Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Walaupun Pemprov Riau menerapkan sistem single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Provinsi Riau memastikan tidak akan ada pengurangan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi, menanggapi isu yang berkembang di lingkungan Pemprov Riau akan ada pengurangan tenaga honorer.
"Tidak ada pengurangan honorer, jangan menyebarkan isu yang tak benar. Sekarang honorer itu ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang membutuhkan OPD. Dan tidak ada pengurangan," tegas Syahrial Abdi.
Mantan Pj Bupati Kampar ini menjelaskan, sejauh ini yang ada hanya tidak boleh lagi menerima honorer di lingkungan Pemprov Riau, sampai ada kebijakan.
"Kalau untuk penerimaan honorer memang tidak ada lagi. Jadi bukan pengurangan tapi tidak menerima honorer," kata Syahrial.
Sementara itu, salah seorang tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau mengaku bahwa ia menerima isu akan ada pengurangan honorer dari dari honorer lain dan juga dari ASN. Isu tersebut membuat resah honorer yang ada di Pemprov Riau.
"Seperti itulah isu yang kami terima, karena adanya single salary itu tenaga honorer tidak dipakai lagi, dan akan ada pengurangan. Isu itu disebar-sebar," kata honorer yang tidak ingin namanya disebutkan.
Untuk diketahui, mulai bulan Maret 2018 ini Pemprov Riau akan menerapkan sistem kinerja ASN dengan sistem single salary. Dan seluruh pegawai dituntut kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai.
Penulis | : | CK1 |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Riau, Pemerintahan |