PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau melayangkan 28 pertanyaan kepada Walikota Pekanbaru Firdaus terkait kehadirannya serta deklarasi dukungan kepada Capres nomor urut 1 Jokowi-Maruf Amin di Hotel Aryaduta Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan pertanyaan yang diajukan kepada Firdaus sama dengan pertanyaan yang ditujukan kepada Bupati Rohul, Sukiman yang telah diperiksa sebelumnya.

"Ada 28 pertanyaan, intinya masih seputar kebenaran tanda tangan atas nama walikota/bupati. Untuk hasilnya belum bisa kita sampaikan, karena nanti kolektif dengan kepala daerah lainnya," kata Rusidi, Selasa (23/10/2018).

Ditanya apakah ada pemanggilan lanjutan kepada Walikota Pekanbaru, Firdaus, Rusidi mengatakan tidak akan ada pemanggilan lanjutan.

"Tidak ada lagi panggilan lanjutan, kami kira sudah cukup, tinggal dibahas internal dan akan kami umumkan hasilnya jika sudah selesai," cakap Rusidi lagi.

Seperti yang diberitakan CAKAPLAH.com sebelumnya, setelah beberapa lama molor dari waktu penjadwalan, walikota Pekanbaru, Firdaus MT akhirnya tiba di Bawaslu Riau pada pukul 12.10 WIB.

Kehadiran orang nomor 1 di Pekanbaru ini disambut langsung oleh ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, serta komisioner Bawaslu Neil Antariksa dan Gema Wahyu.

Sementara itu Firdaus mengatakan bahwa pemanggilan dirinya oleh Bawaslu berjalan lancar. Ia mengatakan memenuhi panggilan tersebut dalam rangka mengikuti peraturan dalam mekanisme Bawaslu.

"Saya ini walikota, bahagian dari pemerintah pusat. Pak Jokowi itu presiden, maka walikota mesti mendukung pemerintah, kalau saya mendukung Jokowi sebagai presiden iya, kalau sebagai Capres lain lagi. Saya walikota saya mesti netral," kata Firdaus kepada CAKAPLAH.COM, Selasa (23/10/2018) usai pemeriksaan.

Ia mengatakan secara partai tentu ia taat kepada keputusan partai namun secara pribadi ia punya pilihan sendiri pada Pilpres 2019 mendatang.

Pada kesempatan tersebut Firdaus juga membenarkan dirinya ikut menandatangani surat dukungan pada saat deklarasi bersama kepala daerah lainnya beberapa waktu lalu. Namun Firdaus menegaskan bahwa tanda tangan tersebut atas nama pribadi bukan sebagai kepala daerah.

"Iya benar saya menandatanganinya, namun saya tegaskan itu atas nama pribadi, saya katakan sekali lagi pribadi bukan walikota," cakap Firdaus lagi.

Ia melanjutkan, alasannya mendukung adalah karena ia tahu betul program pemerintah pusat, baik dalam membangun SDM, revolusi mental, dan capaian yang telah dicapai pemerintah pusat.

"Daya saing SDM sudah bagus, ditunjang dengan infrastruktur, ada 4 sarana infrastruktur yakni transportasi, listrik, air bersih dan sarapan komunikasi. Nah pak presiden Jokowi jelas bisa mencapai itu semua, kami atas nama prinadi tau itu harus berkelanjutan," tukas Firdaus.