BANGKINANG (CAKAPLAH) - Rapat sinergitas Operasi Mantap Brata Muara Takus 2018 di Gedung Serbaguna Mapolres Kampar, Kamis (8/11/2018) dimanfaatkan oleh pengurus partai politik untuk menyampaikan uneg-unegnya terkait pelaksanaan Pemilu. Yang menarik adalah potensi dugaan kecurangan yang kerap terjadi di lokasi atau wilayah perusahaan dan dugaan kecurangan yang dilakukan oknum kepala desa.
Adalah Syafrianto Prawiranegara,SE, pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Kampar yang notabene juga mantan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang tahun depan berkompetisi pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kampar.
Di hadapan Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kampar yang mewakili Bupati Kampar, Kapolres Kampar, forkopimda dan puluhan peserta rapat secara tegas ia menyampaikan harapan agar penyelenggara Pemilu dan pengawas benar-benar bekerja sesuai aturan dan menjamin Pemilu berjalan fair.
Yang pertama ia soroti adalah mengenai pelaksanaan Pemilu di wilayah perusahaan. Ia minta semua Caleg bisa melakukan sosialiasi di wilayah perusahaan, jangan hanya menjadi milik satu orang atau segelintir orang atau Caleg.
"Tak ada negara dalam negara. Kita tak ingin bayi yang dilahirkan di perusahaan bayi prematur. Kita ingin Pemilu berjalan fair dan sportif. Suara rakyat adalah suara Tuhan, bukan suara rakyat suara hantu," tegasnya mendapat aplaus dari pengurus parpol lainnya.
Ia meminta KPU, Bawaslu maupun polisi bagaimana membuka zona di perusahaan agar semua partai dan caleg bisa berkompetisi bebas. "Minimal bisa melakukan sosialisasi di sana. Penduduk satu desa 2.000. Diperusahaan 4.000. Kompetisi di luar seratusan orang, sementara di perusahaan hanya satu orang," bebernya.
Menurutnya, poros pemilih di Rohul dan Kampar ada di wilayah perusahaan. "Konflik di zona perusahaan saya tahu karena saya mantan anggota dewan di Rohul," tegasnya lagi.
Untuk mengatasi kecurangan, ia juga meminta KPU melakukan uji petik KTP. "Saya juga minta ke KPU juga harus ada data manual pembanding," tegasnya.
Syafrianto juga menyampaikan bahwa ia mendapat informasi ada beberapa politisi ingin mengambil data pemula ambil pemilih Rohul. "Kita harus menyurati orang Rohul, alamatnya di mana," ucapnya.
Selain permasalahan yang selalu terjadi di perusahaan, Syafrianto juga mengungkapkan bahwa Pemilu selalu dirusak oleh oknum kades. "Apabila itu ditemukan segera seret mereka ke hukum karena merusak tatanan demokrasi. Kalau caleg aman-aman saja. Kami fair main di lapangan. Ada beberapa kendala ada beberapa oknum kades bisa klaim bengini dan mengumpulkan caleg," katanya.
Pemda diingatkan jangan ada anak kandung dan anak tiri dalam menegakkan aturan.
Baik Pemkab Kampar yang diwakili Kepala Kantor Kesbangpol Kampar Jamalus dan
Ketua KPU Kampar Yatarullah pada kesempatan ini menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkoordinasikan dengan perusahaan termasuk soal keharusan meliburkan karyawan perusahaan saat Pemilu. "Kami akan diskusi dengan perusahaan dan diminta Pemda memfasilitasi," kata Yatarullah.
Terkait perilaku Kades, sebelum pencoblosan KPU Kampar akan mengumpulkan Kades. Ia menegaskan bahwa Kades tidak boleh terlibat berkampanye. Kades tak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan caleg atau partai.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Kampar Syawir Abdullah. Sejauh ini Bawaslu sudah melakukan pendataan di perusahaan. Pendataan berbasis KTL elektronik.
Bawaslu berharap pemerintah mengatasi persoalan kependudukan karena berpengaruh kepada data DPT terakhir. Bawaslu Kampar juga telah menginstruksikan PPL mengawal pendataan pemilih.
Mengenai netralitas Kades, Bawaslu pada Pilkada lalu telah melakukan apel bersama. Hal yang sama juga akan dilakukan Bawaslu Kampar sebelum Pemilu 2018 dan pihaknya sudah menyurati Kades melalui Panwascam agar Kades tak bermain atau melakukan praktek politik praktis. "Kami akan terus pantau, kalau ada laporan akan tindaklanjuti. Sanksinya pidana," tegas Syawir.
Penulis | : | Akhir Yani |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Politik, Kabupaten Kampar |
01
02
03
04
05
Indeks Berita