PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Armansyah, akhirnya memberikan kesaksian di persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Dia dicecar terkait kegiatan yang dilaksanakan.

Armansyah merupakan satu-satunya pejabat yang terlibat pembangunan proyek RTH Tunjuk Ajar Integritas yang tidak dijadikan tersangka. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia lelang dan staf lainnya jadi tersangka.

Di persidangan, Senin (21/5/2018), Armansyah bersaksi untuk terdakwa Rinaldi Mugni dan Yuliana J Baskoro. Sementara, mantan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) Riau, Dwi Agus Sumarno, berhalangan hadir karena sakit.

Dalam proyek RTH Tunjuk Ajar Integritas, PPK dijabat oleh Yusrizal. Namun jabatan Yusrizal secara struktural malah di bawah Armansyah selaku PPTK.
 
Kepada Armansyah, majelis hakim yang diketuai Bambang Myanto, mempertanyakan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPTK dalam proyek yang dikerjakan tahun 2016 lalu. Hakim juga mempertanyakan rekanan yang mengerjakan proyek.

Menurut Armansyah, proyek dimenangkan oleh PT Bumi Riau Lestari (BRL). Anehnya, nama Yuliana J Bagaskoro tidak terdapat di dalam daftar pegawai PT BRL tapi dia yang mengerjakan pekerjaan di lapangan. "Kenapa tidak ditegur. Pernah ditegur dia (Yuliana JB)," kata Bambang kepada Armansyah.

Armansyah terdiam sejenak. Dengan sedikit gugup dia mengatakan adanya nama Yuliana karena adanya pendelegasian dari PT BRL untuk menangani proyek tersebut. "Saya bertanya, iya. Kemudian ada pendelegasian," kata Armansyah.

Mendengar jawaban itu, hakim kembali mencecar Armansyah. Pasalnya, dalam pengerjaan proyek tidak diperbolehkan pendelegasian kepada pihak lain selain pemenang tender. "Boleh tidak dialihkan pekerjaan?" tanya Bambang.

Armasyah menegaskan tidak boleh ada pendelegasian dalam pengerjaan proyek. "Saudara tahu itu, kenapa dilanjutkan," tegas Bambang hingga membuat Armansyah terdiam.
 
Persoalan pencairan anggaran pengerjaan pun menjadi pertanyaan JPU dan Hakim. Dalam pencairannya, PPTK diketahui mencairkan anggaran pada tanggal 19 Desember 2016, sementara saat itu masih ada pengerjaan proyek RTH.

"Ada dua berita acara pekerjaan yang dibuat dua, dan ditandatangani. Tanggal 23 Desember masih ada pekerjaan, kenapa sampai meneruskan pencairan tanggal 19 (Desember). Proses pencairan tanggal 19. Kenapa kok bisa diminta pencairan padahal masih bekerja," tanya JPU, Hendra Praja Arifin.

Atas pertanyaan ini, saksi menjelaskan jika pencairan dilakukan berdasarkan SK Gubernur Riau kala itu yang meminta untuk segala pencairan dilakukan jika pekerjaan sudah mencapai 95 persen. "Pencairan hanya 95 persen. Sisanya 5 persen merupakan biaya perawatan," terang Armansyah.

Tidak berhenti di sana saja, persoalan temuan BPK dalam proyek ini pun menjadi hal penting untuk yang diulas. Dalam temuan disebutkan mengenai tanaman RTH yang nilainya sangat fantastis.

"Pohonnya banyak sekali ini. Bayangan kami miliaran itu pohon palem besar-besar. Ini pohon sekecil ini," sindir Bambang sambil menyodorkan tangannya seolah mengukur pohon RTH yang kecil-kecil.

Dalam sidang itu, selain Armansyah juga dihadirkan dua saksi lainnya, Meilina dari pihak swasta, dari tim perencana, dan Dedi Wahyudi selaku Konsultan yang mereview pembangunan RTH.

Pembangunan RTH Tunjuk Ajar Pekanbaru dibangun menggunakan anggaran tahun 2016 senilai lebih dari Rp9 miliar. Namum dalam pembangunannya ditemukan banyak penyimpangan.

Dalam perkara ini ditetapkan 18 orang tersangka. Sebanyak 13 orang di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara dan lima orang rekanan proyek.