PEKANBARU (CAKAPLAH) - Merasa terzalimi, seorang guru bernama Eni Kurnia Spd.SD di Kabupaten Bengkalis, Riau melaporkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bengkalis ke Ombudsman RI Perwakilan Riau.

Langkah ini terpaksa Ia ambil lantaran dicopot dari posisi sebagai Kepala Sekolah Dasar menjadi guru biasa dengan alasan yang mengada-ngada.

Katanya, pencopotan dirinya karena sang suami bernama Yanuar yang sehari-hari tergabung di sebuah LSM Anti Korupsi ikut mengomentari sebuah postingan berita terkait penggeledahan rumah Bupati Bengkalis oleh KPK di laman Facebook pada Juni 2018 lalu.

Tak hanya dicopot dari Kepala Sekolah, wanita yang sudah 34 tahun mengabdi sebagai guru ini juga menerima kenyataan pahit lantaran 'dibuang'  dari SD 19 Bantan yang tak jauh dari kediamannya ke wilayah pedalaman tepatnya SD 17 Mandau, Kabupaten Bengkalis.

"Setelah kejadian saya dicopot, suami saya coba menghubungi beberapa orang termasuk Kepala BKD Tengku Zainuddin untuk mengklarifikasi. Dia (Tengku Zainuddin,red) mengatakan saya dicopot karena Bupati dan kolega tersinggung komentar suami saya di facebook terkait sebuah pemberitaan mengenai penggeledahan rumah dinas Bupati Bengkalis oleh KPK Juni lalu," ungkap Eni Kurnia yang diamini Yanuar.

Dalam postingan berita sebuah media online terkait penggeledahan rumah Bupati Bengkalis oleh KPK itu, Yanuar hanya memberikan komentar singkat. "Suami saya hanya berkomentar 'ngeri-ngeri sedap barang tu'. Hanya itu yang dikomentari, sementara orang lain banyak komentar pedas," tuturnya.

Tak hanya itu, kata Eni, kejadian yang menimpa dirinya juga terasa janggal. Ia tahu dicopot sebagai kepala sekolah setelah diberitahu oleh Kepala UPTD Dinas Pendidikan Bengkalis pada 18 Oktober lalu. Sementara SK pemberhentian sebagai kepala sekolah dan pemindahan sudah ada sejak 19 September 2018 yang ditandatangani Kepala BKD.

"Saya terima SK dari kepala UPTD. 18 Oktober saya dipanggil dan diberikan SK itu. Sementara SK itu sudah ada sejak 19 September. Saya menanyakan apa sebab saya dicopot, beliau (kepala UPTD) juga tidak bisa menjelaskannya," ucapnya.

Selain itu, dalam surat petikan keputusan Bupati Bengkalis yang diterimanya, beberapa poin yang harus diisi juga tampak kosong. Begitu juga dengan tidak adanya disposisi Bupati dalam SK yang diterbitkan BKD itu.
 
"Misalnya kolom menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, itu kosong tanpa keterangan. Ini kan aneh, harusnya kalau SK itu pasti dua kolom ini diisi, disebutkan juga kesalahan apa yang saya lakukan, sementara saya tidak tahu menahu soal komentar di facebook itu," ulasnya.

Selama memimpin SD 17 Bantan, Eni menyebut dirinya cukup berhasil. Terutama dalam segi prestasi dan peningkatan infrastruktur sekolah, dari kondisi tak layak menjadi sekolah yang layak.

"Selama memimpin saya belum pernah memiliki masalah ataupun kasus, silahkan dicek saja ke sana. Bahkan para guru bersyukur saya disana karena selama di sana sekolah ini terus berkembang, dengan banyak prestasi. Begitu juga kondisi sekolah yang semakin bagus, dari halaman tanah sekarang sudah di beton," ulasnya.

Atas kejadian yang menimpanya, Eni dan sang suami sudah melaporkan ini ke sejumlah pihak terkait. "Ke dewan di Bengkalis kita juga sudah lapor, dan mereka janji akan melakukan hearing karena ini dianggap bermuatan politis. Begitu juga dengan orang-orang dekat bupati sudah saya minta klarifikasi soal ini. Tapi tak ada jawaban pastinya," ucapnya.

Karena itulah, Ia akan terus berjuang agar SK yang diterbitkan BKD Bengkalis itu dibatalkan dan mengembalikan posisinya sebagai guru yang berkedudukan di Bantan, dimana Ia selama ini tinggal.

Sementara Yanuar mengaku akan mendukung perjuangan sang istri. "Mungkin mereka merasa terusik dengan aktifitas saya yang kerap menentang korupsi. Kita bersama kuasa hukum akan mempertimbangkan untuk menggugat ke PTUN," tegasnya.

Kepala BKD Bengkalis, Tengku Zainuddin saat di konfirmasi CAKAPLAH.com via telfon enggan menanggapinya. "Gini aja, suruh dia nanya ke Saya," kilahnya.