Selasa, 18 Juni 2019

Breaking News

  • 5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan   ●   
  • Bawang Merah Sebabkan Inflasi di Riau 0,11 Persen   ●   
  • 100 Hari Pertama sebagai Gubernur, Syamsuar Disibukkan dengan Kampanye Capres   ●   
  • Penculik Anak di Siak Ternyata Sering Cabuli Anak Tirinya   ●   
  • Kasus Rommy, Tiga Pejabat Kemenag Diperiksa KPK   ●   
  • Warga Bengkalis Tewas Disambar Petir Saat Menanam Kacang   ●   
  • Demokrat Riau Kampanye Akbar 11 April di Pekanbaru, SBY dan AHY Tak Hadir   ●   
  • KPK Ingatkan Pemilih Jangan Minta Uang ke Caleg   ●   
  • Amril Mukminin Sampaikan 13 Program Strategis Pemkab Bengkalis   ●   
  • Komisi IV DPRD Riau Minta PUPR Cek Dugaan Retak Flyover Mal SKA
Muhibbah

CAKAP RAKYAT
Amnesia
Senin, 05 Maret 2018 08:02 WIB
Amnesia
Iman Parwis Syafiie

TULISAN ini terinspirasi dari betapa hebatnya "prahara" korupsi yang melanda hampir semua wilayah Tanah Air yang amat kita cintai ini. Prahara itu juga sudah melanda kesantunan Negeri Melayu.

Topan badai yang melanda negeri ini, salah satu penyebabnya adalah bahwa manusia di muka bumi ini telah diterpa sifat-sifat materialistis egoisme sebagai konsekuensi logis dari kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih. Sehingga tidak lagi ada batas antara satu negara dengan lainnya. Dan pengaruh yang sangat signifkan negeri kitapun telah terkontaminasi dengan sifat individualism materialistis yang dahulu hanya hidup di negara barat.

Sifat materialis itu, tidak terlepas dari konteksual dengan kekurangpahaman anak negeri ini. Malah tragisnya lagi para pemimpin negeri (daerah), tidak banyak memahami tentang hakekat dari hukum. Mereka tidak menyadari hukum itu seperti sebuah bayangan diri yang selalu mengikuti kita sepanjang waktu, dimanapun kita berada, bahkan sebelum kita melihat dunia sampai hilang di muka bumi.

Apatisme tentang eksistensi hukum terlalu menonjol, hukum hanya dipandang sebelah mata. Hukum tidak lebih dari sebuah pelengkap semata. Mereka tidak sadar atau tidak mau sadar gerak gerik kehidupan manusia selalu tidak lepas dari influential hukum.

Dari pengamatan penulis, kekurangpahaman esensial tentang hukum menariknya seseorang ke dalam salah satu indikasi terlibatnya keperbuatan melanggar hukum. Seorang tersangka (pejabat negara) yang terjerat OTT ketika diperiksa oleh penyidik KPK maka jawaban standar yang keluar dari mulut mereka bila diwawancara mengatakan: "saya tidak bersalah, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak pernah memerintahkan anak buah saya melakukan itu, atau, sepeserpun saya tidak pernah menerima uang ataupun barang dari siapapun".

Dalam realita kehidupan sehari-hari masyarakat, argumentasi itu mungkin "dapat dibenarkan", bahwa orang yang tidak berbuat pasti harus dinyatakan tidak bersalah dan yang berbuatlah jelas ia bersalah.

Tapi dalam domain hukum tidaklah sesederhana itu. Hukum dapat dan tidak dapat membenarkannya. Seseorang yang tidak berbuat dapat saja dinyatakan ia bersalah, sebaliknya orang-orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melanggar kukum dapat dinyatakan tidak bersalah.

Seorang yang bertengger di batang pohon yang tinggi melihat (mengintai) teman-temannya di bawah mengeluarkan pistol atau pisau, menghentikan mobil yang sedang meluncur, menodong kemudian memaksa orang-orang yang ada dalam mobil untuk menyerahkan harta bendanya, maka orang yang berada di atas pohon tidak dapat lepas dari jeratan hukuman, sekalipun faktanya ia tidak berbuat sesuatu apapun, bahkan tidak menerima apapun dari teman-temannya tadi.

Seorang yang membunuh temannya yang sama-sama terapung-apung di tengah lautan dengan di sebuah pelampung yang hanya dapat menahan untuk satu orang saja, maka demi menyelamatkan diri ia membunuh temannya. Perbuatannya jelas menghilangkan nyawa orang lain, tapi hukum belum dapat menyatakan pembunuh itu besalah.

Hukum adalah norma-norma atau kaedah-kaedah untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat itu diselenggarakan/dilakukan oleh lembaga yang menjalankan pemerintahan (badan ekskutif). Karena Lembaga eksekutif (pemerinatah pusat maupun Daerah) adalah badan yang dapat mengatur tetatanan kehidupan negara yang dilandaskan pada hukum positif. Menjalankan kekuasaan negara (pemerintah) tidak dapat berjalan sendiri tanpa peduli dengan ketentuan undang-undang yang telah dibuatnya sendiri dengan lembaga legislatif.

Hukum tidak dapat dikesampingkan, apapun yang akan/sudah dilakukan dan dijalankan, harus berlandaskan pada hukum. Tapi sayangnya sekarang ini banyak sekali lembaga pemerintah (kepala daerah) yang mengganggap hukum itu tidak lebih sebagai pelengkap. Apabila dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemerintah terbentur pada tembok kekeliruan/kesalahan maka baru orang sadar betapa pentingnya eksistensi hukum itu sebelum dan sesudah berbuat.

Terjeratnya beberapa pimpinan daerah oleh KPK tidak lain karena kekurangtahuan meraka terhadap essensi hukum. Pejabat-pejabat pemerintah (eksekutif) dalam melaksanakan roda pemerintahan hanya patuh dan berpegang teguh pada policy pemerintah saja, satu dan lain untuk mencapai target yang sudah digariskan, tanpa memandang aspek-aspek hukum yang tersirat di dalam sebuah peraturan perundang-undangan dalam konteks planning/rencana pemerintahan.

Mempelajar hukum tidak cukup membaca apa yang tertulis/kosakata pasal-pasal, akan tetapi harus dipahami diperhatikan dan dipelajari hakekat (esesialis) dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kalau hanya membaca dari bunyi pasal saja tanpa memaknai sejatinya, maka ini merupakan salah satu indikasi langsung ataupun tidak akan terperangkap jeratan hukum karena bisa saja terlibat melakukan perbuatan melawan hukum. Bila dilakukan oleh penyelenggara negara (pemerintah) maknanya dapat berwujud kepada perbuatan penyalahgunaan hak (abus de droit).

Membaca/mempelajarai hukum tidaklah segampang membaca novel Taj Mahal yang menharukan cinta kasih anak negeri Hindustan karya imajinasi John Shors, atau novel Laila Majnun buah karya Syaikh Nizami, yang berakhir dengan kematian. Hukum tidak akan pernah mati selagi bumi masih berputar. Maka hukum tidak hanya untuk dipelajari dan dipahami akan tetapi untuk diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pemerintah (pemimpin) yang menjalankan/melaksanakan roda pemerintahan, jangan gamang menghadapi liku-liku hukum bila tidak mau terseret oleh perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pilkada yang sudah berada di hadapan kita dan akan memperoleh pemimpin-pemimpin yang tangguh. Rakyat pasti mengaharapkan perubahan nasibnya, kesejahteraan, kehidupan lebih baik daripada yang sudah-sudah. Rakyat sudah pasti tidak menginginkan lagi pemimpin yang tidak bermoral, pemimpin materialistis yang hanya memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya.

Dalam konteks tulisan ini, penulis sekadar mengingatkan bahwa hukum jangan lagi hanya dijadikan pelengkap (aanvoelen) penderita semata. Hukum harus seiring dengan policy politik pemerintahan. Pemerintah/pemimpin dan rakyat harus sadar seperti apa yang telah tulis di atas bahwa hukum itu layaknya bayangan diri sendiri yang selalu mengikuti ke manapun kita.

Dalam kampanye intern, atau wawancara terhadap para kandidat di Pilkada manapun, penulis belum pernah mendengar para calon memaparkan bagaimana mengatasi/menangani kemelut hukum oleh para politik para birokrat secara sistemik, selain hanya memaparkan tentang ekonomi, politik, social dan lain sebagai waktunya.

Dari situ timbul pertanya penulis, apakah hukum di negari ini sudah menjadi amnesia, ataukah para pejabat begara ini yang sudah amnesia. Karena bila kita lihat siaran TV nasional dan swasta, maka dimana-mana kita melihat betapa dominannya drama OTT para pejabat negara.

Kita semua yakin pemimpin Negeri Melayu yang akan kita pilih nanti, pasti tidak akan pernah lupa dengan sejarah yang menimpa tanah negerinya, yang secara beruntun tiga pemimpin daerahnya terjerat kasus yang sangat memalukan. Sejarah NKRI sekalipun belum pernah melahirkan dekadensi moral yang notabena terjadi di negeri yang terkenal santun. Kekuasaan besar yang dianugerahkan atas kekuatan Undang-undang Otonomi Daerah bukan mengisyaratkan para pemimpin menjadi arogansi dan melupakan bayangan hukum yang selalu mengikutinya.

Rakyat menunggu perbuatan nyata dari pemimpinnya bukan seperti pepatah Melayu: "janganlah seperti halnya melepaskan batuk ditangga".

Penulis : Iman Parwis Syafiie (Mantan Hakim Tinggi)
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Lainnya
Selasa, 11 Juni 2019 20:33 WIB
Impor Riau Naik 42,10 Persen
0 Komentar
Berita Pilihan
Jumat, 17 Mei 2019
Kelompok Bertikai Diminta Menahan Diri, Kapolresta Pekanbaru Kerahkan Anggotanya Patroli
Jumat, 17 Mei 2019
5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan
Jumat, 17 Mei 2019
Tawuran di Jembatan Siak IV Berawal dari Senggolan Sepeda Motor
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 18 Juni 2019
Bertahap, DPMPTSP Pelalawan Tahun Ini Buka Kantor Pelayanan di Setiap Kecamatan
Selasa, 18 Juni 2019
Tahun Depan Siak Tuan Rumah Festival Pusaka Nusantara ke VIII
Selasa, 18 Juni 2019
Bank Riau Kepri Fishing Community Gelar Tribar Akbar 2019
Senin, 17 Juni 2019
Dua Gedung OPD Bakal Disulap Jadi Mal Pelayanan Publik

Serantau lainnya ...
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak
Kamis, 09 Mei 2019
5 Kebiasaan yang Dapat Diubah untuk Mencegah Kerontokan Rambut
Minggu, 28 April 2019
Gaya Hijab Casual untuk Kamu yang Feminin
Minggu, 28 April 2019
Tips Mudah untuk Menghilangkan Blackheads di Area Wajahmu

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 06 Juni 2019
Open House Idul Fitri Bupati Bengkalis, Kuatkan Jalinan Silaturrahmi
Jumat, 24 Mei 2019
Bupati Irwan Buka Puasa Bersama Masyarakat Asal Meranti di Batam
Kamis, 23 Mei 2019
Wujudkan Janji Kampanye, H Zulkifli AS - Eko Suharjo Komit Bangun Dumai
Rabu, 22 Mei 2019
Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo Serahkan Bantuan Pembanguan Musala

Advertorial lainnya ...
Selasa, 11 Juni 2019
Sony Sedang Mempersiapkan Xperia dengan Enam Kamera Belakang
Selasa, 11 Juni 2019
@OnLeaks Perlihatkan Desain Awal Pixel 4 Series
Senin, 10 Juni 2019
Galaxy Note10 Pro Tidak Disokong Fast Charging 45W
Senin, 10 Juni 2019
Xiaomi Mi 9T Pro Sudah Muncul di Geekbench

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 14 Juni 2019
4 Tes Untuk Mencari Tahu Seseorang Mandul atau Tidak
Kamis, 16 Mei 2019
Memahami 5 Jenis Kerutan pada Wajah dan Tips Mengatasinya
Rabu, 15 Mei 2019
Efek Berhenti Olahraga Ketika Ramadan
Sabtu, 06 April 2019
Tidur dengan atau Tanpa Bantal, Mana yang Lebih Baik?

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Selasa, 18 Juni 2019
Gubri Ingin Taruna Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai Jadi Nelayan Hebat
Senin, 17 Juni 2019
UIR Siapkan 18 Program Studi di Akreditasi International
Jumat, 14 Juni 2019
Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Unilak dan ISI Padang Panjang Jalin Kerjasama
Selasa, 11 Juni 2019
Ketum YLPI Lantik Komisaris dan Direksi PT Uira Usaha Investasa

Kampus lainnya ...

PLN
Terpopuler
IKLAN WAISAK APRIL
Foto
PTPN5
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas
Jumat, 26 April 2019
Kembangkan Industrialisasi UMKM RAPP Gelar Temu Usaha Pelaku UMKM
Minggu, 07 April 2019
BOB Bantu Ruang Kelas untuk MTs LKMD Kasikan, Kampar

CSR lainnya ...
Kamis, 23 Mei 2019
Tiap Ustaz Arifin Ilham Pulang dari Luar Kota, Ketiga Istrinya Setor Hafalan Alquran
Rabu, 08 Mei 2019
Terbelit Kasus Penistaan Agama, Andre Taulany Diistirahatkan Dari NET TV
Sabtu, 02 Maret 2019
Foto Perdana Syahrini dan Reino Barack Akhirnya Beredar
Senin, 25 Februari 2019
Rami Malek Dinobatkan Jadi Aktor Terbaik di Oscar 2019

Selebriti lainnya ...
Senin, 22 April 2019
Infrastruktur Jalan, Listrik dan Pendidikan jadi Aduan Masyarakat ke Samsurizal Budi saat Reses
Senin, 22 April 2019
Terkait Persoalan PLN, Ketua DPRD Siak: Wajar Saja Kekesalan Warga Memuncak
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Berang Pemkab Siak Tak Serius Sikapi Permasalahan Kampung
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Siak: Gubri Komit Bangun Tanjung Buton

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www