BENGKALIS (CAKAPLAH) - Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bengkalis Misliadi, meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap melanjutkan pelaksanaan 7 proyek multiyears (My).

Menurut Misliadi, permintaan DPRD Bengkalis supaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis menunda pelaksanaan 7 proyek tahun jamak itu merupakan kesalahan fatal yang harus dipikir ulang kembali.

"Pembatalan" tersebut, kata mantan anggota DPRD Bengkalis ini, akan berdampak buruk bagi pembangunan daerah ke depan dan bukanlah satu-satunya solusi dalam mengatasi kondisi keuangan saat ini.

Bahkan, imbuh Misliadi, dengan penundaan pelaksanaan proyek My tersebut akan membuat masyarakat kecewa dan berdampak buruk terhadap kinerja Bupati Bengkalis.

“Permintaan untuk menunda proyek My dengan alasan kondisi keuangan menurut saya itu sebuah kesalahan fatal yang dilakukan kawan-kawan DPRD karena proyek tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama pembangunan 6 ruas jalan yang selama ini menjadi impian masyarakat. Saya yakin masyarakat akan kecewa dengan sikap tersebut,” ungkap Misliadi, Senin (6/8/2018).

Diterangkan pria yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Bengkalis ini, untuk menyelesaikan persoalan keuangan Bengkalis bukanlah dengan mengorbankan harapan dan kepentingan masyarakat banyak. Masih banyak solusi lain yang bisa diambil.

“Memang benar kondisi keuangan kita lagi ada masalah, tapi bukan dengan mengorbankan program yang sangat dibutuhkan Bengkalis untuk mewujudkan visi misinya, banyak solusi lain apalagi ini program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten Bengkalis," cakap Misliadi lagi.

"Coba kita lihat bagaimana kondisi jalan menuju Rupat Utara, kita lihat juga bagaimana kondisi jalan menuju Sekodi dan kita rasakan juga bagaimana penderitaan masyarakat Kecamatan Talang Mandau yang jalan menuju kecamatan mereka sangat tidak manusiawi. Tak mungkin itu (proyek my) kita tunda lagi karena kondisi seperti itu telah berlangsung lama, kasihan masyarakat kita," tambah misliadi.

"Seharusnya bukan penundaan atau pembatalan, bisa saja DPRD meminta supaya MoU proyek My tersebut direvisi khususnya tentang skema pembayaran proyek tersebut supaya My tetap dilaksanakan terutama pembangunan jalan-jalan tersebut," jelas Misliadi memberikan salah satu solusi.

Misliadi mengatakan PKB akan berusaha meyakinkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin agar proyek My harus tetap dilaksanakan terutama jalan-jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir membenarkan, tujuh kegiatan proyek My di Kabupaten Bengkalis senilai Rp1,86 triliun dipending. Penundaan akibat kondisi keuangan yang tidak memungkin untuk melaksanakan proyek My.

Menurut Abdul Kadir, penundaan pelaksanaan kegiatan My sudah mendapat kesepakatan antar pimpinan DPRD dan fraksi. Rekomendasi penundaan proyek My, terangnya sudah disampaikan kepada Pemkab Bengkalis. Pemerintah menyetujui penundaan itu.

Berikut ketujuh kegiatan proyek My senilai Rp1.860.458.445.736 alias Rp1,86 triliun yang dipending:

Di Pulau Bengkalis, meliputi kegiatan peningkatan Jalan Ketam Putih–Sekodi senilai Rp173,5 miliar, peningkatan jalan Muntai-Bantan Air senilai Rp388 miliar.

Kemudian kegiatan tahun jamak di Bukit Batu-Siak Kecil berupa peningkatan jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil Rp202,58 miliar. Sedangkan untuk kegiatan di Pulau Rupat, meliputi peningkatan Jalan Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang Rp355,84 miliar

Kegiatan di Mandau-Pinggir, meliputi peingkatan Jalan Gajah Mada Rp283,82 miliar, pembangunan jalan lingkar Barat Duri Rp153,44 miliar dan pembangunan Duri Islamic Center (DIC) sebesar Rp303,188 miliar.