PEKANBARU (CAKAPLAH) - Walikota Pekanbaru, Firdaus, memastikan pengembangan Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang kini bernama Tenayan Eco Industri Park (TEIP), akan dapat dilanjutkan setelah beberapa syarat administrasi sudah diselesaikan bersama sejumlah pihak.

Belum selesainya syarat administrasi tersebut dianggap menjadi faktor yang membuat pembangunan lawasan industri tersebut menjadi tersendat.

"Untuk pembangunan kawasan KIT, kita masih menunggu proses administrasinya selesai. Masih ada kendala-kendala yang dihadapi Pemko dalam hal administrasi," kata Firdaus, Jumat (6/7/2018).

Firdaus menyebut, beberapa kendala tersebut, yang pertama adalah masalah penyerahan aset lokasi kepada PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) sebagai pihak pengelola. Penyerahan aset ini akan dilakukan berbentuk seperti penyertaan modal.

"Sekarang kita masih menyelesaikan syarat administrasinya. Kemudian, baru bisa disampaikan ke DPRD agar ada dasar hukum untuk penyertaan modal dalam bentuk aset sebagai dasar hukum yang diperlukan pihak SPP untuk mengembangkan KIT ini secara business to business," ungkapnya.

Adapun persoalan lain, tambah Firdaus adalah masalah sengketa lahan. Menurutnya, ada oknum masyarakat yang mengaku-ngaku mempunyai lahan di lokasi KIT. "Ada oknum yang ingin mengganggu. Tapi, kalau hanya katanya-katanya, tidak bisa. Jika memang ada lahan masyarakat di sana, tunjukkan bukti dokumennya," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan siap untuk menjaring investor guna menanamkan modalnya di Kawasan Tenayan Eco Industri Park (TEIP). Dalam waktu dekat, Pemko juga segera memutuskan rancangan induk kawasan industri di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

"Yang telah komunikasi (tertarik) cukup banyak. Seperti Sektor agro, farmasi, logam hingga elektronik," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut.

Sejauh ini, kata Ingot, pihaknya belum bisa menindaklanjuti ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya tersebut di kawasan KIT.

Dia beralasan, rencana induk yang telah disusun oleh tim konsultan masih perlu disempurnakan, sebelum kemudian disusun rencana bisnis pengembangan KIT.

Demikian disampaikan Ingot di sela-sela kegiatan forum group discussion (FGD) bertema "Review Akhir Kawasan Industri Tenayan Pekanbaru".

Sejumlah pihak mulai dari praktisi ekonomi, hukum, planologi hingga akademisi terlibat dalam FGD tersebut.

Selain itu, FGD juga melibatkan Direktur Jenderal Pengembangan Wilayah II Kementerian Perindustrian RI, Bus Harmaidi serta Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pekanbaru, Dedi Gusriadi. Keduanya didapuk sebagai pembicara dalam FGD tersebut.

Menurut Ingot, kegiatan itu dijadikan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki rencana induk KIT yang terhampar pada lahan seluas 266 hektare di Kecamatan Tenayan Raya. Rencana induk itu sendiri disusun oleh konsultan yang telah ditunjuk sebelumnya.

Sejumlah pengamat dan praktisi ekonomi menilai draft rencana induk tersebut memiliki sejumlah kekurangan. Diantaranya adalah pengelolaan limbah, kebutuhan air, batas antara Siak dan kawasan industri serta kebutuhan listrik.

"Ini bahan masukan yang baik dan tentunya ditindaklanjuti. Setelah ini selesai, kita siap undang investor untuk segera menanamkan modalnya di KIT," tuturnya optimis.

Pemko Pekanbaru telah menunjuk PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) untuk mengelola KIT. Penunjukan PT SPP sudah didasari SK Walikota Pekanbaru berdasarkan perpres 38/2015. Penunjukan terhadap PT SPP ini untuk mengatur rencana bisnis serta menarik investor untuk berinvestasi di atas lahan seluas 266 hektare tersebut.

Ke depan, Pemko Pekanbaru akan menghitung aset di KIT untuk kemudian dapat bermitra dengan pihak ketiga guna mengembangkan kawasan industri yang berlokasi di kecamatan Tenayan Raya itu.

"Mereka akan bermitra dengan tenang sesuai masterplan yang kita miliki. Pemberlakukannya seperti kemitraan, bisa sewa bisa dividen, kita penyertaan modal disana," imbuhnya.

Sejauh ini salah satu kendala percepatan pengembangan kawasan yang akan dijadikan kawasan industri hilir ataupun instrumen pengolahan sumber-sumber daya yang ada di Ibukota Provinsi Riau ini adalah belum disahkannya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

"Yang menjadi kendala tinggal soal RTRW Riau yang belum disahkan. Kita berharap Pemprov mengambil kebijakan terkait dengan RTRW ini," tuturnya.

Ditempat terpisah, PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) hingga kini belum bisa berbuat banyak untuk mempromosikan Kawasan Industri Tenayan (KIT). Hal ini disebabkan belum ada penyerahan secara resmi dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kepada PT SPP.

"Sejauh ini kan belum ada penyerahan resminya ke kami karena masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal yang dibuat Pemko Pekanbaru,' kata Direktur PT SPP, Heri Susanto.

Dikatakan Heri, kendati belum diserahterimakan, sudah ada beberapa investor yang bertanya secara lisan terkait peluang investasi di KIT terutama yang bergerak dibidang manufaktur.

"Sudah ada beberapa investor yang bertanya, kita juga lebih tekankan untuk investasi di KIT hanya yang bidang usaha yang ramah lingkungan. Kami dengan Pemko Pekanbaru sepakat investasi di KIT harus yang ramah lingkungan," ujarnya.

Heri Susanto kembali menambahkan, terkait sarana pendukung untuk promosi investasi KIT, Ia menyebut sudah ada kemajuan dari sebelumnnya. Contohnya adalah jalan akses menuju KIT sudah hampir rampung dan sudah terlihat letak KIT yang strategis.

"Untuk akses jalan sudah ada dan studi kelayakan KIT sendiri juga ada. Makanya KIT memiliki potensi besar untuk tempat berinvestasi," pungkasnya.