PEKANBARU (CAKAPLAH) - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di Provinsi Riau sampai Oktober belum maksimal. Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, hal ini disebabkan masih ada sejumlah program pengadaan barang dan jasa yang outstanding kontrak tetapi belum dicairkan dananya.

"Outstanding kontrak atau pelaksanaan anggaran yang kontraknya sudah berjalan namun terdapat sisa dana yang belum dicairkan paling banyak terdapat di pos belanja modal sebesar Rp712,25 miliar, belanja barang sebesar Rp172,30 miliar dan belanja Bansos sebesar Rp954 juta," ujar Kepala Kanwil, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budhianto.

Ia mengatakan, outstanding kontrak ini menjelaskan serapan belanja modal yang masih rendah yang masih di angka Rp858 miliar (45,3 persen dari pagu anggaran) akan naik apabila prestasi kerja telah diselesaikan dan dilakukan pencairan terhadap sisa dana sebesar Rp712 miliar.

Sehingga total realisasi akan mencapai Rp1,57 triliun atau sebesar 83,1 persen dari total alokasi belanja modal.

"Karena itu, sampai akhir tahun nanti angka realisasi APBN 2018 di Riau ini masih akan terus bertambah mengingat masih terdapat outstanding kontrak yang belum cair," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2018 di provinsi Riau hingga tanggal 26 Oktober 2018 tercatat Rp5,32 triliun atau 63,1 persen dari total pagu anggaran Rp 8,44 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto kepada CAKAPLAH.com. Ia mengatakan, angka realisasi ini sedikit naik dari realisasi pada akhir triwulan III atau akhir September 2018 yaitu 61,1 persen.

"Capaian total realisasi sebesar 63,1 persen ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 2,27 triliun, belanja barang sebesar Rp 2,21 triliun, belanja modal sebesar Rp 858 miliar dan Belanja Bansos sebesar Rp 6,5 miliar," ujar Tri, Senin (30/10/2018).

Dirincikan Tri, capaian total realisasi sebesar 63,1 persen ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp2,27 triliun atau 81,1 persen dari total pagu belanja pegawai. Menurutnya, realisasi belanja pegawai tersebut terbilang relatif normal dan stabil sesuai dengan nature belanja pegawai, yaitu dibayarkan rutin setiap bulan.

"Kemudian, belanja barang terealisasi sebesar Rp2,21 triliun atau 59,2 persen. Ini juga relatif normal karena pada umumnya merupakan pengeluaran rutin menunjang operasional perkantoran dan pendukung atas kegiatan tusi kementerian/lembaga," cakapnya.

Sementara itu, belanja modal baru terealisasi sebesar Rp858 miliar atau 45,3 persen. Capaian ini masih kurang dari angka serapan ideal yakni 60 persen. "Ini dikarenakan masih menunggu penyelesaian pekerjaan kontraktual yang baru dapat diminta pencairannya apabila prestasi kerja telah diterima," ucapnya.

Sedangkan belanja bantuan sosial (Bansos) masih menjadi yang paling rendah angka serapannya, yaitu baru terealisasi sebesar Rp6,5 miliar atau 41,6 persen.

"Untuk serapan yang masih rendah itu belanja Bansos. Ini disebabkan oleh proses verifikasi dan data penerima bansos untuk penyaluran tahap berikutnya yakni di semester dua masih terkendala," tukasnya.