PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak sebagai salah satu pemegang saham PT Bank Riau Kepri (BRK) melayangkan surat kepada Direktur Utama PT BRK, Irvandi Gustari.

Surat tersebut berisi tentang pemahaman dan pemikiran Syamsuar selaku Bupati Siak terkait prosedur seleksi calon anggota Direksi dan Anggota Komisaris PT Bank Riau Kepri.

Menurut Syamsuar, seharusnya pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Direksi dan Komisaris PT BRK tidak ditetapkan oleh Dewan Komisaris, melainkan ditetapkan oleh Kepala daerah setelah ada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun kenyataannya, saat ini Pansel calon anggota Direksi dan anggota Komisaris PT BRK sudah dibentuk. Bahkan sudah meriliskan nama-nama calon, padahal RUPS baru akan digelar tanggal 19 September mendatang.

Adapun surat bernomor 500/Adm-Eko/342 bertanggal 20 Agustus 2018, yang dilayangkan Pemkab Siak dan ditandatangani Bupati Siak, Syamsuar, ditujukan kepada Dirut BRK dan ditembuskan kepada Gubernur Riau serta Dewan Komisaris PT BRK berisi beberapa point.

Berikut beberapa poin isi pernyataan Pemkab Siak tersebut:

1. Prosedur awal pelaksanaan seleksi Calon Anggota Direksi dan Anggota Komisaris PT Bank Riau Kepri terlebih dahulu perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dengan keputusan menyerahkan kewenangan kepada kepala daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pemegang saham terbesar untuk pelaksanaan seleksi Calon Anggota Direksi dan Anggota Komisari PT BRK.

2. Pembentukan panitia seleksi calon Anggota Direksi dan Anggota Komisaris PT BRK tidak ditetapkan oleh Dewan Komisaris melainkan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah ada keputusan RUPS.

3. Kepala Daerah dalam pelaksanaan seleksi calon Anggota Direksi dan Anggota Komisaris PT BRK mempunyai kewenangan yaitu:

a. menetapkan panitia seleksi
b. menetapkan tim dan lembaga profesional
c. menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi dan anggota Komisaris PT BRK terpilih
d. menetapkan calon anggota Direksi dan anggota Komisaris PT BRK untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan kalau BUMD lembaga keuangan
e. menyerahkan calon anggota direksi dan anggota komisaris PT BRK terpilih kepada RUPS

4. Pemerintah Kabupaten Siak sebagai pemegang saham PT BRK berkewajiban mengingatkan perseroan terkait pelaksanaan seleksi calon anggota direksi dan anggota komisaris PT BRK yang saat ini sedang proses pengumuman pendaftaran, padahal RUPS belum dilaksanakan mengenai keputusan menyerahkan kewenangan kepada kepala daerah sebaiknya perseroan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Apabila ada kebijakan dan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan seleksi calon anggota direksi dan anggota komisaris PT BRK di luar dari ketentuan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebaiknya pemegang saham diinformasikan Dasar ketentuan prosedur seleksi dimaksud.

Pernyataan Pemkab Siak ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 37 tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, khususnya di pasal 2 ayat 1 hingga 4.

Sementara itu, saat CAKAPLAH.com menanyakan perihal surat ini kepada pimpinan Corporate Secretary (Corsec) PT BRK, Winovri, mengaku tidak mengetahuinya.

"Surat itu masuknya ke direksi. Jadi saya tidak tahu," ujar Winovri.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PT Bank Riau Kepri, dijadwalkan akan dilaksanakan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (19/9/2019) lusa.

Kepala Biro Ekonomi, Darusman, menjelaskan, berdasarkan dari surat yang telah diterima Pemprov Riau, RUPS akan melibatkan seluruh pemegang saham, baik yang ada di seluruh Kabupaten Kota dan Provinsi Kepri.

“Sampai saat ini belum ada perubahan RUPS Bank Riau Kepri tanggal 19 September di Batam. Tentu dihadiri oleh seluruh pemilik saham,” jelas Darusman, saat dihubungi, Minggu (16/9/2019).

Sementara itu, terkait dengan wacana akan adanya penerapan calon direksi dan komisaris PT BRK pada RUPS nanti, Darusman membenarkannya.

“Yah ada juga agenda itu, nantinya pemilik saham yang akan menetapkan,” ungkapnya.