Ilustrasi
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kondisi keuangan Pemprov Riau yang mengalami defisit mendapat sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Defisit terjadi karena Pemprov Riau merencanakan belanja daerah Rp10,3 triliun, sementara pendapatan direncanakan Rp9 triliun.
Demikian disampaikan Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi kepada CAKAPLAH.com, Kamis (4/10/2018) di Pekanbaru.
"Atas kondisi itu maka terjadi kekurangan Rp1 triliun lebih, saat itu pemerintah berharap ada sisa anggaran tahun 2017. Jadi defisit yang direncanakan 2018 ditutup dengan sisa 2017," ujarnya.
Namun, lanjut Triono, prediksi pemerintah saat itu keliru akibat dari kecerobohan dalam memprediksi pendapatan yang masuk 2017 dan penyerapan belanja daerah 2017.
"Ya jadinya begitu. Siapa yang dikorbankan? Memang satu-satunya cara untuk mengatasi defisit ini adalah mengurangi honorer, bukan PNS yang menjadi korban. Karena namanya honorer ya ketika ada pekerjaan diterima, waktu tak ada kegiatan ya diberhentikan," tegasnya.
Karena itu, Triono menyarankan mestinya defisit anggaran diatasi dengan berbagai hal. Seperti merumahkan honorer atau memangkas honorer.
"Pengamatan kita banyak program dan kegiatan direncanakan dalam APBD yang tidak menunjang dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mestinya harus dipangkas. Bila perlu dihilangkan," sarannya.
Tak hanya itu, Triono juga menyarankan agar pemerintah harus berani membatalkan atau menghapus kegiatan yang merupakan pokok pikiran (Pokir) di DPRD, jika memang kegiatan tersebut tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat.
"Begitu juga kegiatan lainnya, seperti perjalanan dinas DPRD dan Pemprov Riau yang masih besar dianggarkan dalam APBD 2018 harus dipangkas habis," ujarnya lagi.
"Termasuk juga anggaran yang untuk bangun dua kantor intansi vertikal itu (Mapolda dan Kejati) harus dilakukan tunda bayar juga. Jika ada kegiatan yang lebih penting lagi dalam berdampak langsung kepda masyarakat. Apalagi kontraktor yang membangun dua kantor itu memiliki kapasitas besar, sehingga masih mampu ketika ada tunda bayar," katanya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |