Minggu, 25 Agustus 2019

Breaking News

  • 5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan   ●   
  • Bawang Merah Sebabkan Inflasi di Riau 0,11 Persen   ●   
  • 100 Hari Pertama sebagai Gubernur, Syamsuar Disibukkan dengan Kampanye Capres   ●   
  • Penculik Anak di Siak Ternyata Sering Cabuli Anak Tirinya   ●   
  • Kasus Rommy, Tiga Pejabat Kemenag Diperiksa KPK   ●   
  • Warga Bengkalis Tewas Disambar Petir Saat Menanam Kacang   ●   
  • Demokrat Riau Kampanye Akbar 11 April di Pekanbaru, SBY dan AHY Tak Hadir   ●   
  • KPK Ingatkan Pemilih Jangan Minta Uang ke Caleg   ●   
  • Amril Mukminin Sampaikan 13 Program Strategis Pemkab Bengkalis   ●   
  • Komisi IV DPRD Riau Minta PUPR Cek Dugaan Retak Flyover Mal SKA
Muhibbah

Catatan FKKM Riau terhadap Program Perhutanan Sosial
Sabtu, 25 Agustus 2018 07:33 WIB
Catatan FKKM Riau terhadap Program Perhutanan Sosial
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Program Perhutanan Sosial yang digulirkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, menjadi tonggak baru dalam gerakan Kehutanan Masyarakat di Indonesia. Namun dalam perjalanan program ini, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yang patut untuk dipikirkan bersama.


Demikian disampaikan Sekretaris Wilayah Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Wilayah Riau, Priyo kepada CAKAPLAH.COM.

“Beberapa catatan yang patut menjadi perhatian antara lain adalah izin pengelolaan yang sudah dikeluarkan sebagian besar masih sebatas izin dan belum operasional. Salah satu penyebabnya adalah pemegang izin belum membuat rencana pengelolaan. Selain itu, pemahaman pemegang izin sebagian besar masih sebatas memperoleh izin dan belum berorientasi bagaimana memanfaatkan izin,” kata Priyo, Sabtu (25/8/2018).

Dukungan kebijakan di Riau, menurut Priyo, melalui penerbitan kebijakan lokal di daerah seperti Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 184/11/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau tentu patut diapreasiasi dengan harapan jelas, kelompok kerja ini dapat membantu pelaksanaan program dan dapat mempercepat dan mempermudah penerbitan izin pengelolaan hutan dengan tetap konsisten pada ketentuan yang berlaku. Keberadaan kelompok kerja ini juga diharapkan justru tidak menjadi memperlambat proses.

Sejauh ini menurut Priyo, skema yang diminati masyarakat atau kelompok masyarakat di Provinsi Riau adalah skema hutan desa. Skema lain seperti hutan adat dan kemitraan kehutanan masih belum diminati.

Skema hutan adat yang didukung oleh Lembaga Adat Melayu Riau termasuk skema yang belum diminati. Begitu juga dengan skema kemitraan kehutanan yang bermitra dengan pemegang izin kehutanan lainnya.

Namun disisi lain Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 yang diundangkan menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2018. Dalam pasal 46 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial (PS) dan penggunaan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebelum mendapat rekomendasi dari Gubernur Riau terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama di DPRD.

“Artinya dengan perda ini, ada prosedur atau aturan lokal yang diterbitkan daerah. Harapannya tentu ketentuan ini tidak membuat proses perizinan menjadi lebih panjang,” tukasnya.

Secara nasional, taget Perhutanan Sosial yang ditetapkan pemerintah hingga akhir tahun sebesar 2 juta Ha. Target ini akan ditindaklanjuti oleh Dirjend PSKL Kementerian LHK dengan meluncurkan program “jemput bola” perhutanan sosial yang mempercepat proses perijinan dengan memverifikasi usulan perijinan ke langsung ke tapak. Namun program percepatan ini belum direspon pemerintah Provinsi Riau dengan baik. Beberapa tahapan yang seharusnya menjadi tahap awal pelaksanaan program percepatan ini seperti lokakarya penetapan luasan target Perhutanan Sosial di Provinsi Riau dan Coaching Clinic Program Jemput Bola Perhutanan Sosial sampai saat ini belum dilakukan. Padahal melalui 2 proses kegiatan inilah program jemput bola ini bias berjalan.

Namun demikian, FKKM Wilayah Riau masih meyakini, berbagai catatan tersebut tidak akan menjadi penghambat pelaksanaan program Perhutanan Sosial khususnya di Provinsi Riau.

“FKKM Wiayah Riau berharap situasi ini dapat segera diatasi dan menjadi perhatian bersama. Semangat untuk mempertahankan kawasan hutan dengan tetap memperhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat patut kita pertahankan,” tutup Priyo


Penulis : Ojel/rls
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Lingkungan, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 22 Juni 2019
Heboh, Warga Siak Temukan Bayi Baru Lahir dalam Kantong Plastik
Sabtu, 22 Juni 2019
Gubernur Riau Batalkan Kerjasama Pembuatan Aplikasi Pengaduan dengan Telkomsel
Sabtu, 22 Juni 2019
Supporter Tuding Gubernur Tak Serius Bantu PSPS Riau
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 24 Agustus 2019
Polres Inhu Tangkap 3 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba
Sabtu, 24 Agustus 2019
Publikasikan Wisata Riau, SEF Taja Workshop Tourism 'Guide Zaman Now'
Jumat, 23 Agustus 2019
Dibangun Swadaya, Dandim 0321/Rohil Resmikan Masjid Junud Al-Qodim
Kamis, 22 Agustus 2019
Danrem 031/WB Bangga Terhadap Prajurit Kodim Bengkalis

Serantau lainnya ...
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak
Kamis, 09 Mei 2019
5 Kebiasaan yang Dapat Diubah untuk Mencegah Kerontokan Rambut

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 22 Agustus 2019
Tingkat Sinergitas Pelayanan Perizinan, DPMPTSP Bengkalis Gelar Rakor
Sabtu, 17 Agustus 2019
Galeri Foto: Cara Bupati Alfedri Mengatasi Karhutla
Kamis, 08 Agustus 2019
Tingkatkan Perizinan, Dinas PM-PTSP Kampar Tawarkan Berbagai Kemudahan
Rabu, 24 Juli 2019
Komitmen Majukan Dunia Pendidikan Riau

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!
Jumat, 14 Juni 2019
4 Tes Untuk Mencari Tahu Seseorang Mandul atau Tidak
Kamis, 16 Mei 2019
Memahami 5 Jenis Kerutan pada Wajah dan Tips Mengatasinya

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Rabu, 21 Agustus 2019
Unri Gelar Seminar Teknologi dan Pengelolaan Lingkungan Tropis
Sabtu, 17 Agustus 2019
Peringatan HUT RI di UIR Berjalan Khidmat
Kamis, 15 Agustus 2019
PBAK UIN Suska Riau 2019: Mahasiswa non Muslim Mencapai 70 Orang
Sabtu, 10 Agustus 2019
Mahasiswa UNRI Gelar Penyuluhan Kampung KB di Silikuan Hulu

Kampus lainnya ...

DewanGerindra
Terpopuler

01

Senin, 19 Agustus 2019 15:25 WIB
Enam Polisi di Riau Dipecat Tidak Hormat
Foto
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas
Jumat, 26 April 2019
Kembangkan Industrialisasi UMKM RAPP Gelar Temu Usaha Pelaku UMKM
Minggu, 07 April 2019
BOB Bantu Ruang Kelas untuk MTs LKMD Kasikan, Kampar

CSR lainnya ...
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik
Minggu, 30 Juni 2019
Keluar Penjara, Vanessa Angel Tak Disambut Sang Ayah
Selasa, 25 Juni 2019
Kata Gisella Anastasia Soal Kabar Prewedding di Australia
Kamis, 20 Juni 2019
Gus Miftah Beberkan Rencana Deddy Corbuzier Setelah Mualaf

Selebriti lainnya ...
Senin, 22 April 2019
Infrastruktur Jalan, Listrik dan Pendidikan jadi Aduan Masyarakat ke Samsurizal Budi saat Reses
Senin, 22 April 2019
Terkait Persoalan PLN, Ketua DPRD Siak: Wajar Saja Kekesalan Warga Memuncak
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Berang Pemkab Siak Tak Serius Sikapi Permasalahan Kampung
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Siak: Gubri Komit Bangun Tanjung Buton

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www