PASIRPANGARAIAN (CAKAPLAH) - Hingga di penghujung tahun 2018, DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), berhasil menelurkan Sembilan Peraturan Daerah (Perda).

Sembilan Perda yang berhasil diselesaikan DPRD di tahun 2018 tersebut umumnya adalah Perda wajib dan Perda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun 9 Perda yang dihasilkan DPRD Rohul di tahun 2018 tersebut antara lain, Perda tentang Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk, Perda tentang Perubahan Perda no 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kemudian, Perda tentang Perubahan Perda No 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya, Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, Perda tentang Perubahan APBD tahun 2018, Perda tentang APBD tahun 2019, Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak  Dan Perda tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Meski berhasil menyelesaikan 9 Perda di tahun 2018, DPRD Rohul masih menyisakan Pekerjaan Rumah yang harus segera diselesaikan di tahun 2019.

Sedikitnya ada 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sudah diajukan Pemkab Rohul, namun masih tertunggak di dewan seperti Ranperda tentang Perlindungan Perempuan, Ranperda tentang Ketertihan Umum dan Ranperda Masjid paripurna.

Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, Rabu (2/1/2019) kepada CAKAPLAH.COM mengatakan, di tahun 2019, DPRD Rohul berkomitmen menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2018.

Apalagi,  tahun 2019 merupakan tahun terakhir pengabdian bagi Anggota DPRD Rohul periode 2014-2019. Ditahun 2019 ini DPRD dituntut menyelesaikan tahapan pembuatan Perda tepat waktu, sehingga tidak menganggu kinerja eksekutif dalam melaksanakan Perda tersebut.

"Apapun Perdanya, akan menjadi tugas yang harus diselesaikan jelang berakhirnya masa bakti Anggota DPRD pada 31 Agustus 2019 mendatang . Kita akan bersinergi menyusun perencanaan 2020 bersama eksekutif. sehingga perencanaan yang akan dituangkan, akan bisa diaplikasikan oleh anggota DPRD 2019-2024," kata Kelmi Amri.

Terlepas dari selesainya tugas dan kewajiban DPRD Rohul di tahun 2018,  Kelmi menyatakan ada beberapa catatan penting yang telah dihasilkan DPRD Rohul di tahun 2018.

Pertama, di tahun 2018 dari sisi kielembagaan, DPRD Rohul telah berbenah dari sisi konteks tugas dan kewenangannya. Saat ini, Anggota DPRD Rohul telah memahami tugas dan kewenangannya secara utuh sebagai fungsi pengawasan.

Selain itu, pada Periode anggota DPRD Rohul 2014-2019 ini, juga sudah dihasilkan Perda inisatif tentang sekolah madrasah. Meski Ranperda tersebut tidak selesai pada tahun 2018, seluruh anggota DPRD Rohul berkomitmen menyelesaikan Perda Tersebut pada Tahun 2019 ini.

"2019 ini akan muncul lagi perda inisiatif yang tidak terselesaikan pada tahun 2018, khususnya perda tentang sekolah madrasah. Ini menjadi perda inisiatif prioritas yang akan kita selesaikan  DPRD Tahun 2019. sehingga kita harapkan ada payung hukum bagi eksekutif untuk menganggarkan anggaran Honor Guru madrasah di  APBD 2020, untuk mengangkat kesejahteraan guru madrasah." pungkasnya.