PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pencairan Dana Desa tahap II di beberapa wilayah di Riau mengalami keterlambatan akibat perubahan penyusanan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang harus menyertakan Program Padat Karya Tunai (PKT).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, Syarifuddin AR kepada CAKAPLAH.com, Selasa (3/7/2018) di kantor Gubernur Riau.

"Memang ada di beberapa desa APBDes-nya masih terkendala, kita bersama dengan Dinas PMD setempat sedang menggesa untuk perencanaan pencarian Dana Desa tahap II," katanya.

Karenanya, Syarifuddin berharap progres penciaran Dana Desa bisa terlaksana secepatnya. Apalagi pelaksanannya sudah didamping tim kabupaten/kota.

Beberapa kabupaten yang saat ini masih belum melakukan realisasi Dana Desa tahap II diantaranya Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis. Hal ini dikarenakan persyaratannya belum terpenuhi. "Makanya kita akan melakukan monitoring dan evaluasi di bulan ini untuk memediasi dan memfasilitasi terkait persoalan tersebut," bebernya.

Persoalan lain yang menjadi kendala pencairan Dana Desa tahap II yakni adanya pemilihan kepala desa di dua kabupaten tersebut.

"Kemarin daerah ini ada pemilihan kepala desa, dan kepala desa yang baru mengganti perangkat desanya, sehingga mengakibatkan keterlambatan yang berujung pada pencairan," ujarnya.

Dia menambahkan, kalau memang masalahnya di tingkat desa, pihaknya meminta tingkat desa untuk menyelesaikannya. Begitu juga ketika masalahnya berada di tingkat kabupaten juga harus diselesaikan kabupaten.

"Secara berjenjang akan menyelesaikan persoalan tersebut. Karena ini masalah kewenangan di provinsi, nanti kita koordinasi dan memfasilitasinya," tutupnya.