JAKARTA (CAKAPLAH) - Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Idris mengkritik rencana Presiden Joko Widodo meningkatkan gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam RAPBN 2019, Jokowi mengusung tema pembangunan SDM. Salah satu perubahan dalam RAPBN tersebut adalah menaikkan anggaran untuk gaji dan pensiunan pokok PNS.

Handi sendiri menganggap ada kepentingan politik ketika Jokowi lebih memilih meningkatkan gaji PNS untuk membangun SDM. Terlebih, saat ini sudah semakin dekat dengan Pilpres 2019 dan Jokowi sudah terdaftar sebagai bakal calon presiden 2019-2024.

Menurutnya, wajar jika ada yang berasumsi bahwa kebijakan peningkatan gaji bertujuan untuk mengamankan suara di Pilpres 2019. Handi mengatakan masyarakat mesti jeli dalam melihat alokasi anggaran dalam RAPBN 2019.

"Saya melihatnya sangat politis sekali. Seharusnya dilakukan di awal masa pemerintahan," kata Handi, Kamis (16/8/2018).

Dia menilai Jokowi seharusnya mengutamakan kenaikan anggaran untuk riset dan beasiswa dalam RAPBN 2019 jika ingin membangun sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, langkah tersebut lebih konkret daripada menaikkan gaji PNS.

"Benar-benar untuk mempersiapkan generasi bangsa dalam bentuk dana riset, beasiswa dan lain-lain," kata Handi.

Handi juga mempertanyakan mengapa Jokowi mengalihkan fokus dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan SDM dalam RAPBN 2019. Menurut Handi, hal itu justru menunjukkan bahwa Jokowi meninggalkan komitmennya untuk membangun infrastruktur.

"Kalau menurut saya, tema tersebut menunjukkan Presiden Jokowi enggak punya orientasi pembangunan yang berkesinambungan," ucap Handi.

Handi ragu pembangunan SDM bisa terlaksana optimal jika hanya dilakukan dalam satu tahun saja. Selain itu, dia pun tidak melihat ada pertalian dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan SDM yang dicanangkan Jokowi.

"Pembangunan SDM hanya tersisa satu tahun sebelum masa pemerintahan berakhir. Apakah cukup bangun SDM cuma satu tahun anggaran?" kata Handi.