Sekda Pelalawan, H Tengku Mukhlis, menerima piaga penghargaan National Procurent Award 2018 kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014 dari kepala LKPP DR Agus Prabowo.
|
PELALAWAN (CAKAPLAH) - Pemerintah kabupaten Pelalawan kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Penghargaan tersebut berupa National Procurent Award 2018 kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014.
Penghargaan itu diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda), H Tengku Mukhlis, dari kepala LKPP DR Agus Prabowo pada acara rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Tahun 2018 di Gedung Serba Guna Kampus ITB Bandung, Selasa (30/10/2018).
Selain kabupaten Pelalawan, turut serta menerima penghargaan ini kota Pekanbaru dan kabupaten Siak.
Kabag Program Sekdakab Pelalawan, H Tengku Zulfan, menyampaikan bahwa pemberian award kepada Pemkab Pelalawan tersebut berdasarkan hasil pleno tim penilaian tentang komitmen, dedikasi dan implementasi e-procuremen melalui penerapan 17 standarisasi LPSE.
Sebanyak 17 standarisasi layanan pengadaan secara elektronik dalam pengadaan barang/jasa yang disyaratkan oleh LKPP tersebut meliputi standar kebijakan layanan, pengelolaan anggaran layanan, pengelolaan aset layanan dan standar pengelolaan kapasitas. Termasuk juga standar pengelolaan kelangsungan layanan, pengelolaan layanan helpdesk dan standar pengelolaan pendukung layanan.
Kemudian standar pengelolaan perubahan, pengelolaan resiko layanan, pengelolaan SDM, pengorganisasian layanan, pengelolaan perangkat, pengelolaan keamanan operasional layanan, pengelolaan keamanan server dan jaringan, pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan, pengelolaan kepatuhan dan standar pengelolaan penilaian internal.
"Penghargaan ini kita jadikan sebagai motivasi agar kedepanya penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel," paparya.
Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Pengelola LPSE Kabupaten Pelalawan, sehingga Pemkab Pelalawan menerima penghargaan tersebut.
Sistem pengadaan secara elektronik dinilai dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya praktek KKN.
Rakornas PBJ 2018 tersebut diikuti sekitar 3000 peserta yang terdiri dari Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga, Sekretaris Daerah setiap Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan dan Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) K/L/Pemda, Pimpinan dan Personel Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K/L/Pemda, Perwakilan Ikatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (IFPI), dan Perwakilan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).
Penulis | : | Ocu |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Pelalawan |