BANGKINANG (CAKAPLAH) - Puluhan tenaga rumah tunggu kelahiran (RTK) dan aktivis Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar kembali mendatangi kantor Bupati Kampar Senin (9/7/2018). Mereka mempertanyakan kepastian status mereka dan hak yang belum diterima para tenaga RTK.

Ini adalah kedatangan ketiga tenaga RTK dan GPPI Kampar ke kantor Bupati Kampar.

Dalam aksi yang berjalan damai hari ini dan disambut Kepala Dinas Kesehatan Kampar H Nurbit serta Asisten II Setdakab Kampar Hj Nurhasani dan Wakapolres Kampar, Ketua GPPI Kampar Ryan mempertanyakan kejelasan status tenaga RTK karena sampai saat ini tenaga RTK masih terus bekerja.

Selain itu tenaga RTK dan GPPI mempertanyakan pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar pada aksi kedua Kamis (5/7/2018) lalu yang mengatakan Pemkab sudah ada solusi terhadap tenaga RTK.

Tuntutan lainnya yang disampaikan adalah jasa transportasi untuk tenaga RTK sejak Januari hingga Juni karena sebagian RTK masih bekerja sejak Januari 2018 meskipun tidak ada kejelasan selama tahun 2016 dan 2017.

Mengenai solusi pengangkatan tenaga RTK menjadi fasilitator menurut Ryan tidak menjadi persoalan asal jangan tenaga RTK ini dirumahkan atau diberhentikan begitu saja.

"Kalau dijadikan fasilitator atau apapun namanya tidak masalah, asal jangan dirumahkan karena ini sesuai program bupati yakni mensejahterakan masyarakat. Kalau betul regulasi untuk mengangkat kawan-kawan menjadi fasilitator ada, tolong ke depan regulasinya yang baik dan bersih, jangan ada pungutan-pungutan yang tak jelas," beber Ryan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar H Nurbit yang langsung menjawab pertanyaan para tenaga RTK dan aktivis GPPI didalam aksi ini menjelaskan bahwa sesuai regulasi, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengangkat tenaga RTK karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Kesehatan.

Berkaitan keterangan Sekda Kampar 5 Juli lalu yang kembali dipertanyakan RTK, Nurbit mengatakan, apa yang disebut Sekda adalah formulasi yang dianggap tepat untuk tenaga RTK yakni menjadi tenaga fasilitator, bukan tenaga kader karena para RTK sudah berstatus sarjana.

Hanya saja permohonan dari tenaga RTK untuk menjadi fasilitator ini dinilai oleh pemerintah pusat namun kewenangannya ada pada pemerintah daerah.

"Cuma harus ada hitam di atas putih yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah atas permohonan kepala daerah," terang Nurbit.  

Perjuangan tenaga RTK untuk mendapatkan haknya berjalan cukup panjang dan sempat berlangsung panas.

Aksi pertama puluhan RTK adalah mengikuti rapat dengar pendapat antara DPRD Kampar dengan Diskes Kampar dan puluhan tenaga RTK 23 April 2018 lalu. Dalam pertemuan ini Kadiskes Kampar Nurbit sempat naik pitam dan memukul-mukul meja di samping Ketua DPRD Kampar yang memimpin hearing karena emosi dengan aksi yang dilakukan tenaga RTK. Namun dalam pertemuan ini ia mengaku khilaf dan langsung minta maaf.

Sehari pasca ribut-ribut di DPRD Kabupaten Kampar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar langsung melakukan klarifikasi terhadap 63 orang tenaga rumah tunggu kelahiran (RTK) di aula Diskes Kampar di Jalan Abdul Rahman Saleh, Bangkinang, Selasa (24/4/2018).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar H Nurbit dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan, mengungkapkan, klarifikasi ini untuk memastikan apakah 63 orang yang mengaku sebagai tenaga RTK ini memiliki dokumen.

Dari klarifikasi ini Diskes menemukan sebagian tenaga RTK memiliki dokumen dan sebagian lagi masih dijanjikan oleh oknum. Sebagian lagi sudah ada yang menerima uang yang katanya itu adalah gaji. Ternyata setelah ditelusuri itu adalah uang transportasi.

Pasca klarifikasi, puluhan RTK masih belum puas karena nasibnya belum jelas. Mereka datang ke kantor Bupati Kampar 4 Juni 2018 lalu. Dalam pertemuan ini Bupati Kampar mencium adanya permainan pungutan liar oleh oknum atau calo.

Dalam pertemuan ini Bupati Azis menerima 10 orang perwakilan dari RTK yang dihadiri juga oleh Sekda Kampar Yusri, Kepala Dinas Kesehatan Nurbit beserta Sekretaris Dedi Rohyani, Asisten III Nurhasani, Kasatpol PP Hambali, dan Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira, SIK. MH.

Kemudian  5 Juli 2018 lalu puluhan RTK yang didampingi dampingi aktivis GPPI kembali datang ke kantor Bupati Kampar dan mereka diterima oleh Sekda Kampar. Mereka menuntut kejelasan seperti apa kelanjutan koordinasi Pemkab Kampar  melalui Dinas Kesehatan dengan Kemenkes RI menyangkut persoalan ini.