PEKANBARU (CAKAPLAH) – Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau Lukman Edy-Hardianto menduga telah terjadi dua kasus pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang merugikan pihaknya yang dilakukan paslon lain serta pengawas pemilu.

Seperti yang disampaikan Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon LE-Hardianto, R Adnan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon yang lain adalah undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Dugaan pelanggaran tersebut ditemukan karena ada beberapa calon yang melantik dan melakukan mutasi pejabat eselon. Baik eselon II, III dan IV enam bulan sebelum dan sesudah penetapan pasangan calon.

"Padahal sesuai ketentuan, Gubernur, Bupati dan Walikota yang menjadi petahana dilarang melakukan pergantian pejabat, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri," jelas Adnan dalam Konferensi Pers di Posko Pemenangan LE-Hardianto di Pekanbaru pada Senin (19/2/2018).

Adnan meminta kepada Bawaslu Riau untuk bisa mencari tahu apakah benar para kepala daerah nonaktif tersebut sudah memiliki surat izin resmi dari Mendagri. Karena menurut informasi yang didapatnya, belum ada persetujuan dari Mendagri.

“Ini sudah jelas dilarang. Karena sebelumnya hal ini pernah terjadi di Pilkada Papua dan pelakunya dibatalkan pencalonannya,” ujar Adnan.

Tidak hanya itu, Adnan juga membeberkan adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh petugas pengawas pemilu terhadap pasangan nomor urut 2, Lukman Edy-Hardianto. Dimana spanduk dan atribut kampanye yang dipasangan di salah satu poskonya di Kabupaten Rokan Hulu dibongkar oleh petugas.

"Mereka beralasan baliho yang dipasang di posko itu tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan," katanya.

Namun pihaknya mempertanyakan standar baliho mana yang dimaksud dari Panwaslu Rohul sebab hingga saat ini belum ada alat peraga kampanye yang dicetak dan dibagikan oleh pihak KPU ke masing-masing tim sukses pasangan calon. "KPU kan belum mencetak atributnya dan belum membagikan APKnya. Lalu standar apa yang dipakai dan kenapa paslon lain tidak dibongkar. Bawaslu harus menindaklajuti persoalan ini," kata Adnan.

Adnan mengatakan bahwa Bawaslu harus bisa bersikap bijak dan tegas dalam hal ini. Ia mengatakan bahwa ini menjadi tugas berat Bawaslu Riau untuk menjalankan pemilu yang bersih di Riau. "Kita juga sudah berikan laporan resmi ke Bawaslu Riau," tutupnya.

Bawaslu Riau Membantah

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau mengatakan telah menerima laporan dari Tim Kuasa Hukum LE-Hardianto atas dugaan pelanggaran pemilu oleh paslon lain saat masih menjabat sebagai kepala daerah.

Termasuk juga laporan atas dugaan tindakan diskriminatif Panwaslu Rohul atas pembongkaran baliho di Posko Pemenangan LE-Hardianto di daerah tersebut.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan membantah pihaknya melakukan diskriminasi terhadap pasangan LE-Hardianto. Ia menegaskan tidak ada sikap tebang pilih dalam menindak suatu pelanggaran.

“Memang dalam memasang APK itu harus sesuai dengan yang disepakati oleh KPU Riau. Jika di luar itu maka pengawas dapat melakukan pembongkaran,” sebut Rusidi.

Rusidi juga mengatakan pembongkaran itu juga dilakukan kepada calon lainnya di Rohul. Hanya persoalan waktu jika tim lainnya belum ditindak.
“Kita minta di sini kesabarannya karena tidak mungkin dilakukan serentak. Kita juga minta kerjasama laporan dari masyarakat untuk menyampaikan lokasi mana saja yang diduga terjadi pelanggaran,” jelasnya.

Sementara dugaan pelanggaran terhadap cagub yang menjabat sebagai gubernur, bupati dan walikota sebelum pencalonan karena melakukan pelantikan dan mutasi pejabat juga sudah diterima oleh Bawaslu.
Rusidi mengatakan bahwa memang ada aturan yang melarang melakukan mutasi pejabat enam bulan sebelum penetapan calon kecuali ada izin dari Mendagri. Ia pun menyatakan laporan itu sedang diproses.

“Kita sudah terima laporannya dan akan dikonfirmasi ke pihak-pihak yang bersangkutan. Ini juga membutuhkan waktu karena melibatkan beberapa instansi,” ungkap Rusidi.