TELUKKUANTAN (CAKAPLAH) - Meski baru di awal tahun anggaran, rencana rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Tahun 2018 kini menjadi isu yang diperbincangkan.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuansing Hendra AP M.Si yang ditemui CAKAPLAH.COM, Jumat (16/3/2018) di ruang kerjanya memberi penjelasan.

Menurut Hendra, pihaknya sebenarnya belum ada melaksanakan rasionalisasi. Akan tetapi ia mengakui bahwa proses menuju rasionalisasi anggaran tersebut memang telah dimulai.

Beberapa pertimbangan, menurut Hendra, terutama sekali terkait evaluasi APBD tahun anggaran 2017 yang lalu, karena ada beberapa anggaran yang harus dimasukkan pada APBD 2018.

"Kita ketahui APBD 2018 disahkan bersama DPRD Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan November 2017, sementara pada saat itu APBD Tahun Anggaran 2017 masih berjalan sehingga kita tidak bisa melihat angka riil penerimaan dan belanja rill Tahun Anggaran 2017 tersebut," jelas Hendra.

Barulah pada akhir tahun 2017 atau awal Tahun Anggaran 2018 pihaknya mengetahui kondisi riil keuangan daerah yang ternyata terdapat beberapa anggaran yang harus dimasukkan pada APBD 2018.
"Karena untuk kita ketahui, seluruh penerimaan yang dituangkan pada APBD bersifat proyeksi/estimasi dan ternyata realisasi tidak sesuai dengan target yang kita tetapkan," ujarnya.

Kondisi ini terjadi, menurut Hendra, disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya dana perimbangan dari pemerintah pusat yang tidak sesuai realisasinya dengan target yang ditetapkan. Hingga akhir tahun, dana perimbangan yang ditransfer hanya sekitar 79 persen. Di samping itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga tidak mencapai targetnya.

"Hal inilah yang menyebabkan tidak sanggupnya pemerintah daerah membayar beberapa kegiatan fisik yang jumlahnya mencapai Rp20 miliar," cakap Hendra lagi.

Selanjutnya, kata Keken, sapaan akrab Hendra, ada beberapa perhitungan pemerintah pusat terhadap tunjangan profesi guru (TPG) yang menganggap masih ada dana tersebut sebesar Rp13 miliar yang harus dimasukkan di APBD Kuansing.

Sementara permasalahan lain adalah perhitungan Silpa, yang mana pada APBD 2018 ditetapkan sebesar Rp29 miliar, kenyataannya pada akhir tahun Silpa hanya sebesar Rp9 miliar lebih. Artinya, ada selisih perhitungan sebesar Rp20 miliar.

Belum lagi perhitungan pemerintah pusat terhadap sisa dana DAK, DBH DR dari tahun sebelumnya yang harus dianggarkan pada APBD 2018 dan beberapa anggaran lain yang harus juga dituangkan pada APBD 2018 yang dijumlahkan lebih kurang sebesar Rp72 miliar.

"Kondisi ini telah bisa kita ketahui di awal tahun. Artinya, kita memprediksi APBD 2018 akan mengalami defisit, karena kita juga tidak melihat sumber penerimaan yang lain. Yang kita khawatirkan adalah seandainya realisasi penerimaan pada tahun 2018 tidak sesuai dengan target yang diterapkan, tentu ini akan menambah beratnya APBD Tahun Anggaran 2018," katanya.

Dengan kondisi inilah Pemerintah Daerah mengambil langkah antisipasi dengan merencanakan rasionalisasi. "Artinya, untuk menjaga kemungkinan beratnya beban yang terjadi pada APBD 2018," ujar Keken.

Jadi, Pemda belum melaksanakan rasionalisasi karena rasionalisasi tetap merupakan kesepakatan antar Pemda dengan DPRD melalui mekanisme Perda.
Saat ini pihaknya hanya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membintangi beberapa kegiatan yang masih bisa ditunda pelaksanaannya.
"Syukur-syukur dalam proses tersebut berjalan ada perubahan terkait penerimaan daerah sehingga kita bisa membiayai seluruh kegiatan yang telah diterapkan di APBD Tahun Anggaran 2018," ujarnya.  

Tapi perlu dicatat, trend dana tranfer Pemerintah Pusat beberapa tahun belakang cenderung turun dan tidak pernah mencapai 100 persen.

"Inilah kondisi riil keuangan daerah saat ini. Tidak banyak kebijakan yang bisa kita ambil dalam kondisi seperti ini. Pilihan kita tidak banyak. Kita merasionalisasi anggaran dan kegiatan yang ada untuk meminimalisir beratnya beban APBD 2018 atau kita tetap melaksanakan APBD yang telah ditetapkan akan tetapi akhir tahun kita harus menanggung beban yang sangat berat," katanya.

Jadi langkah yang diambil Pemda saat ini adalah sebagai antisipasi, bukan membatalkan kegiatan yang telah dituangkan pada APBD karena mekanismenya nanti tetap bersama sama dengan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

"Kita tidak bisa membayangkan seandainya pada pelaksanaan APBD 2018 penerimaan daerah tidak tercapai, artinya akan bertambah lagi beban hutang yang harus ditanggung Pemerintah Daerah dari angka yang kita sebutkan tadi, makanya dari awal tahun sebelum kegiatan berjalan kita mengambil langkah-langkah tersebut," pungkas Keken.