PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Kota Pekanbaru berkonsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait perekrutan Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Kota Pekanbaru yang dilakukan sejak bulan Februari 2018 lalu oleh Pemko Pekanbaru karena dinilai ilegal.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulianti mengatakan, dari hasil konsultasi dengan KASN, diketahui bahwa perekrutan tersebut tidak melalui keputusan menteri dan oleh karena itu wajib dibatalkan.

"Mereka (Pemko Pekanbaru) mengatakan perekrutan tersebut mengacu pada Undang Undang nomor 5 tahun 2014. Jika itu, haruslah melalui keputusan menteri dalam hal ini Menpan RB melalui kepala BKN, tapi ini tidak ada, berarti cacat hukum, ilegal," tegas Ida Yulianti, Jumat (23/3/2018).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru ini menambahkan, bahwa DPRD telah melayangkan surat kepada Plt Walikota untuk dilakukan peninjauan ulang terkait penerimaan anggota Satpol PP baru tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum ada direspon.

"Sampai hari ini belum ada direspon, tidak masalah jika mereka tak respon, yang jelas kami tak akan anggarkan pembayaran gajinya," cakapnya lagi.

Berdasarkan hasil dari Rapat Dengar Pendapat Komisi I dengan Satpol PP Pekanbaru, pihak Satpol PP mengatakan dasar hukum dan Juknis penerimaan anggota baru tersebut berdasarkan UU no 5 tahun 2014, dan itu merupakan rekruitmen Pegawai Pemerintah Sistem Perjanjian Kerja (PPPK).

"Nah kalau itu yang mereka pakai aturan mainnya, SK nya itu haruslah dari Walikota definitif, Plt walikota tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani SK pengangkatan PPPK tersebut, jadi memang prosesnya itu tidak sesuai aturan, sudah salah, mereka tidak penuhi persyaratan prosedur," terangnya.

Ida menjelaskan, memang benar anggaran sudah disiapkan DPRD dalam APBD, akan tetapi jika anggaran nantinya sudah dilaksanakan, Pemko Pekanbaru harus mengikuti aturan main yang jelas.

"Kan sewaktu itu walikota definitif belum maju sebagai gubernur, makanya DPRD menyetujui anggarannya, akan tetapi rupanya walikota maju sebagai calon gubernur. Jadi seharusnya rekrutmen tidak boleh berjalan karena nanti yang tanda tangan SK nya siapa? Apalagi mereka bilang bulan April sudah mulai bekerja. Makanya kami tetap berprinsip pada hasil konsultasi dengan KASN, jika mereka tak punya keputusan menteri berarti memang proses itu wajib dibatalkan," tukasnya.