BANGKINANG (CAKAPLAH) - Konflik perbatasan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu merupakan masalah serius yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu potensi kerawanan masalah pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang.

Hal ini dibahas serius dalam rapat sinergitas Operasi Mantap Brata Muara Takus 2018 di Gedung Serbaguna Mapolres Kampar, Kamis (8/11/2018).

Rapat ini diikuti berbagai elemen diantaranya Bupati Kampar yang diwakili Kepala Kantor Kesbangpol Jamalus, perwakilan Dandim 0313/KPR, Danyon 132/Bima Sakti, Kajari Kampar, Ketua PN Bangkinang, Kalapas Kelas II B Bangkinang, Ketua KPU Kampar Yatarullah dan ketua PPK se-Kabupaten Kampar, Ketua Bawaslu Kampar Syawir Abdullah beserta ketua Panwascam se-Kabupaten Kampar, Ketua PWI Kabupaten Kampar Akhir Yani, pimpinan partai politik, Kapolsek, tokoh masyarakat dan lainnya.

Diskusi hangat ini berawal dari pemaparan
Kasat Intel Polres Kampar AKP Junaidi yang menyampaikan tiga potensi kerawanan pada Pemilu 2019 yang telah dipetakan oleh pihaknya.

Dikatakan, ada beberapa wilayah yang diklaim masuk Kabupaten Rohul. Selain itu di sejumlah wilayah perusahaan izinnya dikeluarkan Pemkab Kampar namun diklaim masuk wilayah Rohul.

"Semua izin lokasi dikeluarkan Pemkab Kampar sedangkan untuk PT SAM II dikeluarkan masing-masing Pemkab," beber Junaidi.

Disamping itu ada sebagian wilayah Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu seluas 15.000 hektare dengan 1.500 kepala keluarga juga diklaim masuk Rohul.

Pemkab Rohul telah masukkan data ke Dirjen Kemendagri perihal sebagian wilayah Danau Lancang masuk wilayah mereka.

Junaidi juga mengatakan, pada tanggal 22-26 Oktober adanya penambahan e-KTP oleh Disdukcapil Rohul di lima kantor desa yang bersengketa dengan Kampar wilayah Kecamatan Tapung Hulu.

Saat itu ada perekaman dilakukan kepada pemilih pemula yang masih mengikuti kartu keluarga orang tua. Jumlah rata-rata 5 sampai 20 orang per desa.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kampar Yatarullah mengklaim bahwa sebenarnya proses lima desa yang jadi rebutan antara Pemkab Kampar dengan Rohul sudah clear, sudah ada keputusan inkrah dari pemerintah.
"Sepertinya tak ada upaya lagi. Sekarang political will ada di provinsi untuk penentuan tapal batas," ujar Yatarullah.

Ia menegaskan, hak pilih warga yang ada di daerah tersebut tetap terjaga dan KPU tidak memiliki istilah status quo untuk pemilih.

"Bagaimanapun pemilih itu selagi ada di wilayah Indonesia bahkan luar negeri apalagi notabene di wilayah kita sendiri tetap diberikan hak pilih," tegas Yatar.

Dia berjanji akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Riau dan KPU Rohul terkait hal ini.

Ketua Bawaslu Kampar Syawir Abdullah menegaskan, terkait lima desa, Bawaslu Kampar sudah berkomitmen dengan Bawaslu Rohul.

"Kalau ada masyarakat ber KTP Rohul dan ada di wilayah Kampar dan tak mau dicoklit oleh PPK Kampar maka diberi catatan khusus dan pada hari H tidak diberikan hak pilih karena mereka merasa Rohul tapi mereka ada di wilayah Kabupaten Kampar," tegas Syawir.

Terkait batas wilayah bukan kewenangan Bawaslu Kampar. "Kita sudah koordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman bagi yang belum melakukan perekaman e KTP," terangnya.

Perwakilan Pemkab Kampar yang diwakili Kepala Kantor Kesbangpol Jamalus berjanji akan menyampaikan masalah tapal batas ini kepada pimpinannya.

Dalam kesempatan ini Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira menyampaikan, rapat sinergitas ini dilakukan secara rutin agar Pemilu damai yang diharapkam tercapai.

Rapat ini juga untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi baik menjelang Pemilu maupun pada saat Pemilu 2019.

Tidak hanya di tingkat kabupaten namun pihaknya juga melakukan di berbagai kecamatan. Sebelumnya digelar di Kecamatan BangKota dan selanjutnya di wilayah hukum Polsek Bangkinang Barat.

Ia mengharapkan pengurus parpol dan calon anggota legislatif hadir di setiap rapat sinergitas ini.