BANGKINANG (CAKAPLAH) - Masyarakat Desa Koto Aman, Tapung Hilir, Kabupaten Kampar minta pemerintah menetapkan status quo lahan yang dikuasai PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) ketika proses hukum dilakukan oleh masyarakat yang meminta pengembalian lahan seluas 1.500 hektare.

Masyarakat semakin kecewa karena pihak perusahaan tidak hadir pada pertemuan dengan Bupati Kampar yang digelar Rabu (14/3/2018) di ruang rapat lantai tiga kantor Bupati Kampar.

Pertemuan ini menidaklanjuti rapat mediasi tanggal 6 Maret 2018 lalu. Saat itu Pemkab  Kampar menggelar rapat mediasi lanjutan antara masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir dengan SBAL.

Menurut  Koordinator Persatuan Koto Aman Menggugat (Pekam) Dapson, awalnya perusahaan sudah berkomitmen untuk sama-sama hadir menyelesaikan permasalahan yang terjadi namun pada hari ini pihak perusahaan mangkir.

Ketidakhadiran pihak PT SBAL  ini karena sebelumnya melalui kuasa hukumnya telah  melayangkan surat ke Pemkab Kampar  pada tanggal 5 Maret 2018 yang isinya mempersilahkan kepada masyarakat Koto Aman untuk  menempuh jalur hukum.

Rapat mediasi yang digelar Rabu (14/3/2018) siang dipimpin langsung Sekda Kampar H Yusri didampingi Kepala Dinas Perkebunan dan Kesehatan Hewan Bustan beserta Sekretaris Zhulia Dharma, Kepala Badan Pendapatan Daerah Ali Sabri, Kasatpol PP Hambali, Kabag Ops Polres Kampar Kompol Frengki T,  pihak dari BPN, Camat Tapung Hilir Yuricho Efril dan perwakilan dari masyarakat.

Meski utusan yang bisa mengikuti pertemuan hanya belasan orang, namun ada ratusan masyarakat Koto Aman yang ikut mendatangi kantor Bupati Kampar. Masyarakat sebagian diangkut menggunakan truk. Setelah mengikuti pertemuan di kantor Bupati Kampar, masyarakat diterima Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri di ruang Banggar DPRD Kampar.

Dalam pertemuan di kantor Bupati Kampar,
Sekda Kampar Yusri mengakui bahwa dalam masalah ini Pemkab Kampar tetap berpihak kepada masyarakat karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. "Kami selaku pemerintah daerah sangat bahagia dan bangga karena masyarakat memiliki dokumen yang tersimpan dengan rapi," ucap Sekda.

"Kita persilahkan masyarakat untuk menempuh jalur hukum karena ini sudah dipersilahkan oleh pihak perusahaan dan pemerintah daerah akan berada ditengahnya," imbuh Yusri.

Adapun kesimpulan dari pertemuan ini diantaranya perusahaan diharapkan lebih persuasif karena Pemkab sudah membuka diri dan Pemkab Kampar akan mencek ulang hak guna usaha (HGU).

 "Kalau belum kelar juga kita akan cari opsi lain, bisa status quo atau diportal asal sesuai dengan payung hukum yang ada dan kita dari Pemda bisa gugat perusahaan dan berdampingan dengan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut Sekda mengatakan, untuk penyelesaian permasalahan ini paling lambatnya sebelum akhir Maret agar permasalahan ini tudak berlarut-larut.

Sementara itu Koordinator Persatuan Koto Aman Menggugat (Pekam) Dapson yang mewakili masyarakat Koto Aman menilai ada yang keliru dalam persoalan ini.

Dikatakan, surat masuk tanggal 5 sedangkan pihaknya rapat tanggal 6 Maret yang lalu. "Mengapa saat itu tidak diberitahu ada surat masuk kepada kami," ungkap Dafson.

Dikatakan Dafson, apa dasar hukum perusahaan menyuruh masyarakat menempuh jalur hukum dan mereka menilai pihak perusahaan tidak menghargai keberadaan masayarakat Koto Aman serta bukti yang diminta sudah mereka serahkan. "Persoalan ini sudah berlangsung dari tahun 2007 yang lalu dan PT SBAL tidak pernah mengindahkankan apa yang di sarankan Pemda Kampar," kesalnya.

Senada dengan Dafson, Kades Koto Aman Sofyan menuturkan, sudah beberapa kali pertemuan digelar dari tahun 2007 belum pernah selesai dan perusahaan PT SBAL selalu berdalih lahan yang dikuasainya sudah diganti rugi semua. "Mana buktinya tolong diperlihatkan dan kalau memang ada bukti kami masyarakat siap mundur serta kami mohon dukungan dari Pemda Kampar," tegas Dafson.

Aktivis Kampar lainnya Aprianto atau akrab disapa Anton mengampaikan secara tegas meminta pemerintah agar menstatusquokan lahan yang dikuasai PT SBAL.

"Ketika mereka minta masyarakat menempuh jalur hukum, lahan harus distatusquokan dulu. Jalan diportal, seluruh aktivitasnya dihentikan," tegas Anton.