MERANTI (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili Wakil Bupati Said Hasyim melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman MoU KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018, bersama dengan Ketua DPRD Meranti dan Para pimpinan DPRD Meranti.

Dalam MoU itu, Eksekutif maupun Legislatif menyepakati tidak akan merumahkan tenaga honorer, atau pencairan terhadap gaji honorer tetap dilanjutkan hingga akhir tahun.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Meranti Fauzy Hasan, selaku pemimpin rapat, mengungkapkan apresiasi yang tinggi terhadap Pemkab Kepulauan Meranti yang komit tidak merumahkan tenaga honorer. Hal itu sesuai dengan anggaran yang tersusun dalam APBD-P Tahun 2018 dimana gaji honorer yang sebelumnya hanya cukup sampai bulan 9 tetap dilanjutkan sampai akhir tahun.

"Untuk itu kami dari jajaran DPRD mengucapkan apresiasi kepada Pemkab yang tidak akan merumahkan tenaga honorer," ujar Fauzi Hasan.

Keputusan yang diambil oleh Pemkab Meranti dengan tidak merumahkan tenaga honorer menurut Ketua DPRD merupakan kebijakan yang tepat menimbang situasi ekonomi yang sangat sulit saat ini.

"Ini juga termasuk salah satu kepedulian Pemkab terhadap masyarakat Meranti, dimana Pemkab hadir di saat masyarakat susah," tambah Fauzy.

Selain itu DPRD Meranti berharap, anggaran APBD-P penyesuaian dari Dana Transfer Pusat dan APBD Provinsi dan Daerah yang telah tersusun itu, dapat dimanfaatkan dalam mendukung jalannya program strategis Pemkab yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

Wabup Meranti Said Hasyim sangat mengapresiasi kerja Tim baik Eksekutif maupun Legislatif yang telah bekerja secara baik dalam penyusunan APBD-Perubahan, sehingga tercipta kesepahaman, besar harapan apa yang disepakati itu berjalan sesuai jadwal.

Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, MoU KUA-PPAS yang dilakukan saat ini telah sesuai dengan Instrumen dan aturan yang berlaku, namun yang terpenting menurutnya adalah bagaimana kreatifitas dari semua OPD pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada baik dana maupun Sumber Daya Alam (SDA) mampu menjawab tuntutan masyarakat.

"Dana yang ada bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan secara Akuntansi tapi juga mampu menjawab tuntutan maayarakat, karena disitulah indikator keberhasilan kinerja OPD," paparnya.

Wabup berpesan, dalam melaksanakan kegiatan OPD harus mampu mengkaji dampak manfaatnya bagi masyarakat dan kemajuan daerah.

"Semuanya harus dikaji dengan benar, sehingga dana yang ada dapat diberdayakan semaksimal mungkin untuk kemajuan Meranti," ujarnya lagi.

Terkait komitmen Pemkab tidak merumahkan pegawai honorer di lingkungan Pemkab Meranti, menurut Wakil Bupati hendaklah diiringi oleh kinerja dari Pegawai non PNS tersebut, karena banyak laporan yang Ia terima pegawai non PNS bekerja suka-suka sementara gaji tetap dibayarkan. Untuk kasus itu Wabup meminta kepala OPD dan Dinas terkait untuk melakukan evaluasi.

"Dinas terkait saya minta melakukan Evaluasi terhadap kinerja tenaga Honorer, jika memang tidak dibutuhkan carikan solusinya, karena setiap sen uang yang digunakan harus jelas Outpun dan manfaatnya," pungkasnya.