Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD provinsi Riau menyoroti pertemuan IMF di Bali. Legislatif berharap pemerintah pusat mencoret kegiatan seremonial karena anggaranya bisa dialihkan untuk daerah.
Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman, mengatakan, lebih baik kegiatan tersebut dialihkan ke tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi Riau yang sudah berlangsung sejak tahun sebelumnya.
"Dengan situasi negara saat ini, seharusnya pemerintah pusat juga mengurangi hal-hal kegiatan dan kebijakan yang bersifat seremonial seperti adanya pertemuan IMF di Bali. Karena dananya bisa dialokasikan ke daerah," kata Noviwaldy yang akrab disapa Dedet itu.
Menurut politisi Demokrat ini, pada triwulan IV tahun ini memang tidak ada kewajiban pemerintah pusat untuk menyalurkan. Tapi tahun-tahun sebelumnya sudah terakumulasi banyak, dan ini merugikan daerah karena terpaksa postur APBD diubah.
Dedet menjelaskan, meski tempo hari ada komitmen untuk mencairkannya, namun daerah tetap harus berusaha keras untuk merealisasikan hak-haknya karena provinsi lain juga mengalami yang sama.
"Kita berharap pemerintah pusat mengurangi kebijakan yang sifatnya seremonial," cakapnya lagi.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |