PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Suhardiman Amby belum lama ini meminta agar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Partalite ditetapkan nol persen.

Suhardiman mengatakan kalau pajak partalite bisa jadi nol persen, maka asumsinya harga jual pertalite dapat terjangkau masyarakat.

Lantas bagaimana sikap dan persiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kalau pajak nol persen tersebut terjadi. Pasalnya dengan pajak 0 persen mengancam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Pemprov Riau maupun kabupaten dan kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), Wan Thamrin Hasyim saat dikonfirmasi CAKAPLAH.com, Rabu (21/3/2018) di ruang kerjanya mengatakan, Pemprov Riau sudah mengusulkan revisi pajak PBBKB Partalite 10 persen sejak Januari lalu.

"Sekarang bolanya ada di Dewan. Jadi silahkan Dewan yang memutuskan. Terserah berapa besaran pajak yang akan ditetapkan, walaupun itu nol persen. Tak masalah, kita terima," kata Wan Thamrin.

Namun Wan Thamrin mengingatkan, bahwa pajak partalite itu dibagi untuk kabupaten dan kota. Dimana 70 persen dari pajak itu kembali ke daerah dan 30 persen Pemprov Riau.

"Perlu diingat. Kalau pajak partalite nol persen yang kasihan ke daerah, karena imbasnya tidak ada lagi PAD yang diterima kabupaten/kota. Maka terjadilah rasionalisasi anggaran dana sebagainya," terangnya.

Meski demikian, mantan Bupati Rokan Hilir ini mengharapkan agar revisi pajak partalite yang sedang dibahas DPRD Riau jangan sampai nol persen.

"Tapi kita harap jangan sampai nol persen. Paling tidak entah itu 5 persen atau 6 persen, jadi ada pendapatan yang diterima tingkat dua (daerah)," harapnya didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Indra Putra Yana.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Riau Indra Putra Yana menegaskan, tidak ada Istilahnya pajak itu nol persen. Sebab kalau nol persen bukan pajak namanya itu.

"Berarti tidak ada pajak. Kalau nol persen maka tidak perlu ada undang-undang pajak atau perda pajak. Karena tidak perlu ada yang diatur lagi," ujarnya.

Sebab menurutnya yang namanya pajak itu pasti ada persen. Kalau memang nol persen berarti tidak ada lagi penerimaan pendapatan di sektor itu.

Sekda: Tidak Mungkin Diterapkan

Sementara itu hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi menyatakan kalau pajak partalite nol persen itu tidak mungkin diterapkan. Karena dalam aturan undang-undangnya hanya boleh 5-10 persen.

"Kalau pajak partalite kita buat nol persen secara undang-undang tidak sesuai. Tentu itu melanggar ketentuan yang ada. Tapi semua tergantung kawan-kawan (DPRD,red)," katanya.

Namun pihaknya berharap pembahasan revisi PBBKB di DPRD harus mengikuti undang-undang yang berlaku. Sebab kalau mengikuti undang-undang otomatis tidak ada aturan yang dilanggar.

Revisi penurunan pajak partalite dari sebelumnya 10 persen, sebut Ahmad Hijazi, tentunya nanti akan berdampak terhadap penerimaan bagi kabupaten/kota dan Pemprov Riau sendiri.

"Bagi kita (Pemprov) mungkin tidak terlalu, karena hanya 30 persen. Tapi bagi daerah yang mendapat bagian 70 persen ini cukup berdampak besar, pasti ada pengaruh dari segi pendapatan," ujarnya.

Untuk antisipasi rasionalisasi pendapatan pajak partalite, Ahmad Hijazi meminta OPD terkait untuk mengoptimalkan potensi lainnya seperti pajak air permukaan, pajak alat berat dan sebagainya.

"Yang berpotensi pendapatan harus dioptimalkan. Karena kita sudah memutuskan untuk mengikuti aspirasi rakyat menurunkan pajak partalite, yang konsekuensi penurunan pendapatan," paparnya.

Oleh sebab itu, lanjut Ahmad Hijazi, Pemprov Riau perlu mencari alternatif untuk mengoptimalkan pendapatan. Paling tidak alterntif itu bisa sebagai pengganti akibat penurunan dari pajak partalite.

"Karena dalam konteks pendapatan tidak ada yang lebih baik selain ikhtiar untuk meningkatkan pendapatan. Semua potensi wajib pajak harus dioptimalkan. Kita akan kejar itu," tegasnya.

Disamping itu, Ahmad Hijazi menegaskan untuk sisi belanja juga perlu dioptimalkan. Sedangkan untuk pendapatan harus melakukan maksimalisasi.

"Itu formula yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Karena dalam dua tahun lalu ada pergeseran, dimana sebelumnya kita kesulitan untuk membelanjakan anggaran. Tapi sekarang tidak ada masalah dengan belanja, justru kita kesulitan di pendapatan," tandasnya.