PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi Riau belum bisa memastikan apakah akan mengurangi tenaga honorer karena sejauh ini penerimaan honorer bukan diterima langsung oleh Pemprov Riau namun disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretatis Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, mengatakan, tenaga honorer yang bekerja di Pemprov Riau bukanlah tenaga tetap. Namun mereka lebih disebut sebagai tenaga kerja harian lepas (THL), di OPD. Dan tenaga kerja harian tidak digaji langsung.

“Sampai saat ini belum ada kejelasan merumahkan honorer, karena mereka bukan tenaga tetap. Tapi mereka itu tenaga kerja harian, dan mereka diambil sesuai dengan kebutuhan yang ada di OPD. Gaji mereka dibayar melalui kegiatan yang ada di OPD bukan dari gaji tetap,” ujar Sekda.

Dijelaskan Sekda, dengan kondisi keuangan di Pemprov Riau yang semakin minim, menyebabkan beberapa OPD juga minim kegiatan. Sehingga THL yang ada di OPD, banyak yang tidak bekerja karena memang kegiatannya tidak ada. Akibat kondisi tersebut banyak THL hanya masuk kantor di OPD masing-masing tanpa ada kegiatan.

Sedangkan untuk merumahkan THL bukanlah secara permanen. Pemprov Riau akan kembali memakai THL yang dirumahkan, jika keuangan Pemprov Riau kembali stabil. Jika kondisi keuangan stabil, kegiatan yang sempat terdunda dilaksanakan dan THL tersebut dipakai lagi.

"Sekarang kegiatan yang minim, nanti juga pada Januari 2019 akan aktif lagi, di tahun anggaran baru. Kalau kegiatan itu ternyata ada. Pengangkatan THL itu berdasarkan kegiatan. Misalnya butuh tenaga empat bulan, tiga bulan, karena mereka mengikuti kegiatan. Tapi saya belum dapat laporan resmi dari OPD," tegas Sekda.

Sementara itu dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, jumlah tenaga honorer atau pegawai non PNS, lebih banyak daripada PNS. Tenaga honorer tersebut terdiri dari eks K2 dan pegawai kontrak, serta THL di OPD. Jumlahnya sekitar 11.000 orang.

Jumlah ini lebih besar dari jumlah PNS yang hanya 8.000. Paling banyak jumlah THL di OPD yang digaji melalui kegiatan yang ada di OPD masing-masing.

Jumlah pegawai honor eks K2 hanya sedikit. Begitu juga pegawai kontrak yang ada di bidang kesehatan.