PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah provinsi Riau memastikan tidak akan membuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun ini. Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu, pun angkat bicara.

Kepada CAKAPLAH.com Kordias mengatakan bahwa dalam pembahasan APBD-P dari awal sudah menjadi kekhawatiran DPRD Riau. Seharusnya pada Juni triwulan pertama 2018 KUA PPAS APBD-P sudah harus diserahkan ke legislatif. karena di Undang Undang, tiga bulan masa berlaku anggaran sudah harus selesai pembahasan APBD-P, yang mana artinya pada 30 September sudah harus selesai.

"Tapi sampai September belum juga masuk KUA PPAS, padahal secara lisan sudah kita ingatkan Sekda. Baru pada 12 September lalu DPRD Riau menyurati Pemrov supaya segera mengirim KUA PPAS agar segera dibahas," kata Kordias, Sabtu (29/9/2018).

Politisi PDI-P ini menceritakan, KUA PPAS yang diminta tersebut baru diterima DPRD pada 19 September sore hari. Dan dalam masa pendistribusian lagi ke para anggota dewan, maka tanggal 21 baru bisa dibahas.

"Kami menilai ada skenario dari Pemprov. kalau harus selesai tanggal 30 kan banyak lagi proses yang harus dilewati, nota kesepakatan, pandangan fraksi, jawaban pemerintah lagi, kan masih panjang, akan tetapi kami nilai masih bisa ditempuh. Akan tetapi mereka (Pemprov) tak mampu melanjutkan karena waktu yang singkat. Nah kan ketahuan, selama ini kenapa tidak cepat, seperti bermain-main. Padahal kita bahas kan untuk kepentingan rakyat," cakap Kordias lagi.

Karena itu ia memastikan dengan ketidakmampuan tersebut Pemprov meminta APBD-P tidak dilanjutkan dan ditiadakan. Maka dari itu dewan minta segala konsekuensi dari gagalnya pembahasan tersebut agar Pemprov Riau yang bertanggung jawab.

"Ini sejarah pertama Riau tidak ada APBD-P. Memang kalau bicara sanksi tidak ada. Kalau ada apa-apa kedepannya kita minta Pemrov bertanggung jawab. Contoh nanti gaji honor, gaji guru, nanti itu harus tanggung jawab Pemprov," tukasnya.