Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Halim menandatangani perjanjian Kerjasama Pembentukan Produk Hukum Daerah bersama dengan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Riau.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Halim dan Wakil Ketua I DPRD Kuansing Sardiyono menandatangani perjanjian Kerjasama Pembentukan Produk Hukum Daerah bersama dengan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Riau.
Penandatanganan kerjasama ini bersempena upacara peringatan Hari Dharma Karyadhika Kemenkumham RI Tahun 2018 yang dilaksanakan, Selasa (30/10/2018) di lapangan upacara Kantor Gubernur Riau.
Penandatanganan kerjasama tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota serta ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Upacara peringatan Hari Dharma Karyadhika tersebut dihadiri Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim sekaligus menjadi inspektur upacara, Kakanwil Kemenkumham Riau M Diah, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM Republik Indonesia Widodo Ekatjahjana, Ketua DPRD Provinsi Riau, Bupati dan Wakil Bupati kabupaten/kota serta perwakilan DPRD kabupaten/kota Seprovinsi Riau.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, dalam sambutannya yang dibacakan Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, menyampaikan, Dharma Karyadhika diartikan secara menyeluruh, dimana manusia diberikan kelebihan untuk melakukan pekerjaan sesuai kewajiban, aturan dan kebenaran.
"Makna yang terkandung dari kata Dharma Karyadhika, ternyata dibuktikan melalui hasil kerja ASN Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan kewajiban sesuai aturan," katanya.
Kemudian Menkumham juga mengingatkan jajaran Kemenkumham bahwa tahun 2018 sudah berada di ujung tahun, dan saatnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan solusi yang berkualitas.
"Hal ini sejalan dengan tema yang kita usung tahun ini yaitu "Sinergi Kerja - Kami Pasti". Tema ini harus benar-benar diimplementasikan pada semua aspek kehidupan birokrasi kita di Kementerian Hukum dan HAM," ungkap menteri.
Lebih lanjut menteri dalam sambutannya menyebutkan, tahun 2018 adalah tahun implementatif bagi E-Gov Kementerian Hukum dan HAM yang disajikan kepada publik berbasis teknologi. "Namun jangan berhenti berinovasi, berbagai aplikasi dan kesisteman harus terus diperbaiki dan ditingkatkan kecepatan dan akurasi datanya," tambahnya.
Penulis | : | Suharman |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Kuantan Singingi |
01
02
03
04
05
Indeks Berita