Ada yang sepakat adapula yang menentang karena dianggap sebuah kemunduran.

Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, H Abdul Kadir menjadi salah seorang yang tidak sependapat jika SK tersebut kembali diterbitkan. Menurutnya, jika proyek dalam bentuk konstruksi, sudah ada ahli yang semestinya mengawasi bidang tersebut.

“Ada PPTK, ada konsultan pengawas, ada BPKP yang setiap tahun turun. Jadi menurut saya serahkan pekerjaan ini kepada mereka yang memang ahlinya dan sudah ditunjuk untuk itu. Pak camat tak usah lagi mengurusi persoalan konstruksi, fokus saja urusan pemerintahan,” sarang Kadir, Selasa (13/2/2018).

Dicabutnya SK 525 di era Bupati H Herliyan Saleh, karena ditemukan berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari dugaan terjadinya ‘pungli’ alias setoran tak jelas, hingga dianggap sebagai memperlambat rentang kendali birokrasi.

“Bukan tidak mungkin dan tidak bisa dinafikan, semakin banyak birokrasi akan semakin banyak ‘upeti’. Jika kondisi ini terjadi, maka jangan heran kalau kualitas pekerjaan di lapangan semakin rendah,” sebut Kadir lagi.

Politisi Partai Amanat Nasiona ini kembali mengingatkan, agar pemerintah daerah tidak gegabah dengan menerbitkan kembali SK tentang rekomendasi camat untuk kebutuhan termen proyek.

“Kalau kita baca komentar pak bupati di media, memang belum sampai akan menerbitkan SK itu kembali. Pak bupati baru memerintahkan stafnya untuk mengkaji usulan dari masyarakat. Kita berharaplah, jangan sampai terbit lagi, cukuplah mereka-mereka yang ahli di bidangnya yang menangani pekerjaan ini,” harap Kadir.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, mengapresiasi usul salah seorang warga Mandau, Agus Salim yang meminta agar bupati menerbitkan kmbali SK 525 seperti eranya Bupati, H Syamsurizal. Menurut mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, usul tersebut sangat baik. Saran yang bernas.

“Akan kami pelajari terlebih dahulu. Kami sudah tugaskan Asisten yang membidangi untuk membahas sumbang pemikiran itu bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis, BPKAD (Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan Perangkat Daerah terkait lainnya,” tegasnya.

Ditambahkan Bupati Amril, jika pembahasan oleh Asisten tersebut nantinya menyimpulkan perlu SK dimaksud perlu diterbitkan kembali, maka hal itu akan segera ditindaklanjuti.

Menurut Bupati Amril, mengapa SK itu diterbitkan di zaman kepemimpinan Pak Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis dan kemudian dibatalkan oleh pengganti beliau, tentu ada dasar hukumnya. Itulah yang ditugaskannya kepada Asisten yang membidangi bersama Perangkat Daerah dan unit kerja terkait menkajinya.

“Kalau memang SK tersebut banyak kebaikannya bagi peningkatkan kualitas proyek fisik di lapangan, insya Allah akan segera terbitkan. Mohon bersabar, biar dikaji dahulu dengan seksama baik dan buruknya dari berbagai aspek,” pungkasnya.