Pertemuan verifikasi dan aksistensi Saber Pungli di kantor Gubernur Riau, Kamis (27/9/2018).
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) mengapresiasi Provinsi Riau karena laporan pengaduan masyarakat yang diterima Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Riau sangat minim.
"Kita apresiasi ke Riau, tanpa anggaran UPP bisa bekerja. SSehingga laporan pengaduan masyarakat soal pungli di Riau minim," kata Irdit SDM Saber Pungli Pusat, Kombes Sumadi, saat Verifikasi dan Aksistensi Saber Pungli di kantor Gubernur Riau, Kamis (27/9/2018).
Dari laporan UPP provinsi yang diterima Saber Pungli, sebut Kombes Sumadi, terdapat lima laporan terkecil. Dimana provinsi Riau pada urutan kedua setelah Kepulauan Riau, kemudian disusul Bengkulu dan Sulawesi Utara.
"Ketua Saber Pungli Riau, pak Ghufron, sudah pernah bertemu dengan Gubernur Riau membahas dukungan anggaran pemerintah daerah untuk UPP Riau. Namun anggaran untuk itu belum ada," katanya.
Sedangkan lima daerah yang paling banyak diadukan masyarakat yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten dan Lampung.
"Lima daerah ini termasuk yang mendapat dukungan anggaran dari pemerintah. Seperti Jawa Barat Rp5 miliar dan Jawa Timur Rp3 miliar," bebernya.
Lebih lanjut Sumadi mengatakan, laporan paling banyak disampaikan masyarakat berada di pelayanan masyarakat sebesar 36 persen, bidang hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen dan kepegawaian 8 persen.
"Kalau instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat itu Kemendikbud, Polri, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkum-HAM, Kemendagri, KemenATR/BPN, Kemenkeu dan TNI," cakapnya.
Karena itu, Kombes Sumadi berharap semua instansi tersebut yang berada di Riau untuk memahami dan memperhatikan kemungkinan-kemungkian adanya Pungli.
"Dalam persoalan ini Satgas bukan organisasi untuk penindakan. Begitu OTT, kita himpun dan kita salurkan ke kementerian lembaga terkait yang berwenang memproses hukum, bisa langsung diserahkan ke kepolisian," cakapnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Riau, Hukum, Pemerintahan |