PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Jumat (29/6/2018)  menerima laporan dari salah satu warga Pekanbaru yang merasa dirugikan karena tidak diizinkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Gubernur Riau yang dilaksanakan pada Rabu (27/6/2018) lalu.

Atas peristiwa tersebut, pelapor berinisial F membuat laporan kepada Bawaslu Riau yang beralamat Jl.Adi Sucipto No.284 (Komplek Transito), Pekanbaru.

"KPPS TPS terlapor berada di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru," kata Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, Jumat (29/6/2018).

Dikatakan Rusidi, berdasarkan keterangan pelapor F, kejadian tersebut berawal pada pendataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melakukan Coklit, F telah menyerahkan identitasnya kepada pejabat setempat (RW).

Namun ketika pembagian undangan pemilih C6, F telah menanyakan kepada RW bahwa yang bersangkutan belum menerima undangan C6. Jawaban dari RW, kemungkinan undangan untuk F tercecer.

Pada tanggal 25 Juni 2018 malam hari, F berangkat ke alamat tinggal sebelumnya untuk menanyakan perihal undangan C6 kepada tetangga yang tinggal di komplek yang sama. Namun Undangan untuknya juga tidak ada.

Kemudian pada tanggal 26 Juni 2018, salah satu warga Komplek memberikan undangan kepada F, namun dengan nama berbeda.

Mengetahui bahwa dirinya tidak terdaftar, F kembali ke Pekanbaru. Sekitar pukul 10.00 pagi tanggal 27 Juni 2018, F datang ke TPS dengan membawa KTP Elektrik, setelah dilakukan pengecekkan di DPT oleh panitia KPPS, disampaikan bahwa F tidak terdaftar dalam DPT, kemudian dipinta untuk datang kembali setelah jam 12 siang dan sebelum jam 13.00 siang.

F tidak terima dengan saran yang diberikan, kemudian meminta surat/berkas untuk bukti autentik bahwa dirinya tidak diizinkan mencoblos oleh Ketua KPPS TPS untuk dilaporkan ke Bawaslu Riau.

Berdasarkan surat yang diberikan F kepada Bawaslu Riau, berkas C2-KWK (catatan kejadian khusus) yang dikeluarkan KPPS TPS Pematang Kapau, menyatakan F tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dikarenakan KTP yang dibawa F adalah KTP Pelalawan, dan F tidak terdaftar pada DPT serta tidak mempunyai/memiliki Form 5A (Pemilih pindah), sehingga Ketua KPPS TPS tersebut tidak mengizinkan F untuk menggunakan hak  pilihnya pada Pilgubri tahun ini.