Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemprov Riau, Kamis (1/11/2018) di kantor Gubernur Riau. Rombongan yang dipimpin Ketua Tim Komisi VII DPR-RI Muhammad Nasir itu disambut langsung Plt H Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi dan pejabat eselon II di lingkup Pemprov Riau.
Hadir juga dalam kesempatan itu Sekretariat Komisi VII DPR RI Misbakhul Hidayat, Staf Ahli Mentri Bidang Energi Hudoyo, Deputi Operasi SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman, Kemenhan Riau Kolonel Arh Halomoan Freddy Sitinjak, dan para kepala daerah di Riau.
Dalam pertemuan tersebut Plt Gubernur Riau membeberkan bahwa provinsi Riau merupakan wilayah yang kaya dengan sumber daya alamnya dan kaya akan minyaknya. "Di bawah ada minyak dan di atas minyak. Maksudnya minyak di atas yaitu minyak kelapa sawit dan minyak di bawah minyak bumi," katanya.
Menurutnya, sampai saat ini sudah banyak minyak bumi Riau yang diambil dan dikelola oleh Chevron. Namun kontribusi yang diberikan kepada daerah dari minyak yang diambil belum maksimal.
"Hanya SMAN 1 Pekanbaru lah bantuan yang diberikan kepada provinsi Riau. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Komisi VII DPR RI agar adil dalam pembagian DBH yang telah diambil dari Riau agar masyarakat ini bisa lebih sejahtera hidupnya," ujarnya.
"Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Komisi VII DPR RI dan sebagai oleh-oleh dari Riau agar segera disampaikan kepada pemerintah pusat," pintanya.
Tak hanya itu saja, Plt gubernur Riau juga 'curhat' soal DBH Riau yang mengalami tunda salur oleh pusat.
"Tadi yang pertama sekali saya sampaikan kata tunda bayar itu tidak ada lagi. Kita berharap DPR RI bisa mengerti dengan kondisi keuangan Riau saat ini dan bersedia bantu menyelesaikan masalah ini dengan melakukan komunikasi secara intens dengan pusat," harapnya.
Wan Thamrin mengatakan, pemerintah pusat harus mengetahui efek dari tunda salur yang berpotensi bagi keuangan daerah. Sehingga Pemprov Riau melakukan tunda bayar kepada pihak rekanan terhadap beberapa proyek yang sudah berjalan.
"Makanya kita meminta tunda salur dana transfer pusat 2017 itu harusnya sekarang realisasinya. Tolong lah pemerintah pusat itu mengerti dengan kondisi keuangan daerah saat ini," tandasnya.
Penulis | : | Amin / Desi |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |