PEKANBARU (CAKAPLAH) - Setelah menjalani dua bulan masa percobaan, sistem rujukan online pada program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) akan memasuki fase transisi dan evaluasi. Masa uji coba sendiri berakhir 31 Oktober 2018 dan selama sebulan ke depan masa evaluasi akan berlangsung.

Seperti disampaikan Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, melalui Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Rahmat Asri Ritonga bahwa selama fase uji coba ada banyak masukan yang didapat.

“Banyak hal yang kita peroleh sepanjang masa uji coba sejak 15 Agustus hingga 31 Oktober 2018 ini. Masyarakat dan utamanya fasilitas kesehatan sudah mulai terbiasa dengan sistem rujukan online ini," kata Budi, Kamis (1/11/2018).

Pada fase tersebut BPJS mencoba melakukan edukasi kepada masyarakat dan juga Faskes Tingkat Pertama (FKTP) untuk disiplin menggunakan aplikasi PCare. Selain itu Faskes Tingkat Lanjut (FKTL) juga diedukasi untuk meningkatkan sarana dan kompetensi layanannya dan diupdate ke dalam aplikasi.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem aplikasi online yang selama ini digunakan seperti P-Care di FKTP dan Vclaim FKTL berjalan dengan baik. FKTP juga semakin mudah dalam menentukan tujuan rujukan karena informasi jadwal praktek dokter spesialis/ serta subspesialis yang lebih up to date.

"Hasil lain yang cukup memberikan dampak adalah terjadi pergeseran proporsi pelayanan yang biasanya menumpuk di rumah sakit kelas A dan kelas B, kini bergeser ke rumah sakit kelas C dan kelas D," tambah Budi.

Di samping itu, Budi juga mengakui masih ada pembenahan yang harus dilakukan terkait uji coba sistem ini. Seperti penumpukan antrian pada rumah sakit tipe C dan D yang diakibatkan input jadwal yang tidak sesuai ke program. "Pemetaan rumah sakit juga masih perlu pembenahan yang menyebabkan beberapa pasien harus pindah rumah sakit," tambahnya.

Dalan evaluasi nasional program rujukan online ini, BPJS juga akan melibatkan berbagai stakeholder. Pihak yang terlibat seperti Kemenkes, Adinkes, Persi, Arsada, PB IDI, dan stakeholder lainnya.

"Fokus evaluasi ini nantinya lebih kepada pembenahan kapasitas dan perbaikan mapping Faskes. Sehingga nanti setelah evaluasi sistem ini makin sempurna," pungkas Budi.