BENGKALIS (CAKAPLAH) - Sekitar 50 peserta merupakan aparatur desa, mulai dari kepala desa (Kades), sekretaris desa (Sekdes), dan bendahara desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari sembilan desa di Kecamatan Bukitbatu, Kabupaten Bengkalis dibekali pemahaman hukum tentang pengelolaan dana desa serta pemahaman hukum tentang tindak pidana korupsi, Kamis (24/5/2018).

Penyuluhan hukum disampaikan oleh Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, selain dua materi tersebut juga dipaparkan pentingnya fungsi dan peran keberadaan Tim Pengawal, Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejari Bengkalis.

Kegiatan di Aula Kantor Camat Bukitbatu ini, hadir Camat Bukitbatu Reza Novendra dan jajaran, Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkalis Lignauli Sirait, SH, Agrin Nico Reval, SH, Jaksa Fungsional Kejari Bengkalis, sekaligus bertindak sebagai pemateri.

Kasi Intelijen Kejari Bengkalis Lignauli Sirait mengatakan, bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya penyelewengan pengelolaan dana desa.

"Sekarang pemerintah sedang giat-giatnya fokus terhadap dana desa dan kita Kejari Bengkalis pun berharap bahwa dana desa tidak terjadi penyelewengan. Adanya peran dan pendampingan dari TP4D, seluruh aparat desa diharapkan tidak takut ataupun mau untuk bertanya tentang aturan-aturan. Kita siap membuka diri jika ada pihak desa berkeinginan konsultasi bidang hukum," ungkap Lignauli didampingi Jaksa Fungsional, Agrin Nico Reval, Kamis (24/5/2018).

Kegiatan berlangsung sehari ini, juga ditutup dengan buka puasa bersama antara jajaran Kejari Bengkalis dan peserta penyuluhan hukum.

Tim Kejari Bengkalis yang juga hadir, calon jaksa, Pratomo Hadi Hichmawan, SH, dan Andreansyah Pahlevi, SH.

Penyuluhan hukum dibagi dalam tiga sesi yaitu pemaparan materi, sesi tanya jawab pertama dan sesi tanya jawab kedua. Direncanakan kegiatan yang sama akan dilaksanakan bagi aparat desa di Kecamatan Bantan pada Senin (28/5/2018) pekan depan.